MEDIA INDONESIA
Rabu, 23 Maret 2005
OPINI
Siapkah TNI Melaksanakan Perang?
Lintang Waluyo (Pemerhati Hankamneg)
TERNYATA rakyat sangat marah begitu mendengar sebagian tanah air yang
terletak di Blok Ambalat hendak dijarah secara paksa oleh negara tetangga
Malaysia. Di berbagai media cetak dan elektronik, berita tentang Ambalat
menempati porsi yang cukup signifikan. Intinya, warga negara Indonesia meminta
pemerintah RI bertindak tegas mempertahankan Ambalat.
Di masyarakat, para warga tidak kalah garangnya meneriakkan semangat
cinta tanah air. Demonstrasi ganyang Malaysia meluas di segala penjuru, bahkan
kebulatan tekad rakyat ditandai dengan cap jempol darah. Para sukarelawan pun
menyatakan, "TNI jangan takut perang, di belakangmu jutaan sukarelawan siap
membantu."
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
juga bersuara keras agar pemerintah kali ini bertindak tegas. Demikian juga
dengan para politikus dan tokoh masyarakat tak kalah garangnya dalam
menunjukkan sikapnya, pendek kata tak ada kamusnya Ambalat diambil Malaysia.
Di lain pihak TNI telah menggelar kekuatan di laut dan di udara. Telah
dikirim kapal perang berpatroli di daerah perbatasan, di daerah Ambalat dan
sekitarnya. Memajukan pesawat tempur F-16 ke pangkalan aju di Balikpapan,
menyiapsiagakan marinir dan Kostrad yang sewaktu-waktu dapat digerakkan ke
sasaran. Pendek kata, TNI siap melaksanakan tugasnya mempertahankan atau
merebut kembali Ambalat, kapan saja diperintahkan oleh Presiden selaku Panglima
Tertinggi TNI.
Ancaman nyata
Apakah persoalan perbatasan hanya Ambalat? Ternyata, persoalan bangsa
kita tidak hanya Ambalat, masih ada 12 pulau lain di daerah perbatasan yang
memiliki masalah serupa. Patok perbatasan darat di Kalimantan dengan Malaysia,
telah digeser rata-rata 1 km ke wilayah Indonesia, sehingga kita telah
kehilangan ratusan ribu hektare. Kita harus mengambil kembali, kalau perlu
merebutnya dengan perang. Siapkah TNI melaksanakan perang? Tentunya harus siap,
tinggal menunggu perintah dari Panglima Tertinggi TNI.
Inilah gambaran perkembangan situasi nasional yang perlu dikaji lebih
lanjut, untuk kesiapan bangsa ini di dalam menghadapi perkembangan tak terduga
di masa depan. Ancaman nyata sudah terjadi dan di depan mata untuk segera
ditangani, dengan tindakan nyata di lapangan, bukan hanya mengandalkan
diplomasi. Beberapa tahun lagi bisul-bisul persoalan dipastikan akan pecah.
Kita tidak bisa lagi menunggu peristiwa model Ambalat terulang kembali di
puluhan tempat di wilayah kita yang lain. Dalam kenyataannya, semua titik
persoalan tersebut tidak dapat terawasi setiap saat, akibat keterbatasan
kekuatan dan kemampuan TNI dan luasnya wilayah negara kita.
Di sisi lain sudah kita ketahui bersama bahwa beberapa kilometer di atas
bumi, terdapat puluhan satelit asing bertengger di atas wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang setiap saat dapat melakukan pengintaiannya tanpa
perlawanan. Belum lagi kita bicara tentang pesawat canggih asing yang setiap
saat, dengan seenaknya melanggar wilayah kita untuk kepentingannya, tanpa bisa
kita deteksi. Demikian juga dengan pelanggaran wilayah laut oleh kapal asing,
lagi-lagi kita tak dapat berbuat maksimal, sebagai akibat keterbatasan sarana
yang dimiliki TNI.
Posisi tawar TNI lemah
Berangkat dari tuntutan rakyat yang sedemikian besar kepada negara untuk
bertindak tegas kepada Malaysia dan adanya potensi ancaman nyata yang sudah di
depan mata, maka merupakan kewajaran apabila pembangunan kekuatan TNI
diprioritaskan.
Faktanya sekarang, anggaran untuk TNI apabila dibandingkan dengan negara
lain, merupakan anggaran belanja yang terendah di bawah standar rata-rata
angkatan bersenjata lainnya di dunia. Posisi tawar TNI sekarang ini memang
sudah menjadi sangat lemah, terutama di dalam pelaksanaan tugasnya untuk
menjaga kedaulatan, keutuhan negara, harga diri dan martabat bangsanya. Dan
dalam kenyataannya anggaran TNI memang hanya cukup untuk sekadar hidup
mempertahankan alat utama sistem senjata (alut sista) yang sudah mulai renta.
Akhirnya kita rugi sendiri, yang menikmati keuntungan adalah pihak lawan.
Ketidakmampuan kita menjaga perbatasan, sangat terlihat dalam sengketa Blok
Ambalat ini. Selain itu, berita terakhir tentang bergesernya patok perbatasan
sejauh 600 meter masuk ke wilayah Indonesia di Kabupaten Bengkayang Kalimantan
Barat, TNI hanya menjadi penonton.
Sesuai dengan hasil suatu kajian strategis tentang kebutuhan pertahanan
ideal, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus mempunyai TNI yang kuat,
yang terdiri dari kekuatan darat bala pertahanan terpusat sebanyak 3 divisi.
Terdiri atas satu divisi yang dapat diterjunkan melalui udara setiap saat, dua
divisi lainnya merupakan pasukan darat, yang dapat melakukan serbuan mendadak
melalui pendaratan pantai yang dilanjutkan dengan serbuan darat, guna memukul
mundur agresor ke daerah asalnya. Berikutnya adalah kekuatan laut yang terdiri
atas enam kapal selam, 365 kapal perang berbagai jenis yang didukung alut sista
yang canggih, yang dapat menangkal, menghancurkan, memukul mundur lawan kembali
ke negaranya.
Juga kekuatan udara yang terdiri atas 60 pesawat angkut, 81 pesawat
tempur strategis, 361 pesawat tempur taktis, 9 pesawat pengebom, penyempurnaan
15 fasilitas pangkalan udara, yang semuanya dapat digunakan dengan cepat untuk
menangkal dan mematahkan setiap ancaman. Sekaligus juga mampu mengusir siapa
saja yang berani mencoba mengganggu wilayah udara NKRI.
Semuanya itu hanya dapat diwujudkan apabila kita mempunyai anggaran yang
cukup. Di sinilah justru sangat diharapkan kesadaran para politikus dan
pemerintah. Apabila pembangunan pertahanan tidak mendapat prioritas, maka akan
berisiko besar terhadap tugas mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI.
Membeli alut sista TNI harus disertai paket pemilihan personel yang akan
mengawaki, persediaan suku cadang, sistem pemeliharaan, pendidikan dan latihan
dan paket lainnya. Ke semuanya itu juga membutuhkan biaya yang sangat mahal,
dan jangka waktu yang lama. Kondisi ideal seperti itu baru dapat terlaksana,
manakala kita mempunyai anggaran yang standar seperti negara lain di dunia.
Anggaran Pertahanan Ideal
Anggaran belanja standar untuk suatu angkatan bersenjata di dunia adalah
4 persen dari GNP. Adalah anggaran belanja yang digunakan untuk negara yang
tidak berniat perang, anggaran itu cukup untuk bertahan sebagaimana apa adanya
agar dapat melaksanakan tugasnya secara normatif yaitu menjaga, memelihara dan
mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Kalau sebuah negara sudah
terganggu kedaulatannya dan berniat perang, maka anggaran untuk pertahanan
negara harus naik menjadi lebih dari 7 persen GNP. Tetapi, kenyataannya
sekarang ini anggaran yang diberikan kepada TNI masih berkutat pada angka 1
persen GNP.
Ke semuanya diketengahkan sebagai saran, utamanya untuk Panitia Anggaran
DPR RI bahwa untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah ternyata
membutuhkan anggaran yang besar, lebih-lebih untuk menjaga martabat bangsa agar
tidak dipermalukan tetangganya.
Idealnya kita harus mengarah ke sana, yaitu menuju anggaran standar, agar
kita tak kehilangan wilayah satu persatu, akibat kurangnya kepedulian dalam
mengelola pertahanan negara.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Has someone you know been affected by illness or disease?
Network for Good is THE place to support health awareness efforts!
http://us.click.yahoo.com/rkgkPB/UOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
