Biaya kuliah di inggris, jadi perdebatan terbuka sebelum ditetapkan jadi sebuah 
regulasi baru. Bagaimana di kita? Tampaknya masih dg entengnya ditentukan 
masing2 PT dg akuntabilitas publik yg rendah.  Ini dari situs atdikbud di 
london: www. sihbudi.com, petikannya:


Himbauan Menghapuskan Pembatasan Uang Kuliah

  

·          Sebuah kelompok think tank mengusulkan reformasi di bidang 
pembayaran uang kuliah, yaitu dengan menerapkan sistem ‘free market’ terhadap 
penarikan uang kuliah, serta memberlakukan sistem ‘flat rate voucher’ untuk 
membayar uang kuliah.   

·          Dengan sistem free market tersebut universitas dan perguruan tinggi 
di Inggris akan dapat mengenakan biaya uang kuliah lebih besar dari yang 
berlaku saat ini, yaitu £3000.- per tahun (untuk warga Inggris). 

·          Sistem tersebut akan memperluas consumer choice bagi para mahasiswa. 

·          Usul ini diajukan oleh juru bicara bidang pendidikan tinggi Partai 
Konservatif, David Willets di London.  Namun demikian pihak Partai Konsevatif 
tidak mengeluarkan pernyataan resmi mendukung usul tersebut.  Juru bicara 
Partai Konservatif lain menyatakan bahwa usul tersebut bukan mencerminkan 
kebijakan Partai Konservatif. 

·          Isu biaya uang kuliah tampaknya akan menjadi topik utama dalam 
perdebatan politik pada pemilu Inggris yang akan datang. 

·          Pihak universitas menginginkan dilakukannya kenaikan biaya uang 
kuliah.  Namun hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya student loans, yang 
akan cukup memberatkan. 

·          Presiden Serikat Mahasiswa, National Union of Students, Wes 
Streeting mengritik usul sistem free market uang kuliah tersebut, karena justru 
akan merugikan para mahasiswa kurang mampu. 

·          Sebaliknya, usul tersebut mendapat sambutan di kalangan 
universitas-universitas terkemuka yang tergabung dalam “Russell Group” 

·          Alternatif lain mengusulkan agar dilaksanakan sistem “employer-led 
qualification”, yaitu pendidikan vocational yang didukung oleh pihak 
employers.  Usul ini diajukan oleh Laurie Thraves agar tercapai keseimbangan 
supaya mahasiswa kurang mampu akan berkesempatan mendapat pendidikan tinggi 
yang lebih baik.  Kritiknya mengatakan bahwa sistem yang berlaku sekarang telah 
menciptakan ketidak seimbangan, dimana tingkat pendidikan mahasiswa kurang 
mampu hanya akan memberikan lapangan kerja dengan gaji kecil. 

  

Biaya Kuliah Tidak Akan Berubah Sampai 2009

  

·          Menteri Pendidikan Tinggi, Innovation, Universities and Skills 
(DIUS), John Denham, mengatakan di depan kelompok “Fabian review”, bahwa biaya 
uang kuliah sebesar £3000 setahun (untuk warga Inggris) yang berlaku saat ini 
tidak akan mengalami perubahan sampai tahun 2009. 

·          Dikatakan sebelum mengadakan perubahan biaya uang kuliah, terlebih 
dulu akan diadakan pembahasan secara komprehensif terhadap masalah ini. 

·          Para pimpinan universitas telah mengusulkan agar biaya uang kuliah 
dinaikkan menjadi £6000 per tahun untuk menutupi biaya universitas. 

·          Utang mahasiswa merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan 
meningkatnya jumlah mahasiswa yang drop out. 

·          Tanggapan dari Institute of Fiscal Studies menekankan bahwa dana 
uang kuliah sebaiknya digunakan untuk membiayai peningkatan mutu sekolah 
(raising school standards), sehingga dengan demikian akan membantu 
pelajar-pelajar kurang mampu untuk mendapat kesempatan lebih luas untuk 
memasuki perguruan tinggi. 

 

 

Pandangan The National Union of Students (NUS)

 

·          NUS yang mewakili 7 juta mahasiswa Inggris, yang sejak lama 
mendukung sistem free education, telah mengeluarkan pernyataan yang mendukung 
sistem pembiyaan uang kuliah yang lebih pragmatis.   Dengan demikian NUS telah 
merubah pandangannya yang menolak dikenakan biaya uang kuliah per mahasiswa 
sebesar £3000 per tahun.  Perubahan pandangan ini diungkapkan pada waktu 
diadakan konferensi tahunan NUS minggu ini. 

·          Selama ini NUS berpandangan menolak dikenakannya biaya uang kuliah, 
yaitu £3000 per tahun yang berlaku saat ini.  Jurubicara NUS telah menyatakan 
NUS tidak lagi menuntut dihapuskannya biaya uang kuliah tersebut, dan 
mengatakan bahwa NUS akan bekerja sama dengan para pakar ekonomi dalam hal 
penentuan jumlah biaya uang kuliah. 

·          Presiden NUS Wes Streeting mengatakan perlunya ditemukan suatu cara 
pendekatan yang pragmatis dalam penentuan biaya uang kuliah.

·          Namun demikian, NUS tetap menolak dilakukannya sistem marketisasi 
terhadap sistem pendidikan di Inggris, dan juga menolak dilakukannya penarikan 
uang kuliah yang berbeda antara satu universitas dengan universitas lain.

·          Pemerintah Inggris saat ini dihadapkan pada tuntutan universitas 
agar dihapuskannya peraturan ’fees limit’ yaitu ditentukannya biaya uang kuliah 
per mahasiswa tidak lebih dari £3000 per tahun.  Beberapa universitas telah 
mengusulan agar biaya uang kuliah rata-rata tersebut dinaikkan menjadi £8000 
per tahun.

 

Membayar Ribuan Poundsterlings Untuk Kuliah Beberapa Jam Per Minggu.

 

·          Kementerian Pendidikan Tinggi Inggris telah membentuk sebuah 
kelompok dewan juri mahasiswa (student jury) untuk melakukan survei terhadap 
kehidupan kemahasiswaan Inggris. Survei dilakukan di beberapa daerah, yaitu 
Manchester, London, Bristol dan Sheffield . 

·          Dalam survei tersebut kelompok mahasiswa bidang Arts menuntut biaya 
uang kuliah yang lebih kecil, karena mereka hanya memerlukan waktu kuliah yang 
lebih sedikit dibandingkan dengan mahasiswa di bidang Science.

·          Diungkapkan pula adanya kecemasan di kalangan mahasiswa dalam hal 
pelunasan student loans nantinya. Pada waktu menyelesaikan kuliah. Saat ini 
mahasiswa Inggris secara rata-rata dibebani dengan jumlah utang (student loans) 
sebesar £12000.-

·          Pandangan lain mengatakan bahwa dengan sistem pembiayaan uang kuliah 
yang berlaku, pendidikan tinggi di Inggris telah berubah dari ”service” menjadi 
”product” dan mahasiswa menjadi ”customers”.  

·          Survei tersebut memperlihatkan tuntutan mahasiswa terhadap ”value 
for money”, yaitu dengan uang kuliah yang dibebankan, mahasiswa menunut 
diberlakukannya suatu sistem yang lebih transparan dalam pembayaran uang 
kuliah, mutu pengajaran yang lebih baik, bahkan jaminan terhadap levels of 
service yang diberikan kepada mahasiswa.

·          Survei terhadap mahasiswa London memperlihatkan bahwa service 
pendidikan tinggi yang mereka terima tidak sebaik yang mereka harapkan 
dibandingkan dengan biaya uang kuliah yang cukup tinggi.  Pihak universitas 
diminta untuk menanda-tangani kontrak mengenai ”service level agreement”. 
Mahasiswa dari Manchester juga mengeluh terhadap teaching quality yang mereka 
terima selama ini.

·          Menteri Muda Urusan Kemahasiswaan, Baroness Delyth Morgan, 
mengatakan bahwa survei yang dilakukan oleh kelompok dewan juri mahasiswa 
tersebut telah menghasilkan suatu ”vital student perspective”.  

·          Hasil survei kelompok dewan juri mahasiswa tersebut akan menjadi 
bahan masukan berguna bagi pembahasan kebijakan kementerian pendidikan tinggi 
Inggris.  Hasil survei ini juga akan diajukan ke ”National Student Forum” yang 
akan dibentuk bulan Januari mendatang.  Dengan adanya ”National Student Forum” 
tersebut, suara mahasiwa juga akan disertakan langsung dalam penentuan 
kebijakan pemerintah.

 

Kartu Tanda Pengenal (ID Card) Untuk Mahasiswa Asing.

           

·          Pemerintah Inggris melakukan langkah awal pengetatan visa student 
terhadap mahasiswa asing di Inggris yang jumlahnya mencapai kira-kira 300 ribu 
mahasiswa per tahun.  Pengetatan sistem visa student ini dilakukan untuk 
menghindari penyalahgunaan student visa.

·          Pihak universitas mengikuti perkembangan ini secara detail, 
mengingat bahwa hasil pemasukan universitas dari mahasiswa asing yang cukup 
besar.  Tahun lalu terdapat 313 ribu mahasiswa asing yang mengajukan student 
visa, dan hanya 217 ribu yang berhasil diterima. 

·          Mulai Maret tahun 2009, mahasiswa asing harus disponsori oleh 
perguruan tinggi yang mempunyai ijin dari the UK Border Agency. Peraturan lebih 
ketat akan dilaksanakan di musim gugur mendatang, yaitu, perguruan tinggi 
Inggris akan menggunakan sebuah ”sponsor management system” yang akan 
melaporkan the UK Border Agency mengenai keberadaan mahasiswa.

·          Berbagai komentar yang diterima akibat penerapan sistem Kartu Tanda 
Pengenal Biometric tersebut antara lain mengemukakan :

·          Mahasiswa dari USA mengatakan Sistem ID card biometric tersebut 
melanggar privacy, dengan uang kuliah yang cukup tinggi, yaitu tiga kali lipat 
dari home students, mahasiswa asing non EU telah diperlakukan sebagai kriminal 
di Inggris.  Tanggapan atas komentar tersebut mengatakan bahwa Pemerintah AS 
juga mengenakan sistem yang cukup ketat terhadap mahasiswa asing di AS.  Yang 
lain menanggapi perlunya pemerintah Inggris mengambil langkah untuk menghindari 
penyalah gunaaan visa student di Inggris.

·          Komentar yang lebih keras datang dari Dundee, Scotland, mengatakan 
bahwa peraturan tersebut merupakan suatu pesan nyata kepada mahasiswa asing 
yang ingin belajar ke Inggris, yaitu : ”Jangan datang ke Inggris, karena kami 
akan memperlakukan anda sebagai seorang kriminal”.

·          Mahasiswa asing lain menginginkan bahwa dengan biaya uang kuliah 
yang cukup tinggi di Inggris bagi mahasiswa asing, pemerintah Inggris harus 
memperlakukan mahasiswa asing secara lebih manusiawi, yaitu menyelesaikan 
masalah pendaftaran di kampus saja tanpa harus ke kantor polisi.

·          Pejabat Administrasi Universitas Loughborough dan Aberystwyth 
menyambut baik rencana pengetatan tersebut.  Dikatakan peraturan tersebut akan 
menghindari penyalahgunaan student visa untuk mendapatkan ijin tinggal permanen 
di Inggris.

·          Seorang mahasiswa AS yang sebelumnya belajar di Inggris dan sekarang 
telah kembali ke AS, mengatakan bahwa penagmbilan sidik jari mahasiswa asing 
melanggar civil liberties, dan dengan sinis menyarakan kartu ID tersebut 
dinamakan ”Patriot cards”.

·          George Taylor dari Edinburgh mengatakan bahwa ID cards biometric 
merupakan langkah awal Pemerintah Inggris untuk menjalankan kebijakan pengenaan 
ID cards biometric bagi seluruh warga negara Inggris, karena Pemerintah Inggris 
telah kehilangan segala cara dalam melakukan pengontrolan terhadap masyarakat.

·          Owen Blacker dari London mengomentari bahwa pengenaan sistem ID 
cards biometric tidak pada tempatnya. Biaya untuk pembuatan ID cards tersebut 
sebaiknya digunakan untuk hal lain yang lebih berguna, seperti untuk rumah 
sakit, sekolah dan sistem keamanan.

 

[ diolah dari berbagai sumber ]
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

------------------------------------

---------------------
Be Prepared
Sekali Pramuka tetap Pramuka
---------------------

Pramuka email addresses:
  Post message: [email protected]
  Subscribe:    [email protected]
  Unsubscribe:  [email protected]

---------------------Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/pramuka/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/pramuka/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[email protected] 
    mailto:[email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke