Ini Sebagai Wujud Gerakan Buruh, Tani dan Mahasiswa Tahun 1998 yang gagal
menjatuhkan rezim Orde Baru
(21 Mei 1998)
Hati-hati Rezim Militerisme SBY + Orang Kiri Yang Oportunis (CC+Polit Biro yang
disusupi kaum Stalinis)
Gerakan Perempuan Menolak Militerisme
...jika kami bunga
engkau adalah tembok
tapi di tubuh tembok itu
telah kami sebar biji-biji
suatu saat kami akan tumbuh bersama
dengan keyakinan: engkau harus hancur!
dalam keyakinan kami
di mana pun tirani harus tumbang!
(Wiji Thukul, Solo, 87-88; dalam puisi "Bunga dan Tembok")
Militer, militerisme, dan militeristik adalah kosa kata yang tak asing lagi
bagi kita yang hidup di era Orde Baru. Mengapa? Karen, Orde Baru itu sendiri
merupakan ujud nyata militer, militerisme, dan militeristik. Lebih dari 32
tahun, rezim Orde Baru telah memasok kesadaran palsu ke kepala kita dengan
berbagai pilihan dan keputusan yang dikontrol dan dimanipulasinya. Dan di
tengah pemerintahan transisi saat ini, meskipun sudah berjalan 6 tahun, namun
akar-akar kekuasaan Orde Baru tak pernah mati. Dalam pemilu presiden 2004 kini,
beberapa calon presiden dan wakil presiden yang berlatarbelakang militer dengan
gigih ikut berkompetisi merebut kekuasaan atau ingin menjadi orang nomor 1 di
negeri ini. Apa arti semua ini?
Pengalaman Pahit dalam Era Orde Baru
Sebagian besar masyarakat Indonesia telah merasakan pengalaman pahit kehidupan
berpolitik selama 32 tahun di bawah pemerintahan rezim Orde Baru. Selama kurun
waktu itu, kehidupan politik masyarakat kita ada dalam pasungan rezim
militeristik dengan sistem komando, sehingga demokrasi di Indonesia pernah
hanya menjadi utopia.
Rezim Orde Baru naik ke tampuk kekuasaan dengan dukungan personil-personil
militer sehingga ketika ia menjalankan kekuasaannya juga dengan format militer.
Ideologi militer (militerisme) adalah acuan kehidupan politik yang berupaya
mengutamakan sistem komando, sentralistis, hirarkhis, seragam, dan disiplin.
Hadirnya tentara dalam suatu negara tidak akan menjadi persoalan politik bila
hanya dilakukan dalam rangka terwujudnya militer profesional, yaitu sebatas
sebagai agen pertahanan dan keamanan bangsa, contohnya di Inggris, Prancis,
Amerika Serikat. Pembangunan militer Indonesia (infrastruktur dan sumberdaya)
oleh Orde Baru tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan yang
demokratis, apabila tidak terjadi ekspansi politik militer di lingkungan sipil.
Untuk kasus Indonesia, Orde Baru telah melakukan intervensi pada politik sipil
melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Akibatnya, terjadi penyeragaman dalam segala
sendi kehidupan di kalangan masyarakat sipil. Semua itu ditujukan untuk suatu
misi suci yakni "demi persatuan dan kesatuan bangsa". Berbagai indoktrinasi
dilakukan oleh pemerintahan Soeharto melalui Penataran P4, Kewiraan untuk
mahasiswa, pendidikan Lemhanas untuk pegawai eselon I dan II, dan sebagainya.
Militerisasi dan Militerisme
Militerisme telah menjadi wacana populer di kalangan publik yang anti-Dwifungsi
ABRI di Indonesia. Militerisasi dan militerisme dipahami banyak orang sebagai
bentuk yang sama, yaitu dominasi dan intervensi militer dalam seluruh sektor
kehidupan masyarakat. Dominasi militer dalam kehidupan masyarakat akan
melahirkan pemerintahan yang militeristik.
Militerisme erat kaitannya dengan penggunaan kekerasan dalam pemerintahan dan
dalam masyarakat. Militerisme berarti pula merasuknya nilai-nilai, sikap, dan
perilaku militer dalam pemerintahan dan masyarakat, seperti komando, hirarkhi,
disiplin, pemaksaan, loyalitas, kekompakan, dan sebagainya.
Militerisasi artinya militer masuk dan melakukan intervensi kedalam dunia
politik yang sebenarnya menjadi urusan kaum sipil. Intervensi militer inilah
yang menimbulkan tumbuhnya rezim otoriter atau rezim militer. Kemudian terjadi
internalisasi nilai-nilai, ideologi, perilaku, organisasi, dan wacana militer
kedalam kehidupan sosial atau masyarakat sipil.
Menjamin kelahiran demokrasi di ujung transisi yang serba tidak menentu seperti
sekarang meniscayakan pembersihan intervensi dan ekspansi militer baik sebagai
aspek maupun person; nilai-nilai maupun lembaga, dari seluruh ranah kehidupan
kemasyarakatan yang non-militer. Oleh karena, demokrasi sebagai institusi
sekaligus kode perilaku berseberangan jalan dengan militer dari sisi apapun.
Demokrasi tidak akan tegak apabila jabatan-jabatan publik masih diduduki oleh
tentara; lembaga militer diterima sebagai kekuatan politik alternatif; dan
perilaku-perilaku militeristik diterima dan tumbuh subur di tengah kehidupan
masyarakat.
Militerisasi di Indonesia dimulai dengan masuknya militer ke wilayah politik.
Hal ini dilakukan oleh kalangan perwira yang mengambil-alih urusan-urusan
non-militer. Kemudian militer merambah ke wilayah kehidupan sipil lainnya,
seperti ekonomi, yang menjadi landasan material bagi kekuasaan mereka di ranah
politik. Ekonomi menjadi sumber keuangan untuk membiayai kehidupan sehari-hari
tentara.
Tabel 1 Jaringan Perusahaan Angkatan Darat di Bawah "Yayasan Kartika Eka Paksi"
Nama Perusahaan dan Sektor Usahanya
1. PT Aerokarto Indonesia
2. PT Asuransi Cigna Indonesia (asuransi)
3. PT Cilegon Fabricators (supplier)
4. PT Kayan River Indah Timber Plywood (Plywood)
5. PT Kultujaya Tri Usaha
6. PT Lukita Wahana Sari
7. PT Meranti Sakti Indah Plywood (perkayuan)
8. PT Meranti Sakti Indah
9. PT Mina Mulia Djaya Bhakti
10. PT Panca Usaha Palopo Plywood (perkayuan)
11. PT Pondok Indah Padang Golf
12. PT Privat Development Finance Company Ofina (keuangan)
13. PT Sinkora Indonesia Lestari
14. PT Sumber Mas Indonesia (HPH)
15. PT Sumber Mas Timber (kayu)
16. PT Tri Usaha Bhakti (Truba) Anugerah Elektronika (konstruksi)
17. PT Truba Gatra Perkasa
18. PT Truba Jurong Engineering (konstruksi)
19. PT Truba Jurong Engineering Pte. Ltd. (kontraktor)
20. PT Truba Sadaya Industri (industri)
21. PT Sakai Sakti (konstruksi)
22. PT Kayan River Timber Product (kayu)
23. PT Sempati Air (penerbangan)
24. PT International Timber Cooperation Indonesia (HPH)
25. PT Bank Artha Graha (perbankan)
26. PT Danayasa Artha (property)
Sumber: Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru, Rosdakarya, Bandung, 1998.
Tabel 2 Jaringan Perusahaan Angkatan Laut di Bawah "Yayasan Bhumyamca"
Nama Perusahaan dan Sektor Usahanya
1. PT Bhumyamca Sekawan (commercial estate)
2. PT Admiral Line (pelayaran laut dalam)
3. PT Yala Trada (perdagangan)
4. PT Yala Ladang Kurnia (perkebunan)
5. PT KGA (perkebunan tebu)
6. PT Bank Bahari (perbankan)
7. PT Dok Koja Bahari (galangan kapal)
8. PT ATMI (elektronika)
9. PT Halmahera Kay (perkayuan)
10. PT Bhumyamca Film (perfilman)
11. PT Persada Angkasa (konstruksi)
12. PT Samudera Guna Maritim Utama Konstruksi (konstruksi)
13. PT Yala Gada (penyelaman bawah air)
14. PT Yala Laut (penyeberangan Ferry Bali-Banyuwangi)
15. PT Yala Gitatama (EMKL)
Sumber: Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru, Rosdakarya, Bandung, 1998.
Tabel 3 Jaringan Perusahaan Angkatan Udara di Bawah "Yayasan Adi Upaya"
Nama Perusahaan dan Sektor Usahanya
1. PT Chandra Dirgantara (spare part pesawat terbang)
2. PT Upaya Guna Dirgantara (petikemas)
3. PT Kresna Puri Dirgantara (pelayanan jasa)
4. PT Dirgantara Husada (kimia)
5. PT Padang Golf Halim
6. PT Persada Purna Wira (jasa)
7. PT Surya Dirgantara
8. PT Purna Wira Sarana
Sumber: Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru, Rosdakarya, Bandung, 1998.
Tabel 4 Jaringan Perusahaan di Bawah "Yayasan Brata Bhakti"
No. Nama Perusahaan dan Sektor Usahanya
1. PT Tansa Trisna (perdagangan, kayu, kimia, udang)
2. PT Bhara Induk (HPH, garmen)
3. PT Braja Tama (perdagangan)
4. PT Bhara Union (perdagangan umum, HPH)
5. PT Asuransi Bhakti Bhayangkara (asuransi)
6. PT Sapta Pirsa Mandiri (klaim asuransi)
Sumber: Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru, Rosdakarya, Bandung, 1998.
Bahaya Militerisme
Mengapa orang menolak militerisme di Indonesia? Ada berbagai alasan penolakan
itu. Dari tindak kekerasan yang militer lakukan selama ini, banyak pelanggaran
hak asasi manusia telah terjadi. Pelanggaran itu beraneka ragam jenis dan
bentuknya.
Tabel 5 Kejahatan Kemanusiaan oleh militer selama Orde Baru
Peristiwa
Kasus
Tahun
Korban
Keterangan
G30S
Pembantaian massal
1965
500 ribu jiwa
Kasus politik
Papua/Irian
Pembantaian massal
1970-1990
8.000 ribu jiwa
Dituduh GPK
Timor Timur
Pembantaian massal
1973-1998
300 ribu jiwa
Dituduh GPK
DOM Aceh
Pembantaian massal
1980-1990
30 ribu jiwa
Dituduh GAM
Tanjung Priok
Pembantaian massal
1984
250 jiwa
Kasus politik
Makassar
Penolakan tarif
1985
4 mahasiswa
Tuntutan mahasiswa
Haur Koneng
Tanah
1993
25 orang
Dituduh PKI
Talangsari Lampung
Warsidi
25 orang
Dituduh GPK
Waduk Nipah
Pembuatan waduk
47 orang
Dituduh PKI
Badega
Penggusuran petani
230 KK
Perampasan tanah dengan kekerasan
Kedung Ombo
Pembuatan waduk
1.000 KK
Perampasan tanah dengan kekerasan
Marsinah
Pembunuhan
1994
1 orang
Tuntutan buruh
Udin (wartawan Bernas Yogyakarta)
Pembunuhan
1 orang
Pemberitaan
27 Juli
Kompetisi politik
1996
30 orang
Kasus politik
Trisakti
Turunkan harga
1998
4 orang
Tuntutan mahasiswa
Tim Mawar
Penculikan aktivis
1996-1997
22 orang
Kasus politik
13-14 Mei
Kerusuhan
1998
Ribuan jiwa
50 orang perempuan etnis Cina diperkosa
Lainnya
1970-1990
1 juta jiwa
Dituduh PKI/NII/GPK
Sumber: Pembebasan, No.13/Th. IV/ Juni 2004.
Berbagai pelanggaran itu telah menorehkan luka batin yang amat memedihkan bagi
generasi korban Orde Baru. Pelanggaran berat, kejahatan kemanusiaan, dan
kekuasaan yang korup tetap menjadi tumpukan peristiwa yang membekas kuat dalam
memori kolektif generasi ini.
Dengan berbagai jenis dan bentuk pelanggaran kemanusiaan itu, yang merasakan
dampak langsung kekerasannya ialah para perempuan dan anak-anak. Di
daerah-daerah konflik, korban kekerasan dialami kaum perempuan. Mereka hidup
dengan beban dan penderitaan yang berat di tengah hari-hari yang bersimbah
darah. Di mata para korban pelanggaran HAM dan kalangan yang kritis atas
kekuasaan negara, dominasi militer telah menimbulkan banyak derita, korupsi,
dan kriminalitas lainnya.
Kekerasan berkaitan dengan ketidakberadaban (uncivility). Keberadaban
(civility) bisa dimaknai sebagai toleransi, pluralisme, kompetisi, kesetaraan,
dialog, dan kompromi. Kekerasan yang muncul di tengah masyarakat berjalin
dengan nilai, etika, ideologi, wacana, perilaku yang gandrung menyelesaikan
segalanya dengan fisik atau kekerasan.
Karenanya, gerakan masyarakat sipil menolak ketidakberadaban itu. Di Indonesia,
gerakan perempuan, yang di satu sisi memperjuangkan kepentingannya yang khas,
di sisi lain menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil, harus berhadapan
dengan kekuasaan negara yang didominasi oleh kalangan militer. Bahkan dalam
pemerintahan transisional kini, dominasi itu tidaklah hapus begitu saja.
Militer masih ada di mana-mana di dalam pemerintahan kita dan mendikte penguasa
sipil dalam pengambilan keputusan mendasar bagi keberlangsungan hidup rakyat
dalam berbagai segi, termasuk kepentingan kaum perempuan. Sejak ORBA berkuasa,
gerakan perempuan telah mengalami penghancuran yang luar biasa karena
meniadakan organisasi-organisasi perempuan yang pernah ada sebelumnya, yang
turut dalam menentukan perjalanan bangsa ini. Penghancuran suatu organisasi
berarti penghancuran platform programnya, kegiatan-kegiatannya, visi-misi,
prinsip perjuangan, tujuan, dan yang fatal ialah pemberangusan
manusia-manusianya.
Beberapa alasan mendasar mengapa militerisme berbahaya bagi gerakan perempuan:
� Racun yang dihasilkan persenjataan militer membahayakan lingkungan dan
kesehatan reproduksi (pembuatan senjata kimia dan biologis). Pangkalan perang
dan industri persenjataan dapat mencemari udara, tanah, dan air.
� Adanya pangkalan perang meningkatkan pelacuran. Di beberapa negara yang ada
pangkalan perangnya, angka pekerja seks komersial meningkat. Di Thailand
misalnya, tahun 1966 jumlah PSK 1246 kemudian pada tahun 1972 menjadi 6234 PSK.
Di Indonesia, ketika konflik merebak di beberapa daerah (Aceh, Maluku, Poso,
Papua) gejala pelacuran meningkat. Oleh karena, kebutuhan seks para tentara
meninggi selama masa perang.
� Militerisme meningkatkan kekerasan terhadap perempuan. Dalam perang atau
konflik militer melakukan pemerkosaan sebagai alat pemusnahan suatu etnik atau
kelompok masyarakat tertentu. Di Bosnia, hampir 20.000 perempuan menjadi korban
pemerkosaan tentara Serbia pada tahun 1990.
� Militerisme memboroskan dana yang diperlukan oleh masyarakat. Perang, darurat
militer atau apapun namanya selalu menghabiskan dana rakyat.
� Militerisme dan pendudukan militer membatasi ruang gerak untuk melakukan
kegiatan.Pembatasan ruang gerak untuk melakukan kegiatan selama masa perang
atau konflik dengan membuat pagar duri, blok, pos periksa atau penjagaan, dan
sebagainya. Di daerah-daerah konflik di Indonesia, diperlakukan jam malam dan
operasi-operasi yang ketat terhadap masyarakat sipil. Pembatasan ataupun
pelarangan dilakukan oleh militer untuk membatasi akses masyarakat sipil
memperoleh makanan, kerja, dan pengobatan. Untuk perempuan yang sakit, terluka,
dan melahirkan atau hamil, akan membahayakan kehidupan mereka. Di Israel,
terdapat 35 kasus kematian pada tahun 2000 akibat dibatasinya kegiatan mereka
oleh militer Israel.
� Militerisme meningkatkan rasisme dan kegiatan anti-imigran. Tidak rahasia
lagi bahwa militerisme menyuburkan prasangka rasisme atas nama kebangsaan.
Penahanan orang berbangsa tertentu dalam perang, atau penangkapan orang-orang
Timur Tengah di Amerika pasca pemboman menara kembar 11 September 2002. Amerika
memberlakukan pelarangan ketat terhadap para imigran resmi maupun pencari suaka
politik. Kalangan perempuan imigran mengalami perlakuan diskriminatif dan
kekerasan negara.
� Militerisme membungkam perempuan. Selama perang, suara pertama yang dibungkam
dari telinga masyarakat ialah suara perempuan. Pasca pemboman 11 September
2002, suara perempuan yang menyerukan perdamaian melalui aksi-aksi jalanan
dihapus oleh media dengan menyuarakan pidato-pidato George Bush. Hampir 48%
perempuan Amerika menyatakan pendapat agar tidak dilakukan aksi militer usai
peledakan itu.
� Militerisme melarang hak prajurit perempuan untuk menggugurkan kandungannya.
Prajurit perempuan di Amerika tidak diizinkan undang-undang untuk melakukan
pengguguran kandungan, apabila terjadi kehamilan tak dikehendaki.
� Militerisme mendorong penghapusan hak pilih. Militerisme mendorong negara
memusatkan perhatiannya pada dukungan keamanan dan program militer. Kebijakan
ini meniadakan keputusan politik pemerintah terhadap kepentingan perempuan,
misalnya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pendidikan, perumahan, pangan,
dan lainnya.
Dengan melihat konteks gerakan perempuan secara menyeluruh, maka upaya untuk
memberdayakan dan penguatan kaum perempuan dari sisi politik, ekonomi, sosial,
budaya, dan pendidikan amat bertentangan dengan militerisasi ataupun
militerisme yang berkembang di Indonesia. Apalagi dalam konteks keadilan dan
perdamaian secara menyeluruh di tanah air. Melalui pendekatan yang terpadu,
yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang keadilan gender, lingkungan hidup,
ekonomi, politik, budaya dan hak asasi manusia, gerakan perempuan dapat
berkiprah mewujudkan dunia yang damai dan berkelanjutan di masa mendatang. (HG)
Bahan Bacaan:
1.Sutoro Eko (ed.), Masyarakat Pascamiliter: Tantangan dan Peluang
Demiliterisme di Indonesia, IRE Yogyakarta, 2001.
2. Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru, Rosdakarya, Bandung, 1998.
3. Ryn Gluckman (ed.), Militarized Zones: Gender, Race, Immigration,
---------------------------------
Yahoo! Messenger - want a free & easy way to contact your friends online?
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
In low income neighborhoods, 84% do not own computers.
At Network for Good, help bridge the Digital Divide!
http://us.click.yahoo.com/S.QlOD/3MnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
