bikin milis ambon aja yuk, abis si ambon ini menuh-menuhin proletar aja
--- In [email protected], "Ambon" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > http://www.kedaulatan-rakyat.com/article.php?sid=13699 > > Monday, 25 April 2005, Kolom - Analisis > > > Memuliakan Mulyana Oleh : Harwanto Dahlan > > > > PENANGKAPAN dan penahanan Mulyana W Kusumah dari KPU dengan tuduhan melakukan penyuapan terhadap pejabat audit BPK Khairiansyah masih menimbulkan kontroversi dan teka-teki. Soal uang yang akan digunakan untuk menyuap, misalnya, masih simpang-siur antara uang Mulyana sendiri, patungan di antara para pejabat KPU, atau dana taktis KPU. Yang menjadi teka-teki adalah mengapa baru sekarang hal itu terjadi ketika tugas utama KPU sudah selesai memberi legitimasi hasil pemilu dan menjadikan SBY-JK Presiden dan Wakil Presiden RI. Hanya satu yang sangat jelas bagi masyarakat yaitu bahwa hal ini pasti merupakan permainan politik tingkat tinggi. > > Walaupun masyarakat tidak tahu pasti rincian permainan apa yang sedang terjadi, namun masyarakat juga orang yang berpikir. Dengan memperhatikan apa-apa yang terjadi sebelumnya, masyarakat bisa membuat prakiraan. Peristiwa penangkapan Mulyana didahului sebelumnya oleh ribut-ribut soal pembentukan "desk Pilkada" di Departemen Dalam Negeri. "Meja Pilkada" ini patut dipahami sebagai upaya Depdagri untuk mengambil alih 'proyek' KPU dalam pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Orang tidak perlu berpikir keras untuk tahu bahwa sedang terjadi rebutan lahan antara KPU dengan Depdagri dalam menyelenggarakan pilkada yang nantinya melibatkan anggaran ratusan miliar rupiah. Jika KPU bisa dibuat tidak layak menyelenggarakan pilkada, misalnya karena terlibat perkara korupsi, atau secara kelembagaan tidak cukup personil untuk melaksanakan proyek nasional (karena orang-orangnya sedang ditahan), maka sudah pasti "desk Pilkada", yaitu bagian dari Depdagri yang direncanakan mengurusi pilkada, yang akan mengambil alih tugas KPU. Apalagi sekarang sedang beredar isu bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang Pilkada yang menyatakan "KPUD bertanggungjawab kepada publik" akan diarahkan pada pengertian bahwa yang namanya "publik" itu adalah "negara" (sama dengan Administrasi Negara yang kini diganti menjadi Administrasi Publik). Dan itu berarti pemerintah. Dan itu bermuara di "meja Pilkada" Depdagri. > > Konon peristiwa ini sudah sampai "ke atas" dan hasilnya Ketua BPK sangat tidak berkenan terhadap petugas audit yang bernama Khairiansyah karena telah mengobok-obok KPU. Wah, benar-benar tidak kita sangka ya kalau permainan politik tingkat tinggi yang sedemikian rumit sebenarnya bermotif sederhana, rebutan lahan. Mengapa demikian? Ya kalau niatnya memberantas korupsi sungguhan, tentunya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membuat prioritas kasus, dimulai dengan kasus besar seperti BLBI yang sekitar Rp 140 triliun, kemudian yang lebih kecil seperti di salah satu bank BUMN yang mencapai Rp 1 triliun, nah baru yang miliaran. Ini yang diterapkan Cina dengan prinsip "kalau mau menangkap ular, tangkaplah kepalanya." > > Namun yang tidak dipikirkan secara panjang oleh mereka-mereka yang bermain di kasus Mulyana dan KPU adalah efek domino seandainya KPU benar-benar dinyatakan lembaga yang korup oleh pengadilan. Bila KPU korup maka hasil kerja KPU harus dianggap produk yang juga korup, dan dengan begitu bisa dipermasalahkan keabsahan alias legitimasinya. Padahal, hasil kerja KPU yang pertama adalah pemilihan anggota DPR dan DPD, dan yang kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Tanpa harus pusing kita bisa bermain domino: KPU korup, produk KPU tidak legitimate: DPR tidak sah, DPD tidak sah, dan akhirnya Presiden serta Wakil juga tidak sah! Betapa besar nanti akibat yang bisa diprakirakan muncul seandainya Mulyana diproses hukum, atau KPU dinyatakan korupsi. Bisa mungkin mereka-mereka yang kalah dalam pilpres mempersoalkan legitimasi Pemilu 2004. > > Untuk mencegah efek domino soal legitimasi, yang lebih penting dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait seperti BPK, KPU, KPK, Lembaga Peradilan, atau bahkan mungkin kantor yang lebih tinggi adalah memuliakan Mulyana. Skenarionya bisa berupa Mulyana tidak jadi dituduh korupsi dan menyuap pejabat audit BPK karena ia mewakili lembaga yang harus tidak korupsi, supaya produk-produk lembaga itu juga tidak dipermasalahkan. Kini Khairiansyah harus siap-siap tidak bisa tidur karena tudingan bisa berbalik... > > Lalu hiruk pikuk dan lontaran-lontaran pernyataan untuk memberantas korupsi? Ah, orang awam juga lama-lama mengerti bahwa hal itu tidak serius. Kalau memberantas korupsi itu serius, tentunya Indonesia sudah jauh lebih makmur dulu-dulu dan Ibu Kartini bisa bangga di surga karena kaum perempuan Indonesia tidak perlu menjadi TKI di negeri orang. (Penulis adalah pakar politik UMY)-z. > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
