http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=200112&kat_id=16
Sabtu, 04 Juni 2005
Busung Lapar: Kemiskinan Material atau Non-Material?
Oleh :
Hayyan ul Haq
Mahasiswa Program Doktor Utrecht Universiteit
Fenomena paradoks adalah istilah yang barangkali cukup tepat untuk
menggambarkan terjadinya kasus busung lapar atau gizi buruk di NTB. Menteri
Kesehatan sendiri menilai kasus ini sebagai suatu keanehan. Saat ini, hampir
359 balita (0,7 persen dari 498.000 balita) dari jumlah balita di NTB terserang
busung lapar, padahal provinsi ini surplus pangan.
Keanehan kasus busung lapar yang terjadi di NTB dapat dimaklumi jika kita hanya
melihat dari aspek material. Logikanya tidak mungkin ada orang mati kelaparan
ketika dia berada di sebuah rumah yang banyak cadangan makanannya. Kalau ini
terjadi, berarti patut diduga bahwa cara hidup para penghuni rumahnya ''tidak
normal''. Oleh karena itu, saya melihat kasus busung lapar yang terjadi di NTB
ini, bukan semata-mata masalah kemiskinan. Ada kelalaian pemerintah dalam
mengasuh masyarakatnya karena kasus ini telah terjadi dari tahun ke tahun. Ini
bukan bencana, melainkan sebuah malpraktik pemerintahan. Kalau dikatakan bahwa
kasus ini tidak diketahui oleh pemerintah, lalu siapa yang bertanggungjawab
atas laporan data statitistik kesehatan masyarakat selama ini? Apa dan
bagaimana cara aparat kesehatan mengapresiasi data gizi buruk masyarakat
sehingga tidak diketahui dan tidak teratasi oleh pemerintah selama ini? Ini
berarti, patut diduga, ada aparat yang terlibat dalam pemanipulasian data atau
berbohong hanya sekadar membuat laporan ABS atau tidak bekerja dengan penuh
kesungguhan.
Dampak kebohongan dan sikap mental demikian kita rasakan saat ini. Kegagalan
pemerintah dalam mengoptimalkan instrumen kebijakan yang tepat dapat
mengakibatkan malpraktik dalam mengelola negara. Dalam konteks hukum dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Sumber daya nonmaterial
Selanjutnya, apakah benar kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat dalam
memelihara kesehatan keluarga dengan benar merupakan akar masalah dari busung
lapar ini? Tampak jelas bahwa hampir semua alasan yang dikemukakan itu
sesungguhnya hanyalah gejala (simptom) atau akibat yang tidak dikehendaki
(undesired effect). Ia muncul dari sebuah struktur yang sudah lama mengendap
dalam sistem sosial kita. Munculnya simptom busung lapar ini menggambarkan
betapa rapuhnya sistem sosial kita. Ternyata sistem interaksi yang dibangun
selama ini tidak menampilkan semangat spiritual (kebaikan, kebenaran, dan
keindahan) masyarakat Lombok yang terkenal religius.
Sebagai contoh perbandingan kita bisa mencermati kasus Provinsi Krala di India
yang dikategorikan sebagai provinsi miskin, namun memiliki Index Human
Development (IHD) yang sangat memadai karena masyarakatnya terlatih
mendistribusikan nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keindahan (nonmaterial
resource). Jika ada orang yang kelaparan atau sakit, semua resource yang ada
digunakan untuk si lapar dan si sakit. Ini menjadi bagian dari perilaku mereka
yang telah terlatih bertahun-tahun, bahkan dari generasi ke generasi.
Seharusnya semangat kebaikan inilah yang dijadikan muatan normatif utama dalam
kebijakan publik.
Dalam masyarakat yang terlatih mendistribusikan nilai-nilai spiritual di ranah
tindakan itu, normalitas pengaturan diri dan sustainabilitasnya akan terjamin.
Masyarakat Lombok yang dikenal sedemikian kuatnya dalam menjalankan semangat
keagamaannya ternyata belum optimal menampilkan keshalehan sosialnya.
Alternatif kebijakan
Mencermati keanehan di atas, ada dua hal penting yang perlu dielaborasi: (i)
pengoptimasian instrumen kebijakan, dan (ii) pendekatan nonmaterial resource.
Dalam mengelola negara bukankah instrumen kebijakan yang merupakan modal
pemerintah, dapat digunakan untuk mendistribusikan keadilan? Misalnya melalui
kebijakan perpajakan atau melalui perbaikan sistem jaminan sosial (pendidikan
dan kesehatan) dan perluasan aksesabilitas masyarakat terhadap sumber daya
melalui skema ekonomi. Contoh konkrit yang sudah dirintis Tim P2BK Unram pada
desa Aikmel di Lombok Timur. Tim itu merancang sebuah program untuk mengubah
perilaku kesehatan masyarakat yang dirajut dengan kegiatan ekonomi sabagai
katalisnya.
Berbagai lembaga kesehatan, baik nasional maupun internasional (dari Cina,
bahkan Program Kesehatan Masyarakat pada John Hopkins University, AS) datang ke
daerah itu untuk mempelajari bagaimana program ini dapat berjalan dan berhasil
dengan baik. Inovasi-inovasi sosial seperti ini dapat diadopsi dalam upaya
pemberdayaan masyarakat sekaligus mendistribusikan keadilan.
Mencermati kasus busung lapar di NTB ini, tampaknya permasalahan pemberdayaan
komunitas lebih banyak berkubang di level birokrasi. Hal ini sekaligus
mengingatkan kita bahwa proses untuk hidup secara normal ini tidak saja
ditentukan oleh individu itu sendiri, tetapi juga lingkungan sosialnya sebagai
sebuah sistem, termasuk kebijakan pemerintah. Kerapkali kita menyaksikan banyak
faktor penghambat itu bersumber dari lingkungan sosial atau karakter sosial
yang membentuk struktur sosial masyarakat. Bertalian dengan hal tersebut,
Amartya Sen dan Martha Nussbaum, melalui pendekatan kapabilitasnya sebagai
kerangka berpikir, memperkenalkan dimensi etis --nonmaterial-- dalam
pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dimensi etis itu mencakup nilai-nilai
seperti equality, freedom, proses pemanusiaan (well-being), justice, dan etika
sosial lainnya.
Pendekatan Sen ini ternyata cukup ampuh untuk menggunting hambatan yang
bersumber pada struktur sosial masyarakat. Hal ini pernah diuji di Amerika
Latin (Lihat tulisan dan laporan tahunan UNDP yang digarap Sakiko Fukuda,
2002). Pendekatan kapabilitasnya Sen ini menitikberatkan peran
individu/perilaku bukan pada struktur dalam melakukan perubahan. Dalam konteks
inilah prinsip-prinsip the fifth discipline seperti personal mastery, mental
model, team learning, shared vision, dan systems thinking relevan untuk
diterapkan (Peter Senge 2000 dan Blank-Ons 2003). Tantangannya, bagaimana
mengoperasionalisasikan gagasan Sen itu ke dalam kebijakan dan program
inequality elimination yang akan diintrodusi.
Dalam konsep pembangunan ala Sen dan Nussbaum ini seseorang atau individu dapat
menyerap intake atau produk (nonmaterial) yang dituangkan dalam sistem
sosialnya dan mengembangkan aktifitas dan kapabilitasnya secara optimal dan
terus-menerus sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya (Sen, 2002). Melalui
pendekatan Sen ini, individu dan masyarakat distimulasi untuk mendistribusikan
kapabilitasnya dalam mengkonversi komoditi menjadi functionings. Dalam hal ini
termasuk program perluasan aksesabilitas masyarakat pada sumber-sumber
kehidupan, termasuk perluasan public owners yang telah dirintis P2BK Unram di
Aikmel, Lombok Timur dan Tanjung, Lombok Barat. Dalam hal ini, yang di shared
adalah values-nya, bukan fisik atau income-nya. Dengan demikian, nilai,
kebijakan, tradisi, ataupun kebiasaan yang dapat menghambat upaya
pengkonversian karakteristik komoditi ke dalam functionings dan capabilities
harus terus dieliminasi. Inilah salah satu inti gagasan Sen ''dari sustainable
development menuju sustainable freedom''.
Tawaran etis yang sangat fundamental dari Amartya Sen adalah bahwa kemiskinan
itu terkait dengan persoalan kapabilitas. Untuk dapat hidup normal, kapabilitas
ini tidak terkait dengan pendapatan atau kepemilikan. Sejumlah aplikasi empiris
membuktikan bahwa income adalah indikator yang terbatas dan bukanlah indikator
yang terbaik dalam mengukur well-being. Kemampuan mengkombinasikan potensi dan
fungsi sehingga memungkinkan seseorang menjadi kapabel dalam melakukan sesuatu
atau mencapai sesuatu tujuan sesuai dengan nilai yang dianutnya adalah inti
gagasan Sen.
Beberapa tahun yang lalu, di sebuah daerah kumuh di dekat Terminal Sweta,
Lombok, saya mendengar ada seorang tua yang secara material tidak memiliki
harta yang memadai, tapi bersedia menghibahkan tanah dan rumahnya untuk
dijadikan pusat kegiatan pembelajaran bagi masyarakat di sekitarnya. Dan sudah
tentu ada ribuan kasus yang sama seperti itu yang dapat terjadi di mana saja.
Dalam pendekatan kapabilitasnya Sen, kedermawanan si miskin itu menunjukkan
kemampuannya dalam mengkonversi komoditinya menjadi lebih berfungsi. Hal ini
tidak digerakkan oleh pendapatan atau kondisi materinya.
Dalam konteks pembangunan di Indonesia, seharusnya gagasan Sen ini dapat
menjadi inspirasi dan layak dipertimbangkan dalam program pembangunan termasuk
pengeliminasian kemiskinan. Jadi, tujuan pembangunan itu bukan sekadar memacu
pertumbuhan ke pertumbuhan saja, tetapi sebagai alat yang ditujukan untuk
menggunting seluruh hambatan yang dapat mengunci kebebasan setiap orang dalam
mengaktualisasikan potensi dan energinya secara optimal tanpa hambatan menuju
ideal state of social order.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Has someone you know been affected by illness or disease?
Network for Good is THE place to support health awareness efforts!
http://us.click.yahoo.com/rkgkPB/UOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
