MEDIA INDONESIA
Senin, 21 Maret 2005
Perang (Politik) Harga BBM?
Sugiono, Peneliti INDEF, Jakarta
PERGANTIAN pemimpin nasional berdampak terhadap politik anggaran.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengikuti alur semangat
paradigma baru BBM, melainkan kembali kepada paradigma BBM lama. Di sinilah
muncul perbedaan kepentingan antara DPR yang menggunakan paradigma baru dan
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kembali kepada pragmatisme
paradigma lama. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendak
mendistribusikan dana kompensasi ala sinterklas sebesar Rp17,875 triliun dan
nilai ini lebih besar dibandingkan dana kompensasi BBM yang sudah tersedia
dalam APBN 2005 yang sebesar Rp7,34 triliun.
Dana kompensasi sebesar 24,83% beban subsidi BBM Rp72 triliun atau 30,82%
beban subsidi BBM Rp58 triliun ditawarkan pemerintahan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat paling miskin dengan cara mengambil surplus konsumen
sebesar penerimaan pemerintah, meskipun akan mengurangi tingkat kesejahteraan
penduduk kelas menengah. Akan tetapi, dana kompensasi tersebut lebih kecil
dibandingkan penerimaan pemerintah sebesar Rp40,13 triliun (69,18% penghematan
subsidi BBM Rp58 triliun) atau Rp54,13 triliun (75,17% penghematan subsidi BBM
Rp72 triliun).
***
Pergantian pemimpin Partai Golkar berdampak terhadap peta politik DPR
sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah dan peta politik lembaga
kepresidenan. Ketua DPR Agung Laksono yang terpilih atas jasa koalisi
kebangsaan mengalami degradasi kekuatan politik yang nyata pascapemimpin Partai
Golkar. Fraksi PDIP yang semula satu kepentingan dengan Fraksi Golkar, sekarang
menjadi partai penyeimbang. PPP bersifat fleksibel. PAN dan PKS cenderung
sebagai penyeimbang. Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapat dukungan nyata Partai
Golkar dan jauh lebih besar dibandingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang
mendapat dukungan Partai Demokrat, meskipun lembaga kepresidenan dihasilkan
pemilihan umum secara langsung dan masyarakat sulit membedakan kontribusi suara
dan dana kampanye untuk meraih kemenangan pemilu di antara kedua pemimpin
nasional tersebut.
Peta politik kukusan terbalik pada lembaga kepresidenan dan perubahan
peta politik Ketua DPR penting untuk didiskusikan sebagai wacana, tanpa maksud
berpikir subversif.
Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden setelah terjadi
perubahan peta dukungan politik yang nyata (peta politik kukusan menanak nasi),
meskipun MPR 1998 hasil pemilu tahun 1997 belum seumur jagung telah mengangkat
Pak Harto menjadi Presiden menjadi 32 tahun. Presiden Abdurrahman Wahid yang
didukung 11% suara DPR berhalangan melanjutkan kepemimpinan kurang dari 5
tahun, setelah terjadi perubahan 'peta politik kukusan terbalik' yang tidak
dapat dipertahankan. Jika pemerintah berhasil mempengaruhi elite PDIP untuk
mempurnatugaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, seperti
mempurnatugaskan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, maka posisi
'peta politik kukusan terbalik' lembaga kepresidenan akan semakin nyata.
Perubahan peta dukungan politik DPR terhadap Agung Laksono terbukti
berdampak proses pengambilan keputusan kenaikan harga BBM tidak efisien.
Perubahan peta dukungan politik lembaga kepresidenan terbukti berdampak
kampanye dan program kerja SBY mengalami kesenjangan. SBY-JK yang terpilih
karena komitmen anti korupsi, meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi
penduduk miskin, ternyata pemberantasan KKN belum efektif, Inpres No 2 tahun
2005 merupakan antiklimaks rezim perlindungan harga petani, pemerintah
mendahulukan program meningkatkan infrastruktur dibandingkan upaya mengentaskan
kemiskinan, dan efektivitas kenaikan BBM diragukan sebagai instrumen untuk
mengurangi penduduk miskin.
Beberapa intelektual memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja
lembaga kepresidenan, seperti Prof Sri Edi Swasono, Kwik Kian Gie, dan
Revrisond Baswir beberapa waktu yang lalu. Lembaga kepresidenan tentu tidak
dapat senantiasa dibatasi struktur kabinet neoliberal. Betapa Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono sibuk memonitor dampak negatif kenaikan harga BBM
pascadinamika resistensi masyarakat dan sibuk mengonsolidasikan kabinet
pascapenguatan dinamika resistensi DPR.
Politik parlementer sebagai wujud komitmen mengembangkan demokratisasi,
tentu tidak dapat ditarik ke belakang begitu saja secara sepihak, tanpa
perubahan konsensus nasional. Perjuangan ekstrem beberapa anggota PDIP yang
meyakini upaya mewujudkan kesejahteraan umum yang meningkat, merupakan tukar
menukar suara antara politik dan ekonomi, tentu tidak perlu ditertibkan dan
diseragamkan seperti cara duduk di bangku sekolah (duduk di kursi dengan bentuk
badan condong ke depan dan tangan dilipat di atas bangku). Parlementaria dan
demokrasi terpimpin di Indonesia sementara ini memang menghasilkan tingkat
kesejahteraan ekonomi lebih rendah dibandingkan strategi pembangunan
pertumbuhan ekonomi yang menggunakan stabilitas politik dan keamanan, tetapi
Indonesia ke masa depan tidak cukup memadahi hanya bermodalkan dengan
membesarkan kekuasaan untuk mengatasi persoalan pembangunan ekonomi bangsa yang
dibimbing utang Rp600 triliun dan berbunga Rp50 triliun, pemberantasan KKN yang
utopis, serta BBM dan hutan yang menipis.
***
Persoalan resistensi kenaikan harga BBM bukan saja dipicu model simulasi
yang menggunakan metodologi tidak transparan, melainkan juga berasal dari
RAPBN. Pemerintah menggunakan asumsi-asumsi dan pertimbangan RAPBN 2005 yang
optimis, birokrasi bekerja lebih efektif, indikator ekonomi dalam negeri
menjadi semakin baik dan kondusif, meskipun pertumbuhan ekonomi dunia yang
diproyeksikan World Economic Outlook (April 2004) rata-rata menurun dan besar
pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan
harga minyak dunia meningkat. Pungutan pajak direncanakan berkurang, keuangan
membaik, sumber penerimaan APBN dari utang diturunkan. Rumah tangga, pemerintah
dan impor diproyeksikan lebih banyak berpuasa, kinerja ekspor meningkat, tetapi
pertumbuhan ekspor neto melemah dan pembentukan modal meningkat. Ini suatu
kondisi yang berlawanan, karena pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat
(produktif dan agresif) dan dibenarkan oleh perilaku pertumbuhan ekonomi dari
sisi penawaran agregat (PDB menurut lapangan usaha) yang secara umum energik,
tetapi pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan agregat (PDB menurut
penggunaan) berperilaku sedang berpuasa dan banyak tidur. Sebagaimana
penyusunan model dan simulasi, maka transparansi politik anggaran diperlukan
untuk memahami tarik-menarik kepentingan antara partai politik dan pemerintah,
terutama pada waktu pergantian pemerintahan.***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
What would our lives be like without music, dance, and theater?
Donate or volunteer in the arts today at Network for Good!
http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
