salam
diana
Hiruk Pikuk Mengelola Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur
Sekitar 13 ribu pramuka Penegak dan Pandega berkumpul di Bumi Perkemahan
Cibubur, Jakarta Timur, 27 Juni hingga 7 Juli ini. Mereka yang datang dari
seluruh Indonesia sedang mengikuti kegiatan Raimuna Nasional. Lahan perkemahan
seluas 33 hektare yang asri itu memang jadi pusat kegiatan ramaja, khususnya
pramuka. Namun, keasrian kawasan bumi perkemahan yang terletak di perbatasan
Jakarta-Bogor ini kemungkinan tak akan bertahan lama. Sebuah rencana sudah
disiapkan untuk menjadikan sebagian lahan itu sebagai kawasan bisnis.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai pengelola bumi perkemahan itu
berencana untuk menggandeng PT Tangkas Olahdaya untuk membangun, antara lain
wisma, kantor, pertokoan, food court, dan multi purpose hall di kawasan itu.
��Dalam multi purpose hall itu, ada balai sidang, tempat konferensi, dan ruang
pameran,�� kata Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Azrul Azwar, kepada Republika.
Di lokasi itu nantinya akan dibangun tempat olahraga indoor, seperti untuk
basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, serta kolam renang. Lalu, imbuh Azrul,
akan dibangun pula Pusat Ilmu Teknologi, termasuk di dalamnya mesin uap, radio,
dan morse. Nantinya, akan ada juga area bermain ramah lingkungan.
Saat ini, menurut Azrul, PT Tangkas Olahdaya masih mengurus perizinannya kepada
Gubernur. ��Sehingga, belum bisa diprediksi kapan akan dibangun,�� katanya.
Menurutnya, pembangunan itu akan selesai dalam tempo satu tahun setelah
perizinan itu selesai. Azrul mengatakan, yang akan dibangun pertama kali
mungkin wisma. Pasalnya, wisma itu mendesak bagi anggota Pramuka yang sedang
melakukan kegiatan di tempat itu. ��Karena, selama ini mereka ditampung di
tenda, padahal jumlah tenda dan areanya terbatas.�� Jika rencana itu terwujud,
kawasan Bumi Perkemahan Cibubur dipastikan akan semakin hiruk pikuk karena
banyaknya aktivitas bisnis. Saat ini saja, Kwarnas sudah menyewakan sebagian
lahan untuk pompa bensin dan restoran.
Ternyata, masalahnya tak cuma itu, belakangan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), setelah melakukan audit investigatif, menyimpulkan, Kwarnas
telah melakukan penyimpangan terkait pengelolaan di Bumi Perkemahan Cibubur itu.
Kepala BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Irsan Gunawan, mengatakan,
penyimpangan itu terlihat pada sejumlah kasus. Pertama, Kwarnas telah menunjuk
PT Prima Tangkas Olahdaya sebagai mitra kerja sama pengelola kawasan sentra
usaha Bumi Perkemahan Cibubur tanpa melalui proses tender. Padahal, berdasarkan
Keputusan Presiden No 42 Tahun 2002 Pasal 9 dan KMK No 470 tahun 1994,
pemilihan mitra kerja sama itu harus dengan metode pelelangan.
Selain itu, kata Irsan, penyimpangan pun terjadi karena Kwarnas telah melakukan
kerja sama tanpa adanya konsultasi dengan Ketua Majelis Pembimbing. ��Yaitu
Presiden,�� ujarnya. Persyaratan ini, kata Irsan, telah tertulis dalam Anggaran
Dasar Kwarnas. Ketika BPKP menyinggung masalah ini, menurut Irsan, Kwarnas
berdalih telah berkonsultasi dengan Ketua Harian Majelis Pembimbing
[Non-text portions of this message have been removed]
