http://www.suarapembaruan.com/News/2005/06/03/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Data Upah Buruh Versi BPS Tidak Maksimal JAKARTA - Data upah buruh, baik buruh tani, buruh industri, dan pembantu rumah tangga yang disiapkan Badan Pusat Statistik (BPS), dinilai belum maksimal. Pasalnya, data yang ada belum bisa dimanfaatkan untuk negosiasi antara buruh dengan pihak yang membutuhkan tenaga buruh. Hal itu dikatakan Lisa Kulp, dari Bank Pembangunan Asia (ADB) yang khusus menangani kemiskinan di Indonesia, pada lokakarya bertemakan "Kemiskinan, Upah dan Inflasi" di Jakarta, Kamis (2/6). Sebenarnya, data upah buruh itu digunakan ADB, yang bekerja sama dengan BPS sebagai indikator untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, data kemiskinan hanya bisa diperoleh setahun sekali. Menurut Direktur ADB untuk Indonesia David Green, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk membuat indikator kemiskinan untuk mengatasi penurunan kesejahteraan. Bahkan seharusnya, data-data tentang kemiskinan itu dapat disajikan setiap bulan bukan hanya satu tahun sekali. Dikatakan, sejauh ini bisa dimanfaatkan adalah data BPS yang dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. BPS sendiri mengeluarkan data kemiskinan hanya satu tahun sekali melalui data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). "Kalau diketahui sejak awal tentang tingkat kesejahteraan daerah tertentu, penanganan khususnya dari ADB akan cepat dilakukan untuk daerah itu," ujarnya. Perubahan Sementara menurut Kasubdit Harga Konsumen BPS, Sasmito Wibowo mengatakan, perubahan pada nilai upah buruh tani merupakan indikator yang baik untuk melihat perubahan terhadap tingkat kemiskinan. Dari penelitian yang dilakukan bersama dengan ADB dari 2002-2004, ditemukan bahwa selama sembilan tahun terakhir terdapat kecenderungan penurunan tingkat upah buruh dengan diiringi kenaikan tingkat kemiskinan. Dari penelitian BPS bekerja sama dengan ADB, ditemukan perubahan nilai upah buruh tani dan bangunan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini terlihat selama periode 1996-2004, pada saat upah buruh dan NTP menurun, angka kemiskinan meningkat. Pengecualian terjadi pada periode krisis ekonomi selama pertengahan 1998 sampai pertengahan 2000. Namun dari 2001-2004, persentase penduduk miskin menurun dengan indikator upah buruh yang meningkat. Dari proyeksi penelitian tersebut, tingkat kemiskinan sempat meningkat di akhir 2004 namun menunjukkan penurunan sejak awal 2005. Sementara untuk upah buruh bangunan yang merupakan indikator untuk melihat perubahan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan, pada 2004 sebesar 23,9 persen. "Hubungan penduduk miskin dengan upah buruh memang tidak proporsional. Kalau upah buruh tani naik 20 persen, tidak serta merta penduduk miskin juga turun 20 persen. Kita tidak sebutkan berapa persentasenya, kita hanya menyebutkan bahwa itu indikator dari tingkat kesejahteraan dan kemiskinan di Indonesia," ujar Sasmito. Penduduk miskin pada 2004 berjumlah 36,17 juta jiwa atau 16,7 persen dari 220 juta penduduk Indonesia. Standar garis kemiskinan 2004 mengacu pada Susenas dengan ukuran konsumsi penduduk dibawah Rp 123.000 per kapita per bulan. (L-10) Last modified: 3/6/05 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
