KOMPAS - Friday, January 28, 2005Antara citra dan fakta POLITIKA Budiarto Shambazy
DALAM acara Meet The Press di Metro TV akhir pekan lalu, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil menekankan perlunya wartawan bersikap profesional. Pak Sofyan bermaksud baik, yakni kebebasan pers tak pelak lagi harus didukung sikap profesional setiap wartawan. Namun, dalam acara yang dipandu wartawan Helmi Johannes itu, saya justru mempersoalkan profesionalisme para pejabat tinggi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng jelas tidak profesional tatkala menuding sopir bus Garuda sebagai penyebab terjadinya tabrakan di Jalan Tol Jagorawi. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab juga tidak profesional ketika menyalahkan "mafia" sebagai biang keladi amburadulnya proses ujian calon pegawai negeri sipil. Tak lama setelah itu, giliran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin juga mengucapkan pernyataan yang tidak profesional, yakni mengancam akan memecat ketua-ketua RT dan RW. Dan, sebenarnya para menteri dan pejabat setingkat menteri yang tergabung di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ternyata terlambat dalam melaporkan kekayaan mereka. Padahal, batas waktu pelaporan kekayaan para menteri dan pejabat setingkat menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lewat tenggat waktu 21 November 2004 yang dijanjikan Presiden SBY. Apakah itu sikap yang profesional? Dari acara Meet The Press itu, terungkap juga bahwa ada upaya dari "orang-orang istana" yang menghidupkan kembali "lembaga telepon" yang dulu sering diterapkan di masa Orde Baru. Orang-orang istana tersebut "membujuk" stasiun televisi nasional itu agar tidak merugikan citra SBY dalam pemberitaannya mengenai kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi itu. "Ah, enggak benar itu. Enggak ada lagi lembaga telepon," ujar Pak Sofyan dengan tegas. "Paling saya menelepon teman- teman wartawan untuk sekadar bertanya apa kabar," sambung Pak Sofyan, kali ini dengan nada bercanda. Pak Sofyan jelas agak terganggu karena wilayah kerja dia sebagai menteri negara komunikasi dan informasi (menkominfo) seperti diurusi pula oleh pihak-pihak lain. Menurut dia, menkominfo berurusan dengan penjelasan mengenai policy pemerintah, sementara lembaga-lembaga lain seperti juru bicara biasanya cuma mengungkapkan kepada publik tentang aktivitas keseharian Presiden SBY. Wartawan menikmati kebebasan pers sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie tahun 1998. Ketika Presiden Megawati Soekarnoputri memerintah, hampir-hampir tidak ada larangan tak boleh memberitakan ini atau itu. Pada masa Orde Baru, kebenaran mutlak berada di tangan menteri penerangan (menpen). Apa kata menpen, yang biasanya hanya meneruskan "petunjuk bapak presiden" tak boleh digugat kalau masih ingin bekerja sebagai wartawan. Pemerintah selalu berada di pihak yang benar, tak boleh salah. Kalaupun kepepet, masih ada eufimisme bahasa yang bedanya kontras bagaikan antara langit dan bumi. Jika ada orang yang tak disenangi Orde Baru, ia pasti "diamankan" walaupun kenyataannya menjalani penyiksaan oleh aparat keamanan. Kalau ada tokoh yang kritis yang nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan komunisme, yang bersangkutan pasti disebut terlibat dalam sebuah "organisasi tanpa bentuk (OTB)". JUJUR saja, Presiden SBY merupakan bagian dari struktur kekuasaan Orde Baru. Sebagai militer yang membina karier dari bawah, ia tahu betul bagaimana pers ketika itu-tak lebih tak kurang-hanya menjadi corong pembangunan. Di kalangan ABRI kala itu, wartawan tidak ubahnya seperti "aparat" yang menjadi pelengkap pemberitaan saja. Wartawan hanya diizinkan menulis apa kata panglima kodam, Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, kepala kepolisian daerah, Kepala Polri, sampai pada perwira-perwira rendahan saja. Semua wartawan yang pernah meliput di kalangan tentara tahu persis bagaimana susahnya berurusan dengan para petinggi ABRI tersebut. Dan, maaf, termasuk di antara perwira- perwira tinggi itu adalah presiden kita sekarang ini. Istilahnya, titik dan koma diperhatikan sekali. Pada masa kampanye pemilihan presiden putaran pertama dan kedua yang lalu terasa sekali bagaimana orang-orang di sekitar SBY bersikap curiga, bermusuhan, bahkan sewot juga jika mereka merasa dirugikan pemberitaannya. Nah, oleh sebab itulah wajar sekali kepada Pak Sofyan saya bertanya: bagaimana kira-kira sikap presiden jika pers setelah 100 hari nanti melancarkan kritik terhadap kinerja pemerintah? Pak Sofyan menjawab, dan ini sebaiknya dicamkan dalam- dalam oleh setiap wartawan bahwa pemerintah tetap berkepentingan mengawal jalannya kebebasan pers kita. Okelah, sikap itu pasti masih bisa dipercaya. Masalahnya, jika mengamati situasi belakangan ini, banyak juga rakyat yang mulai meragukan benarkah pemerintahan SBY dan Jusuf Kalla (JK) akan memenuhi janji- janji seperti pada masa kampanye pemilihan presiden? Sedikitnya ada tiga orang yang mengatakan bahwa rakyat jangan memiliki ekspektasi besar atau sangat berharap terhadap pemerintahan SBY. Di depan anak-anak, Andi Mallarangeng bahkan mengatakan tidak mungkin SBY menyelesaikan begitu banyak masalah yang dihadapi bangsa ini. Suka atau tidak, benar atau salah, sebagian rakyat memang berharap duet SBY akan seperti a knight with shining armour atau satrio piningit yang dapat diandalkan untuk memimpin kita. Namanya orang, masak sih enggak boleh berharap? Lalu, mulai banyak juga para pejabat yang seperti meralat bahwa tak benar segala persoalan bangsa ini akan bisa diselesaikan dalam waktu 100 hari. Wapres Jusuf Kalla bahkan pernah menuding media massa sebagai pihak yang mendramatisasi soal 100 hari itu. Lha, bukankah duet SBY-JK sendiri yang mengumbar janji dengan menawarkan program 100 hari ke seluruh negeri? Sebagian pembaca rubrik ini, yang saya tahu dulu mendukung SBY-JK, mengakui bahwa pemerintahan Presiden Megawati ternyata lebih get things done. ""Walau Megawati termasuk pendiam, ternyata itu pilihan yang lebih baik ketimbang mengumbar 'janji-janji surga'," tulis sang pembaca. Saya hanya menjawab, ya tunggulah masih ada sekitar 50 hari lagi. Apakah citra benar-benar akan menjadi fakta? Ungkapkan opini Anda di: http://mediacare.blogspot.com --------------------------------- Do you Yahoo!? Yahoo! Search presents - Jib Jab's 'Second Term' [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> In low income neighborhoods, 84% do not own computers. At Network for Good, help bridge the Digital Divide! http://us.click.yahoo.com/S.QlOD/3MnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
