REPUBLIKA Sabtu, 19 Maret 2005 Pembangunan Wilayah Perbatasan Laode M Kamaluddin Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang Penyelesaian konflik perbatasan diperairan Ambalat (Laut Sulawesi) yang ditempuh melalui jalur perundingan, merupakan pilihan bijaksana yang patut didukung. Karena pilihan yang kita tempuh adalah jalur perundingan, maka sepatutnya pula bangsa Indonesia mempersiapkan reasoning yang kuat untuk membuktikan kepada pihak lain (dunia internasional) bahwa perairan Ambalat merupakan wilayah yang secara de facto dan de jure milik bangsa Indonesia. Tulisan ini mencoba urung rembuk, melihat kepemilikan Ambalat dari perspektif geoekonomi atau aspek historis pembentukan alamiah perairan Ambalat di Laut Sulawesi.
Secara historis pembetukan alamiah perairan Ambalat, tidak bisa dilepaskan dari proses pembentukan pulau-pulau Wallacea yang terletak di perairan timur Indonesia. Peta rekonstruksi Asia Tenggara (Hall, 1995) menunjukan bahwa struktur geologi kawasan timur Indonesia tergolong kompleks karena memiliki sejarah panjang --sekitar juta tahun silam-- akibat benturan lempeng bumi dan pergerakan pulau-pulau pecahan dari tepian lempeng Eurasia maupun lempeng Indo-Australia yang masuk ke wilayah timur Indonesia. Dari peta rekonstruksi memperlihatkan bahwa kawasan Asia Tenggara dibagi dalam dua wilayah utama yakni daratan Sunda dan pulau-pulau yang berada di kawasan timur. Daratan Sunda mencakup Jawa, Sumatra, Malaysia, Vietnam, dan Borneo (Kalimantan, Sarawak dan Sabah). Sedangkan pulau-pulau dikawasan timur atau dalam sejarah dikenal dengan garis Wallacea, meliputi Laut Sulawesi, Laut Banda, sebagian Laut Sulu, Palau, dan Samudera Pasifik. Daratan Sunda dengan pulau-pulau di kawasan timur, dipisahkan oleh Garis Huxley. Garis Huxley ini terbentang sepanjang jalur ALKI (Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi) hingga di Laut Sulu bagian atas mencakup pulau Calamian, Palawan dan Samudera Pasifik antara Luzon dan Taiwan (Bellwood, 2000). Kekayaan sumber daya Pemisahan kedua wilayah utama di Asia Tenggara ini menjadi penting dikemukakan agar kita dapat menjelaskan asal usul perairan Ambalat yang saat ini menjadi pertentangan antara Indonesia dan Malaysia. Dalam sejarah pembentukan pulau, maka yang tergolong dinamik adalah kepulauan yang berada di kawasan timur Indonesia, sebab pulau-pulau di bagian timur Indonesia telah berevolusi sebagai zona ketidakstabilan yang sekarang muncul sebagai pulau yang dipisahkan oleh dua cekungan samudera yang sangat dalam, terutama di Laut Sulawesi. Pemisahan kedua wilayah itu (daratan Sunda dan pulau-pulau di bagian timur) terjadi karena proses-proses pengangkatan dan penurunan yang begitu cepat. Menurut peta rekonstruksi Asia Tenggara yang diterbitkan dari London itu, memperlihatkan bahwa kawasan timur Indonesia cenderung berevolusi ke barat dalam waktu yang lama, sehingga logika yang mengemukakan bahwa perairan Ambalat adalah merupakan kelanjutan alamiah dari pulau-pulau yang berevolusi dari perairan kawasan timur Indonesia (menuju barat) dapat diterima. Pandangan lain yang memperluas argumentasi ini datang dari Hasyim Djalal (2005), yang mengklaim bahwa blok Ambalat dan Ambalat Timur merupakan kelanjutan alamiah dari daratan Kalimantan Timur yang ditunjukan oleh pemisahan lautan dalam, antara blok Ambalat dengan Sabah. Proses evolusi pulau-pulau di bagian timur menyebabkan perbedaan topografi. Perairan dibagian timur, jauh lebih dalam dibandingkan dengan perairan yang berada dibagian barat. Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi (termasuk perairan Ambalat) dan Laut Mindanao, jauh lebih dalam, dibandingkan dengan Laut Cina Selatan, Selat Karimata, dan Laut Jawa. Bukti-bukti perbedaan kedalaman laut antar kedua kawasan berdasarkan Garis Huxley, dapat dilihat dari pola pergerakan arus dan aliran air laut. Aliran air laut yang berasal dari perairan bagian barat menuju timur, setelah mengalami arus balik, volumenya tidak sebanding dengan aliran air yang mengalir dari timur menuju barat. Perairan dibagian timur kemudian mengalami penumpukan nutrisi di dasar laut yang akan menjadi rantai makanan. Karena mengalami proses pengangkatan (upwelling) nutrisi makanan di dasar laut akibat tumbukan arus, maka memungkinkan migrasi ikan dari Pasifik akan terhenti lebih lama di Laut Banda dan Laut Sulawesi. Itu sebabnya Laut Banda dan Laut Sulawesi memiliki ikan yang lebih banyak. Disamping sumber daya alam yang dapat pulih seperti ikan, perairan timur, khususnya Laut Sulawesi, juga memiliki sumber daya alam yang tidak dapat pulih (unrenewable) yang berasal dari cekungan bumi didasar laut, misalnya pertambangan dan energi lepas pantai. Sejauh ini, Indonesia telah lama memberikan konsesi pengelolaan minyak lepas pantai di Laut Sulawesi, khususnya Blok Ambalat kepada British Petroleum, Unocal, dan sebagainya. Pihak Malaysia tidak melakukan protes terhadap pemberian konsesi itu. Namun setelah memenangkan pulau Sipadan dan Ligitan, pihak Malaysia mengklaim blok Ambalat sebagai bagian wilayahnya, yang ditandai dengan pemberian konsesi pengelolaan minyak lepas pantai kepada Shell. Padahal dalam UNCLOS 1982 ditegaskan, pulau terluar bagi negara kontinental seperti Malaysia, tidak serta-merta dijadikan titik pangkal pengukuran batas wilayah di laut. Membangun kawasan perbatasan Konflik yang terjadi di perairan Ambalat, lebih disebabkan oleh konflik resource maritim yang memiliki nilai ekonomi. Tetapi bagi Indonesia, perairan Ambalat tidak sekedar perebutan resources. Indonesia memandang wilayah Ambalat lebih pada harga diri bangsa sebagai negara yang berdaulat. Itu sebabnya wilayah Ambalat harus dipertahankan, dan terbukti dengan munculnya berbagai relawan dari masyarakat sipil untuk mempertahankan Ambalat, merupakan reaksi atas terganggunya harga diri negara yang berdaulat. Dalam konteks kedaulatan negara, maka sudah saatnya pembangunan kawasan perbatasan dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan pertahanan. Berbagai konflik didaerah perbatasan yang kesekian-kalinya mengganggu NKRI, seharusnya menyadarkan kita kembali mengenai pentingnya pembangunan pulau perbatasan, karena kawasan perbatasan di Indonesia sangat tertinggal dari sisi ekonomi, sosial dan infrastruktur wilayah. Atas dasar ketertinggalan itu maka pengaruh ekonomi dan sosial negara tetangga terhadap pulau-pulau di perbatasan menjadi dominan. Pulau Marore dan Pulau Miangas yang kental dengan nuansa sosial, dan ekonomi di Filipina; Pulau Sebatik yang kental dengan nuansa ekonomi di Malaysia; serta Pulau Fani yang interaksinya lebih condong ke Palau, mengindikasikan bahwa tarikan ekonomi dan sosial negara tetangga terhadap pulau perbatasan jauh lebih kuat. Secara kewilayahan, negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia meliputi Papua Nuigini, Palau, Australia, Timor Leste, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, dan India. Kesepuluh negara tersebut masing-masing berpotensi memiliki perselisihan mengenai batas wilayah dan pulau perbatasan dengan Indonesia. Secara faktual, pulau perbatasan merupakan pagar NKRI yang wilayahnya harus di modernisasi untuk dapat mengontrol dan menguasai batas-batas wilayah kedaulatan negara. Modernisasi pulau perbatasan tidak melulu diterjemahkan dalam pengertian fiskal. Modernisasi pulau perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan resources karena tidak sedikit pulau-pulau perbatasan maupun daratan diperbatasan, memiliki potensi wilayah yang dapat dikembangkan secara ekonomi (ekonomi perbatasan). Dalam konteks ini, fokus pengembangan ekonomi perbatasan harus terkonsentrasi dalam suatu kelembagaan yang akan menjadi task force yang bekerja tidak hanya pada saat sengeketa perbatasan terjadi. Pembangunan kawasan perbatasan merupakan keniscayaan karena wilayah perbatasan rata-rata terisolir, jumlah penduduknya sedikit, atau tidak berpenghuni, umumnya sulit dijangkau karena keterbatasan sarana dan prasarana transportasi laut, teknologi komunikasi hampir tidak ada, ketersediaan air bersih sangat terbatas, fasilitas kesehatan dan pendidikan tidak memadai. Oleh karena itulah pulau perbatasan tidak memiliki insentif untuk berkembang serta tidak memiliki daya tarik karena selalu tidak mendapat keberpihakan (dalam konteks pembangunan wilayah). Dengan pendekatan ekonomi perbatasan, kita dapat membuat blue print pulau-pulau mana saja, atau daratan mana saja, yang termasuk dalam kategori pulau atau daratan perbatasan yang potensial. Sebagai contoh, pulau perbatasan dapat dikembangkan untuk kepentingan membangun industri dan perdagangan (growth center), pengembangan pariwisata bahari, industri perikanan, pertambangan dan energi, pengembangan pulau-pulau kecil yang berpotensi menjadi kota pantai (township), dan peruntukan pulau atau daratan perbatasan menjadi kawasan pertahanan dan keamanan negara, atau juga dapat menjadi costal guard untuk mencegah praktek illega seperti illegal fishing, illegal trading, illegal logging, serta bentuk kejahatan lain diperairan Indonesia. Kelembagaan kawasan perbatasan ini bersifat koordinatif untuk dapat menjangkau para stake holders. Sejauh ini, model ekonomi perbatasan telah mulai dirintis dikawasan perbatasan Kalimantan dengan Sarawak dan Sabah (Malaysia), dengan mengambil komoditi perkebunan sebagai belt ekonomi perbatasan, serta disertai pula dengan pengembangan infrastruktur di daerah perbatasan. Bila model ini menjadi kenyataan yang baik dan menguntungkan, maka dapat saja direplikasi pada tempat-tempat perbatasan lain yang membutuhkan pengembangan. Oleh sebab itu, sengketa di perairan Ambalat, harus menjadi warnning bahwa membangun kawasan perbatasan, sesungguhnya telah membangun pagar-pagar yang kokoh bagi keutuhan NKRI. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Has someone you know been affected by illness or disease? Network for Good is THE place to support health awareness efforts! http://us.click.yahoo.com/rkgkPB/UOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
