Media Indonesia
Senin, 07 Maret 2005
OPINI
--------------------------------------------------------------------------
Gelar Kekuatan Laut di Ambalat
Abdul Rivai Ras; Analis Dirjen Strategi Pertahanan Dephan
BERANGKAT dari pemikiran realis-strategis Admiral Sir Peter Gretton yang
menyatakan the transport element is an indispensable part of sea power, the
ultimate object is to establish such control that the sea can be uses whenever
and whenever deprived and to deny its use to be the enemy, arti pesan ini
menunjukkan betapa pentingnya sarana mobilitas yang dinamis dan mampu
sewaktu-waktu menjelajahi samudra yang luas dalam rangka pertahanan negara.
Karena itu, untuk menggelar kekuatan laut di perbatasan membutuhkan mobilitas
yang tinggi dan bahkan harus beroperasi sepanjang tahun agar negara dapat
terhindar dari berbagai ancaman pendadakan pihak luar.
Meskipun dalam sejarah sengketa dan perang antarnegara, kerap kali
diawali dengan adanya perbedaan persepsi terkait dengan konsep ruang maupun
kepentingan sumber daya, tetapi kondisi ini sangat sulit dipisahkan dengan
persoalan kepentingan derivatif suatu negara yang berhubungan dengan
pertimbangan-pertimbangan geopolitik. Tidak mengherankan dalam mengatasi isu
sengketa kedaulatan melalui gelar kekuatan laut di Laut Sulawesi menjadi satu
keharusan melalui cara peragaan kekuatan militer sebagai bentuk politik
prestise.
Merebaknya isu klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat dan Blok East
Ambalat, harus pula disadari bahwa hal ini merupakan pemanfaatan peluang
(windows of opportunity) oleh Malaysia yang boleh jadi sebagai titik balik
kelanjutan permasalahan Sipadan dan Ligitan yang dinilai belum tuntas karena
masih menyisakan penentuan garis pangkal baru yang kebetulan berada dalam area
konsesi dan ladang minyak kedua negara, yang notabene mengandung cadangan
minyak bumi sebesar 421,61 juta barel dan gas bumi mencapai sekitar Rp3,3
triliun kaki kubik, tentu sungguh suatu potensi yang sangat menjanjikan.
Secara faktual, kondisi di perbatasan wilayah tersebut nampaknya dalam
beberapa waktu mendatang akan menjadi sumber titik api, bila seandainya
Malaysia masih tetap menggunakan pendekatan kekuatan koersif yang terhitung
bertaraf tinggi (high coecion) melalui aksi-aksi militer terbatas, menyusul
meningkatnya frekuensi dan sirkumstensi kapal perang Tentera Laut Diraja
Malaysia (TLDM) yang melakukan pengejaran dan penembakan terhadap kapal ikan
Indonesia, penangkapan terhadap karyawan PT Asiha Samudra yang sedang memasang
rambu suar di Karang Unarang serta masuknya pesawat militer Malaysia Beechcraft
200 T Super King ke wilayah yurisdiksi udara nasional.
Perlu dicatat bahwa isyarat Malaysia tersebut merupakan spektrum kegiatan
yang tidak mencerminkan pertimbangan prinsip keterpaksaan (necessity) dan
proporsionalitas (proportionality) dalam penggunaan kekuatan, sehingga hampir
dipastikan itikad Malaysia mencoba membangun pengaruh dan penguasaan penuh atas
kawasan laut tersebut. Selain itu, Malaysia bahkan telah mengabaikan
nilai-nilai Traktat ASEAN yang sudah disepakati sejak tahun 1976, seperti yang
tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation Bab IV, yang menegaskan
pentingnya prinsip-prinsip penyelesaian konflik secara damai yang mencakup
antara lain, saling menghormati kemerdekaan,
kedaulatan, integritas teritorial, dan identitas nasional; menyelesaikan
perbedaan sengketa secara damai dan tidak menggunakan ancaman atau kekuatan.
Dalam merespons perkembangan tersebut, diperlukan sikap tegas untuk
membangun 'prakondisi' yang minimal mempertahankan kawasan laut yang saat ini
menjadi klaim guna mewujudkan sikap politik yang seimbang (counterbalance)
dalam mendukung diplomasi Indonesia.
Terdapat dua alternatif skenario gelar kekuatan yang dapat diemban dalam
konteks strategi pertahanan. Pertama, dalam respons awal periode waktu terkini
dalam membangun image pertahanan aktif nusantara, Indonesia seyogianya tetap
konsisten menerapkan pendekatan militer melalui penghadiran kekuatan laut
(naval precence) di kawasan Laut Sulawesi. Meskipun dari jumlah kekuatan laut
yang digelar baru mencatat empat kapal perang sebagai unsur kekuatan patroli di
antaranya, KRI Rencong, KRI Nuku, KRI Wiratno dan KRI KS Tubun dan dua pesawat
intai maritim jenis Nomad P-820 dan P-834 TNI-AL yang dibantu Boeing 737 TNI-AU,
tetapi setidaknya pemenuhan minimum essential forces dalam taktik
penyebaran preventif dan penyebaran reaktif dalam ruang pertahanan yurisdiksi
teritorial pada limit waktu tertentu cukup memberi efek deteren.
Kedua, menunggu dan melihat perkembangan frekuensi dan intensitas respons
balik Malaysia pada limit waktu maksimal tertentu atau sesuai estimasi
strategis yang disepakati para pengambil keputusan kelak - seandainya tidak
terjadi perubahan sirkumstensi, maka gelar kekuatan dalam taraf supremasi
Angkatan Laut (naval supremacy) perlu digandakan termasuk pengintegrasian
kekuatan TNI-AD dan TNI-AU yang efektif dalam satu komando operasi laut
gabungan. Sebagai ilustrasi bahwa luasnya wilayah yang harus dikontrol dan
diamankan di wilayah perairan Ambalat (Blok Z) yang luasnya 10.750 km2 dan East
Ambalat (Blok Y) yang luasnya 4.739,64 km2,
atau Laut Sulawesi yang luasnya keseluruhan mencapai 142.604 km2 yang
tergolong sebagai lapisan laut teritorial, tidaklah mungkin dapat menggelar
tata urutan (convoy order) yang maksimal. Untuk itu secara realistik, merujuk
pada pendekatan Sistem Pengawasan dan Pengamanan Perairan Laut (SP3I), maka
dibutuhkan minimal 13 kapal patroli dan minimal 2 pesawat udara, di luar
kehadiran armada siaga (fleet in being) yang dihitung 30% dari kekuatan minimal
tersebut.
Dari kedua alternatif ini, idealnya pilihan kedua penting untuk menjadi
pertimbangan guna mendukung sepenuhnya pola operasi pengawasan garis perairan,
pola pengawasan luas perairan, pola penutupan garis dan luas perairan di
kawasan Ambalat.
Yang tidak kalah pentingnya dalam merealisasikan skenario yang dimaksud,
penerapan asas dan pengembangan postur dan faktor multiplikasi turut memberi
andil dalam mendorong gelar kewilayahan dan pertahanan laut nusantara yang
efektif dan efisien. Sedikitnya dua asas yang sangat penting menjadi perhatian
yakni, asas 'legitimasi' dan asas 'proporsionalitas'. Asas legitimasi
menitikberatkan pada sejauh mana dukungan otoritas politik dari pemerintah dan
dukungan moral rakyat dalam memberi ruang kepada TNI dalam rangka penggunaan
kekuatan menghadapi kontinjensi.
Belajar dari pengalaman Amerika Serikat ketika mengampanyekan perang
terhadap terorisme termasuk melakukan invasi ke Irak, di hampir seluruh
masyarakat Amerika termasuk media domestik ikut membangun semangat nasionalisme
negerinya. Karena itu dengan melalui momentum Ambalat, diharapkan semua
komponen rakyat ikut memberi kontribusi dalam membangun pentingnya kesadaran
ruang dan kehormatan bangsa menyusul lepasnya Sipadan dan Ligitan. Dalam
konteks asas proporsionalitas,
ditujukan pada upaya penggunaan instrumen pertahanan yang semata-mata
dilakukan untuk membela diri dengan syarat karena terpaksa guna mempertahankan
integritas teritorial dan sebagai bentuk tindakan timbal balik yang sepadan.
Sedangkan faktor multiplikasi yang seharusnya dibangun meliputi penyiapan
komponen cadangan yang terstruktur/kekuatan siaga, dukungan rakyat,
geomorfologi, jaringan regional maupun internasional.
Pendek kata, dalam mengantisipasi permasalahan perbatasan baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang, penyesuaian kapabilitas pertahanan di laut
perlu dibangun seiring dengan Cetak Biru TNI-AL 2013 yang mengacu pada sifat
sistem pertahanan yang luwes dan dapat mengantisipasi kecepatan gelar kekuatan
dengan mempertimbangkan faktor perubahan lingkungan strategi pertahanan di
kawasan, khususnya dalam mengimbangi kekuatan negara tetangga yang relatif
mengandung ancaman kapabilitas.***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
What would our lives be like without music, dance, and theater?
Donate or volunteer in the arts today at Network for Good!
http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
