http://www.harianterbit.com/artikel/rubrik/artikel.php?aid=100809
SBY tak tepat bergelar Bapak Kesejahteraan
Tanggal: 14 Aug 2010
Sumber: Harian Terbit
JAKARTA - Usulan Center for Information and Development Studies (CIDES) untuk
memberikan penghargaan kepada Presiden SBY sebagai bapak kesejahteraan tidak
tepat, kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.
"Saya mendorong CIDES agar memberikan award kepada SBY sebagai The Best Son of
the Country (Anak Bangsa Terbaik, red) karena beliau adalah presiden yang
dipilih langsung dan sebagai presiden yang mengawali kepemimpinan yang sulit di
zaman reformasi ini," kata Priyo di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat.
Menurut Priyo, SBY yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia pada tahun 2004
dan kembali terpilih pada tahun 2009 memang sudah sepantasnya mendapatkan
penghargaan. Sebagai salah seorang pembina CIDES, dirinya merasa heran dengan
usulan penghargaan Bapak Kesejahteraan tersebut.
"Untuk konteks ini, SBY harus mendapatkan award khusus. Tapi kalau untuk award
sebagai Bapak Kesejahteraan Rakyat, saya tidak tahu apa alasannya. Tapi saya
kira, boleh-boleh saja CIDES memberikan," kata Ketua DPP Partai Golkar itu.
Namun demikian, dirinya menghargai apa yang dilakukan oleh CIDES. Ketika
ditanya lebih jauh, apakah SBY sudah pantas dan layak mendapat penghargaan
seperti itu, mengingat angka kemiskinan di negeri ini masih jauh dari harapan.
"Nah itu dia. Saya tidak tahu kenapa dianugerahi sebagai Bapak Kesejahteraan.
Kita lagi terengah-engah ke sana. Tapi bagaimanapun kita hargai. Saya hanya
pertanyakan kenapa tidak ikuti saran saya," ujar Priyo.
Hal senada dikatakan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo
yang mengatakan bahwa usulan CIDES itu tidak tepat sebab kondisi masyarakat
Indonesia masih jauh dari sejahtera. Menurut Tjahjo, peningkatan kesejahteaan
rakyat sebagaimana janji SBY pada kampanye pemilihan presiden sampai sekarang
belum menunjukkan hasil yang optimal.
"Terbukti, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Sedangkan angka pengangguran
belum menunjukkan perbaikan serta penurunan yang signifikan. Utang negara pun
masih tinggi," katanya. Selain itu, ujar Tjahjo, program kesejahteraan rakyat
seperti PNPM dan dana BOS masih menggunakan pinjaman sehingga dirinya juga
yakin SBY sendiri masih belum berkenan menerima usulan tersebut.
"Saya kira usul tersebut bisa disampaikan lagi saat berakhirnya jabatan beliau
2014 sambil kita evaluasi kembali keberhasilannya beliau selama 10 tahun
pemerintahnya," kata Tjahjo.
Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie enggan berkomentar soal penghargaan
yang diberikan CIDES tersebut.
"Saya gak mau komentarlah soal itu," kata Marzuki.
Sebelumnya, Ketua Dewan Direktur CIDES Ricky Rachmadi mengatakan Presiden SBY
perlu memiliki "legasi" (karya-karya besar) untuk ditinggalkan agar dikenang
sepanjang masa.
"Seperti misalnya sebagai Bapak Kesejahteraan karena berbagai programnya yang
pro peningkatan kesejahteraan rakyat, di antaranya pemberian dana bantuan
langsung tunai (BLT), skim investasi untuk rakyat kecil seperti PNPM dan KUR,
dan seterusnya," kata Ricky.
Ricky merujuk hasil pertemuan Bogor pekan lalu, yang antara lain melibatkan
para menteri dan gubernur se-Indonesia. "Seyogianya pertemuan itu bisa
dijadikan momentun menghasilkan langkah konkret dan legasi," katanya.
(antara/terbit
[Non-text portions of this message have been removed]
