SUARA PEMBARUAN DAILY
________________________________________
Indonesia Harus Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat
[BANDUNG] Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Cacat sudah disahkan dan 
ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2006 lalu. Diharapkan, setiap 
negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia bakal diminta untuk 
menandatangani dan bertanggungjawab atas implementasi konvensi tersebut 
pada tanggal 30 Maret 2007 mendatang.
Indonesia, yang selalu mendengungkan sangat menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, mestinya segera meratifikasi konvensi PBB itu. Demikian 
Koordinator Bandung Independent Living Center (BILiC), Cucu Saidah, 
dalam Dialog Publik Sensitivitas sebagai Aksesibilitas Non Fisik untuk 
Mendukung Perwujudan Penyandang Cacat di Bandung, Selasa (27/3).
Apabila Indonesia tidak turut menandatanganinya, menurut Cucu, bisa 
dianggap tidak berpihak terhadap penghormatan hak asasi manusia. 
"Kampanye atau sosialisasi penyadaran mengenai kecacatan sangat penting 
untuk terus menerus dilakukan. Kebijakan yang ada sekarang ini masih 
rendah implementasinya," ujarnya.
Cucu menuturkan, selama ini Pemerintah melalui Departemen Sosial lebih 
banyak memberikan hambatan dari pada kesempatan bagi para penyandang 
cacat. Hal itu tercermin dalam pernyataan Kepala Sub Dinas Balai 
Pelatihan pada Dinas Sosial Jawa Barat, Mahmud. Dia mengungkapkan masih 
ada penyandang cacat yang tidak bisa mandiri akibat kondisinya yang 
tidak memungkinkan. Cucu membantah hal tersebut.
"Pandangan seperti itu jelas merupakan hambatan, karenanya kami terus 
berupaya untuk mengubah paradigma pemerintah. Makanya kami berusaha 
mengembangkan program peer support (kelompok pendukung) yang terus 
meyakinkan penyandang cacat bahwa mereka bisa hidup secara mandiri 
sesuai yang diinginkannya terkait dengan kondisi masing-masing," jelas 
Cucu yang harus menggunakan tongkat untuk berjalan.
Pada kesempatan itu, Cucu juga menyatakan sudah bukan waktunya lagi para 
penyandang cacat selalu 'meminta' kepada pemerintah. Pasalnya, dari data 
di Dinas Sosial Jawa Barat jumlah penyandang cacat dan eks penyakit 
kronis pada tahun 2003 yang mencapai 120.893 orang, hanya 10.189 orang 
atau 8,43 persen saja yang sudah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi 
sosial dari pemerintah.
Hal yang sama diungkapkan oleh psikolog yang juga mengalami cacat daksa, 
Sartono Mukadis. Menurut dia, cara pandang pemerintah terhadap 
penyelesaian masalah penyandang cacat seperti aksesibilitas, kesempatan 
yang sama, dan lainnya masih menggunakan paradigma birokratis.
"Mereka memikirkan for (untuk penyandang cacat) bukan by (oleh 
penyandang cacat), sehingga terjebak pada objek fisik. Kita memang 
membutuhkan, tapi kita lebih membutuhkan kesempatan bukan rasa welas 
asih," sambungnya. [153]

-- 
Tak ada pikiran-pikiran yang berbahaya; berpikir, itulah yang berbahaya.
Hannah Arendt (Filosof, 1906-1975)

Kirim email ke