http://www.kompas.com/kompas-cetak/0501/29/opini/1511855.htm Sabtu, 29 Januari 2005
Masih tentang Subsidi Oleh Ari A Perdana Prof Mubyarto "menggugat" para ekonom yang bersikukuh, subsidi harus dihapus dari MASALAH subsidi dibahas Prof Mubyarto dan Prof Franz Magnis-Suseno pada pekan yang sama. Ini menunjukkan, masalah ini amat penting. anggaran (Kompas, 12/1), dua hari kemudian (14/1) Prof Magnis- Suseno menyerukan agar pemerintah tidak menunda pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meski yang diserukan sekilas bertolak belakang, kedua artikel itu tidak bertentangan. Keduanya tidak membicarakan hal yang sama. Prof Mubyarto mengkritik pendapat, segala bentuk subsidi adalah buruk untuk perekonomian (argumentum generalis). Sementara Prof Magnis-Suseno menyoroti perlunya pencabutan salah satu subsidi (subsidi harga BBM, argumentum specialis). Sebenarnya, ilmu ekonomi adalah ranah yang tidak hitam-putih. Jawaban ekonom atas aneka pertanyaan adalah "it depends". Prof Widjojo Nitisastro pernah berkelakar tentang seorang mantan Presiden AS yang mencari ekonom yang hanya punya sebelah tangan. Alasannya, jika ditanya sesuatu, ekonom selalu menjawab, "on the one hand, but on the other hand.". Begitu pula dengan subsidi. Apakah subsidi itu baik atau buruk, lagi-lagi, tergantung. Di satu sisi, ekonom neoklasik percaya, kondisi terbaik adalah jika intervensi pemerintah minimal. Di sisi lain, ada kondisi di mana intervensi berupa pemberian subsidi punya legitimasi. Misalnya sebagai instrumen transfer pendapatan guna tujuan redistribusi. Atau jika ada hal-hal struktural yang membuat pasar tidak bisa bekerja sempurna dalam menghasilkan alokasi sumber daya efisien. DALAM buku teks ekonomi neoklasik apa pun, tidak pernah ada argumen yang eksplisit menolak subsidi. Bahkan, the second fundamental theorem of welfare economics mengatakan, dalam keadaan tertentu, gabungan antara mekanisme pasar dan transfer kekayaan (subsidi) secara lump sum bisa menghasilkan alokasi yang optimal secara Pareto (Mas-Collel, Whinston dan Green, Microeconomic Theory, hal 308). Namun, teori ekonomi juga mengatakan dua hal lain. Pertama, di dunia ini tidak ada yang gratis. Jika kita menyubsidi sesuatu, berarti memindah dana dari satu kegiatan ke yang lain. Kita ingin agar dana yang berpindah itu tepat sasaran dan menghasilkan produktivitas lebih tinggi. Di sinilah perlunya targeted subsidy, yang diberikan kepada kelompok yang dituju. Bukan dengan memberi subsidi secara universal melalui instrumen harga. Kedua, manusia bergerak atas dasar insentif. Jika sebuah kebijakan salah memberi insentif, akan muncul perilaku ekonomi yang salah. Harga adalah sebuah bentuk insentif, dalam hal ini insentif bagi konsumsi. Pajak dan subsidi atas harga suatu barang akan memengaruhi insentif guna mengonsumsi barang itu. Hasil bisa baik atau buruk tergantung bagaimana masyarakat merespons perubahan insentif yang dihasilkan. Atas dua prinsip itu, subsidi yang diberikan pada konglomerat bermasalah, berbentuk BLBI dan penghapusan utang, adalah kebijakan yang salah. Pertama, dana yang dialokasikan untuk kebijakan itu tidak seimbang dengan keuntungan bagi perekonomian. Kedua, kebijakan itu memberi insentif yang salah bagi pelaku bisnis. Dengan prinsip dan logika yang sama pula, saya sepakat dengan Prof Magnis-Suseno bahwa subsidi atas harga BBM, cepat atau lambat, harus dihapuskan. Subsidi atas harga memberi insentif bagi pelaku ekonomi untuk mengonsumsi terlalu banyak (dan konsumen terbesar BBM tentunya bukanlah rakyat miskin). Subsidi harga membuat harga barang tidak mencerminkan kelangkaan sebenarnya. Akibatnya, seperti, insentif untuk mengembangkan teknologi alternatif menjadi berkurang. Sebaliknya, ada insentif untuk menyelundupkan BBM ke perbatasan karena ada paritas harga yang disebabkan subsidi. BAGAIMANA dengan rakyat miskin? Preferensi masyarakat miskin bukan pada harga BBM murah, tetapi bagaimana agar kebutuhan dasar bisa terjangkau. Ini membuat kita berpikir ulang, apa yang sebenarnya dibutuhkan kaum miskin? Artinya, subsidi atas harga BBM bukan kebijakan optimal. Tetapi, perlu ada kebijakan lain yang tidak medistorsi harga relatif BBM, di saat yang sama tidak mengurangi pendapatan riil kaum miskin. Caranya, dengan mengupayakan agar aneka kebutuhan dasar selalu tersedia dan terjangkau. Jika masalahnya adalah harga pangan yang melonjak karena petani kurang produktif akibat harga pupuk yang tinggi, subsidi pupuk bisa dibenarkan. Dengan catatan, tidak ada monopoli dalam produksi dan distribusi pupuk yang membuat subsidi salah sasaran. Jika masalahnya biaya pendidikan, dana subsidi sebaiknya dialokasikan untuk sektor pendidikan, dan alokasi subsidi harus berorientasi ke jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah. Kesimpulannya, jawaban atas perdebatan soal subsidi adalah "tergantung". Tidak ada alasan umum untuk menolak subsidi. Sebaliknya, pemberian subsidi harus didasarkan kebutuhan spesifik. Karena, subsidi tidak bisa menjadi sebuah solusi universal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ari A Perdana Mahasiswa Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, AS; Peneliti CSIS, Jakarta [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> In low income neighborhoods, 84% do not own computers. At Network for Good, help bridge the Digital Divide! http://us.click.yahoo.com/S.QlOD/3MnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
