Apa boleh buat, karena bokek hingga persenjataan kurang canggih, maka satu-satunya strategi yang bisa dipakai tinggal 'human wave' yang awalnya dipakai di Korea, kemudian diulang lagi di Dien Bien Phu. Mungkin cukup dengan gertakan 'human wave' Malaysia sudah jauh-jauh minta ampun. Orang yang sudah makmur biasanya sayang nyawa.
Teddy --- In [email protected], "Ambon" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > 04 March 2005 > > > Tanggapi atas klaim Malaysia > TNI 'Siap Perang' di Wilayah Sulut > > > Selain mengerahkan KRI Wi-ratno, KRI Rencong, dan KRI Nuku, TNI melakukan > gelar pa-sukan 'siap perang' di kawasan utara Sulawesi Utara, menyusul klaim > Malaysia terhadap kawa-san ladang minyak tersebut. TNI AL mengakui telah > mengirimkan tiga kapal perang tersebut, se-perti dikemukakan Kadispen > Ko-mando Armada RI Kawasan Ti-mur (Koarmatim) Letkol Laut (P) Guntur > Wahyudi. > Guntur mengakui bahwa me-mang ada pesawat tentara diraja Malaysia yang > memasuki wilayah NKRI, bahkan sempat melintas di buritan KRI Wiratno. Namun > ia me-ngaku tidak tahu persis bagai-mana kontak melalui radio antara KRI > Wiratno dengan pesawat ten-tara Malaysia itu. > Dikatakannya, selain tiga kapal perang, TNI AL juga mengerah-kan dua pesawat > intai maritim jenis Nomad, yakni P-820 dan P-834. Ketiga KRI dan pesawat itu > mengawasi seluruh pelang-garan yang kemungkinan terjadi di perairan > Indonesia, termasuk pelangaran pesawat udara asing. Harian Kompas hari ini > membe-ritakan, dua kapal TNI AL sedang bergerak untuk mendukung KRI > Wiratno, KRI Rencong, dan KRI Nuku. > Sementara itu, Menteri Perta-hanan Juwono Soedarsono membenarkan ada > pengerahan pasukan TNI di kawasan di uta-ra Sulawesi Utara. Menurut Menhan, > pengerahan pasukan di kawasan itu merupakan ba-gian dari upaya Indonesia > mem-pertahankan kawasan yang menjadi bagian dari wilayah NKRI. Ditanya > target dari gelar pasukan tersebut, Menhan mengatakan antara lain agar suara > Indonesia di dengar oleh pihak Malaysia. "Sebagai teka-nan agar penyelesaian > secara diplomasi didengar. Sikap lebih lanjut atas persoalan itu," kata > Menhan. > Di sisi lain, Ketua Komisi I DPR Theo Sambuaga meminta pemerintah bertindak > tegas atas pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan RI di Laut Sulawesi, yang > belakangan di-klaim sebagai wilayah Malaysia. "Kita tahu persis bahwa > kawa-san Ambalat di Laut Sulawesi itu adalah wilayah perairan kita," kata > Theo Sambuaga. > Oleh karena itu, kalau ada upa-ya-upaya pihak asing untuk menguasai wilayah > tersebut melalui kehadiran kapal-kapal mereka, pergelaran tenaga-te- naga > mereka, apalagi kalau sam-pai mereka menggelar pasukan di sana, maka > pemerintah ha-rus mengambil tindakan tegas. > Pemerintah Malaysia melalui PM Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mengakui > kawasan kaya migas di Laut Sulawesi itu sebagai milik Malaysia, yang > diberikan Petronas kepada Shell. Sementara itu, Departe-men Luar Negeri RI > menyam-paikan protes bahwa tindakan Malaysia itu dianggap sebagai melanggar > kedaulatan Indone-sia dan Pemerintah RI telah me-nyampaikan protes itu sejak > 1980. Pemerintah RI juga telah membuat kontrak pengelolaan Blok Ambalat dan > Blok East Am-balat itu kepada investor asing. > Seperti diberitakan sebelum-nya, Malaysia menyebut wila-yah sebagai Blok > XYZ. Di dalam Blok XYZ itu Malaysia membe-rikan konsesi pertambangan minyak > kepada perusahaan raksasa pertambangan minyak Inggris/Belanda, Shell. > Konsesi tersebut terletak di Blok ND 7 dan ND, bagian dari Blok XYZ. > Indonesia menyebut blok yang diklaim Malaysia itu sebagai Blok Ambalat dan > Blok East Ambalat. Di Blok Ambalat, In-donesia telah memberikan kon- sesi > kepada ENI (Italia) pada ta-hun 1999. Konsesi di Blok East Ambalat diberikan > kepada Uno-cal (AS) pada tahun 2004. > Status Blok Ambalat kini su-dah dalam tahap eksplorasi (pe- nambangan). Untuk > Blok East Ambalat, kontrak baru ditan-datangani pada 13 Desember 2004 oleh > Pemerintah RI dan Unocal. Namun, kontrak ini men-jadi kontroversial karena > wila-yah tersebut diklaim Malaysia sebagai wilayahnya. Malaysia berpendapat > bahwa wilayah pertambangan minyak dan gas lepas pantai di East Ambalat > oto-matis menjadi milik Malaysia se-telah Pulau Sipadan dan Ligitan > dinyatakan sebagai wilayah Ma-laysia beberapa waktu lalu ber- dasarkan > keputusan interna-sional. > Pada bagian lain, Presiden SBY telah mengadakan perte-muan mendadak dengan > Pang-lima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Staf TNI Ang- katan Darat > (KSAD) Letnan Jen-deral Djoko Santoso, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) > Laksamana Madya Slamet Soe-bijanto, dan Kepala Staf TNI Ang-katan Udara > (KSAU) Marsekal Madya Djoko Suyanto, memba-has masalah perbatasan Indo-nesia > dengan Malaysia. > Turut hadir dalam pertemuan di kantor Presiden, Kompleks Istana > Kepresidenan, Jakarta, Kamis (03/03) sore, itu Menteri Perhubungan (Menhub) > Hatta Radjasa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo > Yusgiantoro. > Dalam pertemuan tersebut, Presiden Susilo memberi ara-han agar Menhub Hatta > Rad-jasa menentukan titik-titik pa-tok perbatasan yang ada di wila- yah > terluar Indonesia. "Antara lain titik di Pulau Karang Gu-marang," ujar > Sekretaris Ka-binet Sudi Silalahi. > Menhub juga diperintahkan mendirikan mercu suar di pu-lau tersebut. "Terkait > dengan ma-salah tersebut, Dephub men-dapat tugas mendirikan mercu suar di > Pulau Karang guma-rang, itu merupakan pulau ter-luar kita yang itu salah > satu ba-gian yang diklaim Malaysia," tambah Panglima TNI. > Panglima TNI mengatakan, In-donesia selalu berpegang pada prinsip hukum > internasional. Menurut hukum internasional, Malaysia yang bukan negara > kepulauan tidak bisa meng-klaim batas wilayah lautnya le-bih dari 12 mil > laut. "Kita ber-patok pada hukum interna-sional yang tidak memberi hak > kepada Malaysia yang bukan negara kepulauan untuk meng-klaim lebih dari 12 > mil," ujar Endriartono. > Sudi Silalahi menambahkan, Indonesia bukan negara yang suka menambah batas > wilayah-nya. "Kita bukan negara yang ekspansif yang mencari-cari wilayah > lain, kita punya wilayah sendiri itu yang kita perta-hankan," katanya. > Presiden, kata Sudi, meminta Panglima tetap melaksanakan tugas pertahanan > dengan tidak melakukan hal-hal yang eks-trem. Panglima TNI diminta te-tap > melakukan tugas sesuai prosedur tetap pertahanan wi-layah.(kcm/*) > > > > � Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
