http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/28/opini/1352173.htm
Kamis, 28 Oktober 2004 DPR: Wajah Baru, Cerita Lama Oleh Syamsuddin Haris DI tengah kesibukan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu menyiapkan program 100 hari pertama mereka, DPR selaku mitra kerja pemerintah justru masih sibuk berebut kursi pimpinan komisi-komisi, panitia, dan badan-badan kelengkapan Dewan lainnya. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan, masing-masing berusaha menguasai sebanyak-banyaknya kursi pimpinan komisi. Rapat Pleno DPR Rabu (27/10) kemarin nyaris gagal lagi karena kembali diboikot oleh lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan. Lalu kapan DPR mulai bekerja untuk rakyat kalau pada sidang-sidang pertama saja para anggotanya telah terperangkap semangat perebutan kekuasaan? Mengapa pemilu tak kunjung menghasilkan wakil-wakil rakyat yang lebih bertanggung jawab? Diambil "penjahat" Fenomena DPR baru yang relatif belum berubah itu sebenarnya telah tampak pada saat rapat pemilihan pimpinan DPR dan juga pimpinan MPR beberapa waktu lalu. Semangat "berburu" kekuasaan begitu kental ditampilkan oleh partai-partai politik sehingga seolah-olah menjadi satu-satunya tujuan mereka berpolitik. Idiom-idiom agama pun acap kali dikumandangkan seusai suatu kelompok memenangi pertarungan atas kelompok lain, seakan-akan Tuhan turut "merestui" kemenangan tersebut. Perebutan kekuasaan memang merupakan hal yang wajar, absah, dan halal dalam kehidupan partai-partai politik. Namun, ketika kekuasaan menjadi satu- satunya tujuan, maka sesungguhnya berakhir pula hak partai-partai mengatasnamakan tindakan mereka sebagai wakil kepentingan umum. Dengan kata lain, jika kecenderungan menghamba kepada kekuasaan itu menjadi orientasi para legislator, maka sebenarnya gugur pula hak para politisi tersebut duduk di lembaga perwakilan rakyat. Penjelasan di balik kecenderungan tersebut dapat dicari dari berbagai perspektif, baik historis, politik, etika, maupun kultural. Misalnya saja, tradisi berpartai yang pendek dan terputus, pengalaman parlementarian yang minim, dan mentalitas priayi yang melekat pada hampir semua elite politik kita di semua tingkat. Namun, satu hal yang merisaukan kita adalah bahwa kecenderungan menghambakan diri pada kekuasaan itu justru tumbuh subur ketika demokrasi baru mulai mekar di negeri ini. Artinya, di satu pihak kita sebagai bangsa sangat bangga menjadi negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia sesudah India dan Amerika Serikat. Tetapi di pihak lain, kebanggaan itu sesungguhnya semu belaka jika ternyata proses demokrasi dikelola dan diambil alih oleh politisi "penjahat", yakni para politisi yang memanfaatkan momentum demokratisasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka sendiri. Kembali ke Tatib Setelah melalui rangkaian pemilu yang panjang dan melelahkan, kini mestinya saat bagi rakyat menatap masa depan dengan optimistis karena telah memberi kepercayaan kepada para wakil yang kini duduk di badan-badan legislatif. Namun, harapan rakyat tampaknya tetap akan menjadi harapan yang dirajut kembali dalam pemilu berikutnya jika pemilu ternyata hanya menghasilkan-meminjam Bill Liddle-"demokrasi kaum penjahat" yang tidak mempunyai nilai tambah bagi rakyat kita. Barangkali di situlah dilema pemilu. Di satu pihak, pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk memilih para wakil dan elite politik yang bisa dipercaya. Namun di pihak lain, dilemanya, pemilu demokratis belum tentu menjamin munculnya para wakil rakyat yang bertanggung jawab. Format pemilu, struktur kepartaian dan struktur lembaga perwakilan, adalah faktor-faktor penting yang sangat memengaruhi kualitas para wakil, kualitas partai dan lembaga perwakilan yang dihasilkan pemilu. Dalam konteks Pemilu 2004 sejumlah perubahan memang berlangsung, mulai dari sistem pemilu, daerah pemilihan, penyelenggara, hingga perimbangan jender. Namun, kualitas perubahan itu sendiri masih jauh dari harapan karena, lagi-lagi, aturan perundang-undangan politik yang berlaku merupakan produk politik dagang sapi partai-partai di DPR. Dalam penentuan calon legislatif, misalnya, prosesnya sangat didominasi elite partai tanpa keterlibatan rakyat. Struktur lembaga perwakilan yang baru juga mengintroduksi lembaga Badan Kehormatan untuk mengontrol perilaku dan pelanggaran kode etik oleh para wakil rakyat. Tetapi lembaga baru ini pun bakal menjadi "macan ompong" karena statusnya sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan. Karena itu, patut disesalkan jika para anggota DPR lebih mengedepankan kepentingan kelompok, partai, dan koalisi masing-masing ketimbang kepentingan kolektif. Apalagi Tata Tertib (Tatib) DPR telah mengatur dengan jelas tata cara pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan yang lain. Tanpa harus berpihak pada salah satu kelompok, mestinya aturan main yang telah disepakati dalam bentuk tatib itulah yang jadi acuan dalam pemilihan pimpinan komisi. Kesepakatan-kesepakatan yang bersifat ad hoc, seperti di antara pimpinan fraksi, tentunya tidak bisa membatalkan Tatib DPR. Sebab, jika setiap aturan main bisa dibatalkan oleh kesepakatan unsur pimpinan Dewan, maka mekanisme DPR tidak akan pernah bisa berjalan. Terulang kembali Apa boleh buat, tampaknya belum banyak yang dapat diharapkan rakyat dari DPR baru hasil Pemilu 2004. Namun, harapan akan perubahan akan semakin jauh digapai apabila masyarakat hanya mengelus dada dan berdiam diri membiarkan para wakil yang tidak bertanggung jawab "mengangkangi" nasib kita dan masa depan bangsa ini. Karena itu, berbagai elemen masyarakat kita-pers, LSM, mahasiswa dan akademisi, kelompok buruh, tani, nelayan, dan sebagainya-perlu ikut mengontrol perilaku para wakilnya di lembaga-lembaga perwakilan dan secara publik "menghukum" mereka yang tak bertanggung jawab. Sekurang-kurangnya mengingatkan bahwa konsekuensi logis menjadi wakil rakyat adalah mengurusi nasib dan kepentingan rakyat, bukan berebut pimpinan komisi yang basah dan menolak komisi yang "kering". Kalau tidak, kita tinggal menunggu Pemilu 2009, yakni ketika DPR lebih baru dilantik, sumpah dan janji dikumandangkan lagi, dan cerita lama pun terulang kembali. Syamsuddin Haris Pengamat Politik, Bekerja di LIPI Search : Berita Lainnya : �TAJUK RENCANA �REDAKSI YTH �DPR: Wajah Baru, Cerita Lama �Sumpah Pemuda, Menpora, dan "Civil Society" �POJOK ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
