http://www.indomedia.com/bpost/042005/26/opini/opini1.htm Selasa, 26 April 2005 01:52
Manajemen Sebagai Kata Kunci Pembangunan Daerah Oleh: Drs HM Karsayuda SH MAg Apa yang terjadi jika politik selalu dijadikan panglima dalam pembangunan? Jawaban singkatnya, politik akan menjadi paradigma berpikir dalam pembangunan itu sendiri. Paradigma pembangunan yang bernalar politik yang pada dasarnya identik dengan kekuasaan akan menghasilkan zero sum game. Yaitu pertarungan yang mengharuskan pihak yang satu menang dan yang satu dikalahkan, jika yang satu berhasil maka yang lain perlu menghambat. Akibatnya pembangunan menjadi tidak berkesinambungan, karena ganti penguasa berarti ganti peraturan. Peraturan adalah bukti dari kekuasaan, dan kekuasaan adalah inti dari politik (Power is core of the politics; Muqoddim: 2004). Dalam konteks Indonesia, hal ini bukan sesuatu yang aneh. Di mana setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan, maka setiap kali itu pula terjadi perubahan kebijakan dan peraturan yang dibuat. Adalah bukan sesuatu yang aneh lagi jika setiap terjadi pergantian menteri pendidikan, maka akan terjadi pembaharuan kurikulum dan pencetakan buku pelajaran baru. Mungkin menjadi semacam 'keharaman' tersendiri apabila seorang pemimpin yang baru terpilih masih mewarisi kebijakan pendahulunya, yang dalam konteks jabatan politik (presiden, gubernur, bupati/walikota) secara notabene adalah saingannya. Akibatnya sejak krisis moneter pada 1997 sampai sekarang, setidaknya republik ini telah empat kali melakukan suksesi kepemimpinan nasional. Namun terapi konkret pemecahan krisis tersebut, terkesan kurang mujarab. Bagaimana dengan pembangunan di daerah? Tampaknya juga tidak jauh berbeda. Pembicaraan ringan di warung kopi sering mengatakan, setiap kali terjadi pergantian bupati maka setiap kali itu pula banyak jembatan yang secara fisik masih layak, 'kebelet' diganti, pasar yang masih layak menjadi harus direnovasi dan lain-lain. Bahkan di beberapa daerah terjadi perubahan kebijakan yang dirasa sangat merugikan rakyat kecil, seperti dihapusnya subsidi pupuk kepada petani, tanpa ada gantinya. Pengalihfungsian hutan lindung menjadi hutan biasa, yang kemudian dijadikan lahan tambang dan berefek pada semakin rusaknya alam, pun nekad dilakukan penguasa di beberapa daerah di negeri ini. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi gejala pembangunan berparadigma politik ini? Tulisan ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan melihat manajemen sebagai kata kunci pembangunan khususnya di daerah. Manajemen Dan Pembangunan Daerah Ruh dari manajemen adalah kontinyuitas, yaitu sesuatu yang diupayakan dapat digunakan secara berkelanjutan. Jika dalam pembangunan berparadigma politik sebagaimana di singgung di atas, pergantian kebijakan menjadi ciri khasnya, maka sebaliknya dalam pembangunan berparadigma manajemen segala sesuatu dilihat sebagai sebuah upaya untuk mengoptimalkan aset yang ada, termasuk aset yang diberikan manajemen sebelumnya. Di AS misalnya, siapa pun yang memenangkan pemilu, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat, pembangunan yang dilakukan selalu berkelanjutan. Menurut Dwijowijoto, hal ini dapat dilakukan karena pendekatan yang dilakukan adalah politik yang memperhatikan paradigma manajemen (Dwijowijoto: 2003). Pembangunan yang dipahami dalam makna manajemen, berarti bahwa terjadi proses value creation yang berkelanjutan. Selain itu, dalam pembangunan demikian mementingkan pendekatan kerjasama tim (Muqoddim: 2004). Pembangunan dengan basis menejemen ini menarik diangkat dalam konteks pembangunan daerah. Sebab sebagaimana ramai diperbincangkan, tidak lama lagi beberapa daerah baik propinsi, maupun kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kalsel akan menggelar suksesi kepemimpinan daerah lewat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung (pilkadal). Atmosfer menjelang pilkadal khususnya di Kalsel semakin hari semakin memanas, dan ini akan terus terjadi hingga pelaksanaannya Juni nanti. Secara psikologis-politik, nuansa yang dihadirkan pilkadal jelas memiliki tantangan tersendiri. Sebab, siapa pun akan sulit memprediksikan siapa kandidat kepala daerah dan wakilnya yang dapat memenangkan suara rakyat. Efek dari proses ini adalah akan terjadi shock yang cukup kuat bagi sebagian kalangan. Bagi kalangan yang calonnya kalah dalam pemilihan, efeknya adalah kekecewaan. Sedang bagi kelompok yang memenangkan pilkada, akan muncul rasa berkuasa yang bisa jadi berefek pada pergantian seluruh kebijakan yang dibuat pendahulunya. Dalam hal ini, akan muncul kepala daerah yang dengan 'semau hati' melakukan perombakan kebijakan, tanpa peduli apakah kebijakan yang dibuat pendahulunya masih relevan untuk dilanjutkan atau tidak. Keadaan demikian yang harus diantisipasi dengan mengedepankan manajemen sebagai paradigma pembangunan daerah, terutama pascapilkadal nanti. Pembangunan dengan paradigma manajemen yang berkelanjutan di daerah, sudah harus digagas oleh siapa pun kepala daerah dan wakilnya terpilih nanti. Pembangunan daerah yang berbasis manajemen hanya akan berkelanjutan, jika mengedepankan kerjasama semua elemen yang ada di daerah setempat. Bukan hanya eksekutif dan legislatif, tetapi juga sektor swasta, baik yang berskala besar, menengah dan kecil (UKM), LSM, mahasiswa, ulama, termasuk kelompok yang 'terkalahkan' dalam pilkada. Pemerintahan dengan paradigma manajemen akan menciptakan pemerintahan yang kuat di satu sisi, dan masyarakat yang kuat di sisi lain (strong government and strong society). Bukan sebaliknya hanya menciptakan pemerintahan yang kuat, tetapi menghadirkan masyarakat yang lemah (strong government and weak society). Hal ini dikarenakan hasil akhir dari proses kerjasama seluruh elemen tadi, adalah kemanfaatan dan kesejahteraan bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Manajer Yang Baik Paradigma pembangunan berbasis manajemen mengharuskan orang yang diberi wewenang untuk mengelola pembangunan tersebut, memiliki wawasan dan kemampuan manajerial yang baik. Dalam konteks pembangunan daerah adalah mutlak untuk menghadirkan kepala daerah, yang oleh UU No 32/2004 diberikan kewenangan untuk mengelola daerah sebagai manajer yang baik bagi daerahnya. Dalam konsep besarnya manajemen adalah sistem yang mengarahkan kumpulan manusia menuju tujuan bersama baik untuk dirinya, maupun orang lain. Atau dengan kata lain, manajemen adalah pengorganisasian suatu tim untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, seorang manajer yang baik adalah orang yang dapat mengarahkan dirinya dan orang lain untuk bekerjasama mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kepala daerah dalam posisinya sebagai seorang manajer daerahnya diharapkan dapat mengarahkan dirinya, maupun orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, tujuan pembangunan daerah. Dalam mencapai tujuan bersama itulah, egoisme termasuk rasa memiliki kekuasaan yang lebih dibanding yang lain harus dikesampingkan. Kepala daerah tidaklah harus memposisikan dirinya sebagai atasan, melainkan sebagai partner (rekan) dengan teman-temannya di pemerintahan. Kendati secara struktural dia berada lebih tinggi. Dengan masyarakatnya, kepala daerah harus memiliki kesadaran bahwa ia diberikan amanah untuk menyejahterakan mereka. Masyarakat tidak harus diposisikan sebagai kaum terpinggirkan, melainkan potensi yang harus diajak bekerjasama untuk membangun daerah. Kepala daerah yang demikian yang akan mampu menjadi manajer daerah yang baik, dan bukan sebagai 'raja' di wilayahnya. Sebagai seorang manajer yang baik, kepala daerah pascapilkadal memiliki tugas pertama untuk tidak asal 'membongkar' bangunan yang telah dibuat pendahulunya. Melainkan melanjutkan pondasi yang sudah baik atau minimal mengkapitalisasi aset produktif yang ditinggalkan pendahulunya, dengan tentu saja harus menghilangkan berbagai kelemahan pemerintahan sebelumnya. Berikutnya sebagai seorang manajer yang baik, kepala daerah harus dapat merangkul seluruh elemen yang ada di daerahnya, termasuk kelompok yang pada saat pemilihan berseberangan dengannya. Kepala daerah ke depan harus seorang figur demokrat yang mau mendengar saran dan pendapat orang lain, serta dengan bangga bekerjasama dengan siapa pun, tak terkecuali bawahannya. Sebab hanya dengan hal itu kita akan menyaksikan suatu kepemimpinan daerah yang berbasis pada manajemen, yang mampu membawa pembangunan daerah yang berkelanjutan dan melibatkan semua potensi yang ada, demi kesejahteraan rakyat daerah. Anggota Masyarakat HST, tinggal di Barabai e-mail: [EMAIL PROTECTED] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
