GAM --- REFORMASI telah memberi angin bagi gerakan separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tapi GAM dan OPM tetap dinilai negara sebagai musuh yang harus dihadapi, bukan hanya TNI, juga seluruh komponen bangsa. Penyikapan seperti itu memang tipikal negara. Padahal, dengan mendaulat sebagai musuh negara, implikasinya justru membuat gerakan separatis makin radikal, agresif, dan eksplosif.
Bukan itu saja: penegasan seperti itu sebenarnya bisa diletakkan sebagai kelanjutan historis atas represi negara melalui brutalitas TNI terhadap GAM dan OPM. Banyak ilmuwan sosial dan politik, seperti Harold Crouch (2000), David Brown (2001), Michael Malley (2001), dan lain-lain, memasukkan represi negara sebagai salah satu variabel penting mengapa gerakan separatis muncul, punya daya tahan lama dan bahkan sukses di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, represi negara menjadi salah satu penjelas mengapa gerakan separatis muncul, punya daya tahan lama, dan semakin radikal dalam gerakannya. Represi negara telah dipraktekkan dalam kasus DOM (Daerah Operasi Militer, 1988-1998), yang mengakibatkan sekitar 2.000 korban, kebanyakan sipil (Malley, 2001: 94). Selama Agustus 1998 sampai akhir 1999, Harold Crouch (2000: 124) mencatat sebanyak 447 sipil telah dibunuh. Di Aceh, dukungan internasional diperoleh ketika Kolonel Kaddafi memproklamasikan dirinya sebagai pemimpin internasional baru dalam hal gerakan pembebasan nasional tahun 1980-an. Libya membantu Hasan di Tiro dalam mengembangkan GAM dan sekaligus men-training beberapa ratus pejuang gerakan separatis (Aspinall 2002, 10). Belakangan, GAM juga relatif berhasil mencari dukungan internasional dengan mengemas secara canggih isu-isu seperti pelanggaran HAM, brutalitas TNI, dan hak kedaulatan untuk menentukan diri sendiri (self-determination). Kampanye ini relatif berhasil, misalnya ditandai dengan intervensi lembaga internasional atas pelanggaran HAM di Aceh, dan juga keterlibatan lembaga NGO internasional Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue sebagai mediator antara pemerintah RI dan GAM. Kekecewaan ---------- Tingkat kekecewaan rakyat Aceh dan Papua, yang memicu lahirnya gerakan separatis, juga diakibatkan tingginya tingkat eksploitasi pemerintah pusat terhadap sumber kekayaan alam di Aceh maupun Papua. Di Aceh, misalnya gerakan separatis semakin eskalatif akhir tahun 1980-an, ketika alienasi antara pemerintah RI dan teknokrat Aceh digunakan untuk mengeskploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pusat, pengusaha asing, dan orang-orang Jawa (Malley 1999, 95). Eksploitasi ini kurang diiringi dengan peningkatan standar kehidupan yang layak bagi orang Aceh sendiri. Alih-alih standar kehidupan yang layak, orang Aceh secara umum dan GAM secara khusus malah diperlakukan secara represif. "Anda bisa bayangkan dari 5400 desa di Aceh, tahun 1996 masih 1700 yang miskin!," tandas Hasballah M. Saad, Sekjen Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda, perkumpulan masyarakat Aceh di Jakarta, "Sementara itu dari perut bumi Aceh dikuras 32 triliun rupiah hanya dari gas saja. Bagaimana tanggung jawab sebuah bangsa membiarkan anak negeri yang hidup di atas tanah yang terus dikuras tapi dibiarkan dalam kemiskinan yang berkepanjangan? Kalau Anda ke Aceh hari ini Anda akan menemukan desa-desa yang masih belum punya air bersih, listrik, jalan dan lain-lain. Sebesar itu sumbangan kami, yang kami terima paling tinggi di tahun 1996 dulu yaitu sebesar Rp. 570 miliar." Dalam konteks ini, orang-orang Aceh merasa terampas haknya, atau menggunakan teori David Brown (1988), menjadi "kelompok yang tereksploitasi" (h. 64). Perasaan ini makin akumulatif ketika hasil eksploitasi atas sumber daya alam itu justru dipakai pemerintah pusat sebagai ajang korupsi, sementara orang-orang Aceh sendiri tetap saja miskin. Pemerintah juga terkesan "terpaksa" dalam memberikan otonomi khusus, ketika Aceh tetap dikendalikan "orang pusat" melalui perpanjangan tangan Abdullah Puteh. Ini berbeda total dengan gerakan separatis Moro di Philippina: pemimpin gerakan separatis Nur Misuari menjabat sebagai gubernur untuk mengelola daerahnya. Nasionalisme Etnis ------------------ Dalam selimut kekecewaan akibat represi negara, brutalitas militer, dan eksploitasi pusat atas kekayaan daerah, maka semangat nasionalisme etnik di kalangan kelompok tertindas makin tumbuh kuat. Salah satu ikatan kuat yang menumbuhkan semangat nasionalisme etnik di Aceh, misalnya adalah memori pengalaman ketertindasan (memory of collective sufferring). Berada di bawah payung pemerintah pusat sama tertindasnya dengan berada di bawah kolonialisme Belanda. Karena itu, Aceh secara umum dan GAM secara khusus memberikan stereotipe pemerintah sebagai neokolonialisme Belanda dengan, misalnya sebutan "pemerintah penjajah Jawa," [Javanese colonial government] (Aspinall 2002, 10). Kolonialisme pemerintah pusat telah menjajah secara kultural (hegemoni nilai kultur Jawa sebagai akibat dari program transmigrasi), secara ekonomi (eksploitasi ekonomi untuk kepentingan orang "Jawa"), dan secara politik (dominasi Jawa dalam birokrasi dan militer) (Aspinall 2002, 10). Karena itu, nasionalisme etnik di kalangan orang-orang Aceh secara umum dan GAM secara khusus bisa diletakkan sebagai bagian dari pelepasan diri dari neo-kolonialisme dalam bentuk gerakan separatis. Jika nation didefinisikan Benedict Anderson (1991) sebagai "an imagined political community" (h. 5), maka bangkitnya nasionalisme etnik tidak saja sebagai proses dekolonisasi, tapi juga berangkat dari imajinasi-imajinasi kolektif di kalangan etnik tentang identitas, diri, sejarah masa silam, yang bisa menyatukan semangat kebersamaan. Imajinasi-imajinasi itu menemukan justifikasi historisnya ketika orang-orang Aceh pernah berada pada masa keemasan (the golden age) di bawah kesultanan Aceh Sultan Iskandar Muda abad ke-17. Karena itu, nasionalisme etnis sedang menggelar proses dekolonisasi dari neo-kolonialisme pemerintah Jawa. Tema-tema besar tentang kedaulatan (sovereignty), kehendak menentukan diri sendiri (self-determination), hak-hak asasi manusia yang universal (universal human rights), menjadi diskursus besar dalam nasionalisme etnik. Pada titik ini, pemberlakuan syariat Islam di Aceh seperti tertuang dalam UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, menjadi misleading. UU yang memuat 24 bab ini mengakui berdirinya pemerintahan otonom dalam bentuk Nanggroe Aceh Darussalam dan mengacu pada tiga hal, yakni ijma' tentang adat, ijma' tentang pelaksanaan syariat Islam, dan ijma' tentang pendidikan. Pemerintah lupa, bahwa GAM pada dasarnya percaya pada nalar sekuler, sehingga UU No. 44 tahun 1999 malah dibaca sebagai "kebodohan" Jakarta dalam menyediakan resep bagi penyakit yang diderita warga Aceh. Diagnosa yang dilakukan pemerintah terbukti salah, di mana persoalan distribusi keadilan dan ekonomi yang diinginkan warga Aceh justru dijawab dengan syariat Islam yang masih berdiri pada tataran simbolis. Alih-alih distribusi kesejahteraan ekonomi yang masih menjadi retorika pemerintah pusat ketimbang langkah pro-aktif di lapangan, dalam hal distribusi keadilan dengan cara menyeret pelaku kekerasan HAM pada masa DOM pun masih jauh panggang daripada api. Tuntutan Daerah --------------- Hidup bagai `bebek yang kehausan di tengah kolam' alias kaya namun miskin inilah yang kemudian mendorong sejumlah daerah kaya untuk menuntut porsi pendapatan yang lebih besar. Desakan masyarakat yang demikian besar memaksa Gubernur, yang biasanya memposisikan diri sebagai wakil pemerintah pusat, untuk berpihak pada tuntutan rakyatnya. Kesalahan --------- Sementara bagi ahli ekonomi Prof. Dr. Dawam Rahardjo, kesalahan terbesar yang dilakukan pemerintah pusat adalah tidak pernah memberi kesempatan bagi daerah untuk merencanakan terlebih dahulu perimbangan keuangannya sendiri. Inilah yang membuat pembangunan di daerah tidak dinamis. Contohnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan setempat, dan merupakan perpanjangan tangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, justru tidak mengetahui pembangunan di daerahnya. Yang ada hanya proyek pemerintah pusat dan proyek propinsi. Hal inilah yang menimbulkan distorsi pada pembangunan daerah "Indonesia adalah kisah yang sangat mengenaskan di dunia", tandas Prof. Dawam. Proporsi penerimaan pusat paling tinggi di dunia, karena 94 persen pendapatan yang dihasilkan daerah diterima oleh pemerintah pusat, sehingga daerah hanya mendapatkan enam persen. "Walaupun sudah melakukan subsidi, penerimaan pusat tetap masih tinggi (sekitar 82 persen)," tandas ahli ekonomi yang rajin menulis tersebut, "Ini menunjukkan bahwa proses pembangunan di Indonesia benar-benar sentralistis. http://islamlib.com/id/page.php?page=article&id=324 http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi6/6berita_9.html Ketahanan Pangan ---------------- Pengaruh peperangan di Aceh terhadap penanaman, panen, perdagangan dan pengangkutan tanaman pangan semakin memburuk. Banyak desa dan lahan pertanian sekitarnya yang dibiarkan terlantar karena penduduknya pergi menghindari pertempuran dan "penyapuan" militer. Berdasarkan data dari organisasi PBB, sekitar 46.000 orang telah kehilangan tempat tinggal. Jumlah ini akan terus bertambah apabila pihak militer tetap menerapkan rencana mereka untuk memindahkan sebanyak 200.000 orang dari desa-desa mereka ke wilayah kamp-kamp pengungsian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jesuit Refugee Service, yang mendokumentasikan situasi pengungsi pada tahun 2002, diperkirakan 72% pengungsi Aceh yang tinggal di kamp pengungsian adalah petani. Setelah dipindahkan, mereka tidak lagi mampu mengolah lahan pertanian dan memanen tanaman. Di beberapa wilayah kamp, para pengungsi sekarang ini tengah menghadapi kekurangan pangan, selain juga menderita masalah-masalah kesehatan mental dan fisik. Sedangkan orang-orang Aceh yang masing tinggal di desa-desa mereka menghadapi persoalan-persoalan berbeda. Para petani biasanya memiliki lahan sawah irigasi dan lahan pertanian lain yang ditanami tanaman seperti cabai dekat tempat tinggal mereka. Selain itu, mereka juga memiliki ladang-ladang yang ditanami buah-buahan dan coklat di tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka. Sekarang ini lahan-lahan pertanian itu sudah tak terurus lagi karena para petani tidak merasa aman untuk keluar rumah. Pekerjaan berkaitan dengan kegiatan pertanian lainnya yang biasa dilakukan penduduk desa di luar desa mereka, seperti mengawasi kompleks irigasi dari mata air yang mengalir dari pegunungan, sekarang ini sudah tidak dilakukan lagi. Sementara itu, meskipun mereka masih dapat memanen tanaman pertanian mereka dengan jumlah terbatas, namun para petani tidak bisa menjual atau membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari karena terputusnya jalur transport dan berhentinya kegiatan pasar-pasar lokal. Kantor PBB untuk Masalah Koordinasi Kemanusiaan, (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau OCHA), melaporkan pada bulan Juni bahwa ketersediaan makanan sangat rendah di kecamatan-kecamatan di kabupaten Pidie. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kekurangan bahan bakar dan memburuknya situasi keamanan sepanjang jalan raya. Pada bulan Mei, Jakarta Post melaporkan bahwa bencana kelaparan menjadi ancaman nyata dengan semakin habisnya makanan sehari-hari di beberapa bagian di Aceh. Dikatakan oleh penduduk yang berasal dari kecamatan Jeumpa, Bireuen, bahwa mereka sudah tidak lagi makan siang karena makanan menjadi semakin langka. Ia kecewa bahwa pasukan TNI gagal melindungi pasukan pangan. Seorang wartawan juga menyaksikan bahwa saluran-saluran irigasi rusak sepanjang jalur yang menghubungkan Bireuen dan ibu kota propinsi, Banda Aceh. Di wilayah-wilayah sekitar pantai, komunitas nelayan terkena pengaruh buruk oleh ketentuan undang-undang darurat yang mengharuskan mereka melapor ke pos angkatan laut setempat sebelum berlayar. Hal ini menyebabkan banyak para nelayan untuk memutuskan tidak melaut, mengingat keharusan melapor kepada pihak angkatan laut juga berarti keharusan membayar sejumlah uang sogokan. Pada saat yang sama, apabila mereka tidak melapor, maka akan menjadi sasaran tuduhan sebagai penyelundup senjata atau pendukung GAM. Di perkotaan, makanan juga semakin langka. Situasinya bahkan lebih buruk dibanding wilayah pedesaan dimana masih terdapat sumber pangan lokal yang tersedia. Di pusat-pusat kota, harga makanan pokok telah melonjak seiring dengan merosotnya pasokan pangan dari Sumatra Utara, propinsi tetangga Aceh. Pasokan bahan bakar juga semakin berkurang di mana polisi dan tentara menjaga pompa-pompa bensin di Banda Aceh. Persoalan ini menjadi semakin diperparah dengan adanya ketentuan pemerintah Indonesia yang melarang badan-badan bantuan internasional untuk mendistribusikan makanan dan pasokan kemanusiaan lainnya. Menurut seorang aktivis Aceh, mengacaukan ketahanan pangan mungkin juga merupakan suatu kebijakan yang disengaja sebagai bagian dari rencana TNI. Kekurangan pangan akan semakin mempermudah mereka untuk merekrut milisi-milisi di kamp-kamp pengungsi atau tempat lainnya. Dengan bergabung menjadi anggota milisi, maka para anggota akan mendapat imbalan pangan yang cukup �sebuah godaan yang sangat besar saat persediaan makanan merosot. Hutan dan Banjir ---------------- Pengaruh selanjutnya yang berkait dengan masalah mata pencaharian penduduk lokal dan ketahanan pangan mereka adalah rusaknya hutan-hutan di Aceh, yang bertahun-tahun sebelumnya telah dirusak oleh penebangan liar. Selama beberapa tahun, penggundulan hutan telah menyebabkan munculnya banjir dan bencana longsor di Aceh. Kalangan LSM meramalkan bahwa peningkatan besar-besaran keberadaan militer di Aceh akan membuat situasi ini menjadi semakin buruk. Setelah diberlakukannya undang-undang darurat pada bulan Mei, WALHI Aceh mengatakan kepada Jakarta Post bahwa kekuasaan militer akan menyebabkan kerusakan hutan yang lebih besar karena hal itu menjadi picu bertambahnya korupsi di antara perwira." Selain itu, pihak militer juga memiliki akses untuk kendaraan truk dan bahan bakar yang digunakan untuk membawa kayu-kayu tebangan liar. Karena sekitar 70-75% pendapatan TNI diperoleh dari perusahaan-perusahaan mereka sendiri, sangat kecil peluang bagi perwira militer yang ditempatkan dekat wilayah hutan untuk tidak memanfaatkan kesempatan mengeruk untung dari bisnis penebangan liar. Nampaknya, para aktivis lokal percaya bahwa peperangan melawan GAM adalah suatu cara terbaik untuk menutupi perampokan-perampokan kekayaan alam Aceh. Perang akan terus berlanjut sepanjang masih ada keuntungan yang didapat darinya. Kekayaan alam itu termasuk kayu-kayu tebangan dari wilayah hutan lindung Ekosistem Leuser, yang terletak di bagian selatan wilayah Aceh dan berbatasan dengan Sumatra Utara. Wilayah seluas 2,6 juta hektar ini adalah salah satu hutan hujan terkaya di dunia dan memiliki "cadangan ekologis" senilai 200 juta dollar setiap tahunnya dengan melindungi aliran air serta penyediaan air bersih dan segar untuk perikanan. Jaringan jalan yang direncanakan untuk dibangun �yang disebut Ladia Galaska�untuk menghubungkan Aceh Barat dan Timur akan melintasi wilayah yang dilindungi ini dan akan mempermudah pihak militer untuk menembus wilayah-wilayah hutan pedalaman, selain juga memperbesar peluang bagi usaha penebangan kayu yang dilindungi militer. Hasjrul Junaid dari Ornop lingkungan yang berbasis di Jakarta, SKEPHI, mengatakan bahwa "Kami khawatir bahwa pihak angkatan darat akan bergerak di wilayah-wilayah hutan, mencuri kayu dan membahayakan spesies-spesies seperti yang telah mereka lakukan di Papua." Ia meramalkan bahwa gubernur Aceh, Abdullah Puteh, akan terus melanjutkan proyek jalan tersebut, meskipun ada tentangan dari departemen kehutanan dan lingkungan di Jakarta, karena hal itu merupakan "satu-satunya cara untuk merampok kas negara." http://dte.gn.apc.org/58iAc.htm Bantuan asing dan kecurigaan pasca bencana tsunami -------------------------------------------------- http://www.transtv.co.id/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5346 Perih rasa nya jika mengetahui ternyata bantuan-bantuan yg di datangkan dari luar negeri itu TERNYATA harus dibayar dengan DIKURASNYA lagi kekayaan alam yg ada di Aceh. Dimana MOMENT bencana ini merupakan MOMENT yg tepat untuk dpt MENGURAS HABIS kekayaan alam Tanah ACEH. Bagaimana pun juga lebih baik bantuan yang datang dari dalam negeri daripada luar negeri. karena bantuan dari anak bangsa tulus tanpa pamrih, tulus untuk membantu meringankan beban anak bangsa yang lain, tulus tanpa ada embel embel yang lain. Saya berdoa jgn sampai Aceh di telanjangin lagi, biarlah kekayaan Alam kita di olah dan dinikmati seluruhnya untuk bangsa Indonesia, bukan Australia, Amerika, Eropa dan yg lain lainnya. Saya berharap dengan ini rekan-rekan dapat menjadi pembela yang adil bagi anak bangsa indonesia. Dengan kemampuan rekan-rekan dapat mencegah dan menghalangi niat pengurasan lagi alam kita oleh bangsa asing (seperti yg sudah sudah sebelumnya, yg tambah kaya bangsa asing, bangsa kita cuma tambah hutangnya saja) --------------- Pertanyaan Jika fihak militer asing dibiarkan cukup lama dan berkeliaran bebas dengan helikopter mereka dalam rangka untuk memberi bantuan, bukahkah hal ini memberikan kesempatan bagi mereka sebagai saksi mata atas eksploitasi militer atas kekayaan hutan Aceh selama ini ? Teddy ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Has someone you know been affected by illness or disease? Network for Good is THE place to support health awareness efforts! http://us.click.yahoo.com/rkgkPB/UOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
