SUARA KARYA Dana Kompensasi BBM Rawan Dikorupsi
Senin, (14-03-'05) JAKARTA (Suara Karya): Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) harus diiringi dengan kompensasi berupa pemberantasan korupsi secara serius dan menyeluruh, termasuk dalam penyaluran dana kompensasi BBM sendiri. Ini kian relevan karena pemerintah sendiri belum menyusun program dana kompensasi bagi rakyat miskin. Definisi rakyat miskin yang berhak mendapatkan dana kompensasi sendiri harus dirumuskan lagi menjadi lebih spesifik. Jika tidak, bersama faktor aparat korup, program kompensasi pengurangan subsidi BBM niscaya menjadi sia-sia. Demikian rangkuman pendapat mantan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Direktur Eksekutif Masyarakat Energi dan Mineral Indonesia (MEMI) A Supriyatna, dan ekonom Indef Iman Sugema. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, kemarin, terkait program kompensasi pengurangan subsidi BBM. "Yang membuat rakyat terus miskin dan tidak mampu mengelola ekonomi adalah korupsi di semua bidang yang bagai air bah tanpa henti. Karena itu, kompensasi pengurangan subsidi BBM bagi rakyat seharusnya tidak hanya sebatas pemberian dana sebesar Rp 17,8 triliun - karena setelah kompensasi itu diberikan, rakyat akan kembali miskin. Yang tak kurang penting lagi adalah pemberantasan korupsi dilakukan serius dan menyeluruh," papar Supriyatna. Di lain pihak, Kwik Kian Gie mengatakan, penyaluran dana kompensasi BBM tidak pernah berjalan lancar apalagi dikatakan efektif. Ini karena seluruh aparat birokrasi dari pusat hingga ke daerah terindikasi melakukan korupsi. Pemerintah sendiri saat ini tidak bisa melakukan deteksi awal terhadap kemungkinan korupsi atas dana kompensasi BBM ini. "Bahkan pemerintah belum mempunyai definisi dan penjabaran mengenai kategori rakyat miskin yang menjadi sasaran program kompensasi BBM," katanya kepada Suara Karya. Kwik memperkirakan, dana kompensasi BBM akan kembali menguap karena pemerintah belum bisa memastikan pola penyaluran, di samping karena aparat berwenang yang bertanggung jawab maupun rumusan peranserta masyarakat dalam penyaluran dana tersebut tidak jelas. "Tidak dijamin penyaluran dana kompensasi bisa efektif meski pemerintah melibatkan mahasiswa, LSM, dan masyarakat sendiri," ujarnya. Dalam kesempatan terpisah, Imam Sugema juga mengatakan, pemerintah akan kesulitan mencairkan dana kompensasi BBM karena sejak awal terlambat menyampaikan program tentang itu secara detil. Karena itu pula, wajar jika kemudian revisi APBN pun ditolak DPR. "Jika pencairan dana kompensasi terlambat, bisa dipastikan target mengurangi rakyat miskin juga tak tercapai. Yang terjadi, jumlah orang miskin justru bertambah," ucap Imam. Menurut Imam, tim ekonomi dalam kabinet tidak pernah memikirkan dampak kenaikan harga BBM, juga tidak pernah menyosialisasikan program kompensasi maupun membuat dan menyampaikan detil program kepada DPR. (A-1/N-1) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Has someone you know been affected by illness or disease? Network for Good is THE place to support health awareness efforts! http://us.click.yahoo.com/rkgkPB/UOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
