http://www.suarapembaruan.com/News/2005/04/13/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
O p i n i

Reformasi Polri Masih Setengah Hati
Tanpa terasa, program bantuan Jepang bagi reformasi Polri telah berusia dua 
tahun lebih. Bantuan dikucurkan untuk berbagai proyek, antara lain Enhancement 
of The Civilian Police" serta "Strengthening Capacity of Investigation of INP 
(Indonesia National Police) . Selain itu, suplai bantuan juga dialokasikan 
untuk pendidikan dan pelatihan bagi para anggota Polri ke negara-negara lain, 
seperti Community Policing di Singapura, Analysis of Impure Substance in 
Narcotics di Thailand, serta pelatihan counterpart di Jepang. Ikut dibiayai 
pula proyek di bidang narkoba di Mabes Polri dan proyek polisi pariwisata di 
Polda Bali. 

Namun, dari seluruh program bantuan Jepang bagi reformasi Polri, yang terbesar 
adalah proyek di Polres Bekasi. Masyarakat di wilayah Bekasi, ungkap hasil 
survei AC Nielsen baru-baru ini, mengakui bahwa kemampuan kepolisian lokal 
telah menunjukkan perbaikan yang signifikan, sebagai hasil dari dilaksanakannya 
program polisi sipil di Bekasi yang dibiayai oleh JICA (Japan International 
Co-operation Agency). Dari aspek keamanan, kondisi di Bekasi dinilai semakin 
aman. Tindak kriminal di sekitar tempat tinggal warga dilaporkan semakin 
berkurang. 

Perbaikan kinerja Polri semacam ini, tak urung disambut hangat oleh berbagai 
kalangan. Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, reformasi Polri sudah 
jadi tuntutan yang tak bisa dihindari lagi. Irjen (Pol) Dr Farouk Muhammad, 
Gubernur PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), berpendapat, secara umum 
reformasi Polri sudah berjalan on the track. Dari sudut organisasi Polri, 
misalnya, sudah ada kemajuan ketimbang struktur organisasi Polri yang lama. 
"Dulu semuanya terlampau sentralistik. Polres-polres kurang dapat peran," 
ungkap Farouk saat dikonfirmasi Pembaruan baru-baru ini. Kini, menurutnya, 
Polres sudah cenderung berperan besar. "Sudah ada pendelegasian kewenangan," 
kata Farouk. 

Bahkan, dari sejumlah jajak pendapat, terungkap bahwa Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (KKN) berhasil dihapuskan pada beberapa level tertentu. KKN 
pelan-pelan sudah tersingkir, misalnya, pada sistem pendidikan di PTIK yang 
sudah mengalami perubahan. "Dulu sistemnya bottle neck," ungkap Farouk, yang 
juga salah satu konseptor reformasi struktur Polri tersebut. 


Persaingan Tak Sehat 

Akibat sedikitnya peluang masuk PTIK, terjadilah persaingan ketat yang 
berbuntut KKN. Persaingan tidak sehat semacam itu tak urung mencoreng citra 
PTIK. Sehingga, ketika arus reformasi Polri sedang gencar-gencarnya, suka atau 
tidak suka, pintu PTIK harus dibuka selebar-lebarnya bagi siapa saja yang 
berminat. "PTIK ini kan untuk mencerdaskan orang. Jadi kenapa kok malah harus 
dipersulit? Kita toh betul-betul ingin mendidik orang," tutur Farouk. Kini, 
masuk PTIK relatif lebih gampang ketimbang dulu. Substansi pendidikan pun ikut 
diperbaiki. Sebab, sejak berpisah dari ABRI pada 1999, Polri harus mereformasi 
kurikulum pendidikannya, sesuai dengan kedudukan Polri yang mandiri. 

Farouk berpendapat, berpisahnya Polri dari ABRI (kini TNI) bukanlah tujuan 
akhir dari segalanya. "Ini hanyalah necessary condition, dari keseluruhan 
proses reformasi di negara ini," tutur Farouk. Dan harus diakui, reformasi 
Polri masih sangat jauh dari kondisi yang ideal. Apalagi untuk mengubah tabiat 
polisi dari yang awalnya militeristik menjadi "polisi berwatak sipil". Farouk 
menilai, masih banyak polisi yang cenderung memandang dirinya sebagai penguasa, 
yang punya segudang kewenangan. 

Persoalannya, apakah reformasi Polri bisa berjalan utuh apabila struktur 
organisasinya masih bersifat sentralistik? "Saya tidak tutup mata, bahwa 
langkah pendelegasian kewenangan sudah dilakukan. Tetapi itu belum ideal," kata 
Farouk. 

Ciri sentralistik di tubuh Polri itu bisa terlihat dari tampilan Kapolri yang 
seolah jadi pemegang otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan. Seharusnya, 
ada sistem manajemen Polri yang bisa memberikan otonomi kepada para Kapolres, 
baik untuk menyusun manajemen atau pun perencanaan. Sedang Mabes Polri hanya 
berfungsi di bidang manajemen strategis dan kontrol. 

Struktur Polri yang sentralistik seperti sekarang, menurut Farouk, belum bisa 
menjamin tercapainya hasil yang lebih baik untuk mengubah kinerja polisi. Dalam 
kondisi seperti itu, guyuran proyek berapa pun besarnya tidak akan banyak 
artinya. Artinya, perlu langkah-langkah perbaikan sistem manajemen Polri yang 
lebih terdesentralisasi. (E-9) 


Last modified: 13/4/05 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
In low income neighborhoods, 84% do not own computers.
At Network for Good, help bridge the Digital Divide!
http://us.click.yahoo.com/S.QlOD/3MnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke