Republika Sabtu, 04 Juni 2005 20:50:00
Kesepakatan Damai Pemerintah RI dan GSA Sudah 90 Persen Jakarta-RoL-- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak perlu khawatir terhadap upaya penyelesaian damai antara Pemerintah RI dan pimpinan Gerakan Separatis Aceh (GSA) karena hinga saat ini telah mencapai 90 persen. "Percayalah, Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla akan menjaga kepentingan negara di atas segala-galanya," kata Wapres dalam jumpa pers di Bandara Hang Nadim Batam, Sabtu (4/6) sore, sesaat sebelum kembali ke Jakarta setelah melakukan kunjungan sehari di Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Riau. Sebelumnya, Pimpinan DPR minta kepada pemerintah untuk menghentikan perundingan informal dengan GSA di Helsinki, Finlandia karena tidak ada tanda-tanda bagi upaya penyelesaiannya, apalagi mulai dilibatkannya pihak ketiga seperti Tim Monitoring ASEAN dan tim observer (pengamat) dari Uni Eropa. Wapres mengingatkan, negosisasi antara pemerintah dengan GSA bukan hanya keinginan permerintah saja, melainkan sudah ada ketetapan MPR untuk melaksanakan perundingan secara damai. Selain itu, katanya, juga sudah ada rekomendasi dari DPR RI bahwa penyelesaian damai itu dilakukan secara bermartabat dan menyeluruh. Kalla juga mengingatkan, konflik dengan GSA itu, sudah berlangsung cukup lama yakni sekitar 30 tahun, sedangkan perundingan damai yang baru berjalan dua bulan terakhir ini sudah mencapai tahap penyelesaian. Mengenai adanya surat dari Badan Koordinasi Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) kepada Ketua DPR Agung Laksono tertanggal 2 Juni 2005, Wapres menyatakan para kepala daerah di NAD tentunya mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat sehingga menurut dia, perundingan damai dengan GSA harus dituntaskan. Ia menegaskan, batas waktu untuk kesepahaman kesepakatan damai diupayakan selesai pada Agustus 2005. Dalam surat dari BKKSI dan APEKSI itu, disebutkan antara lain bahwa pimpinan DPR harus mempertimbangkan dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk berunding secara damai. Mengenai gencatan senjata, menurut Kalla, pemerintah tidak mau melakukan hal itu karena sudah ada pengalaman bahwa kesepakatan gencatan senjata justru dimanfaatkan oleh pihak GSA untuk menambah kekuatan. Oleh karena itu, lanjutnya lagi, lantaran tidak ada gencatan senjata, memungkinkan masih terjadinya baku tembak antara aparat keamanan TNI/Polri dengan pihak GSA. Pemerintah, kata Kalla lagi, juga tidak meyetujui desakan pihak GSA untuk membuat partai politik tingkat lokal di Aceh. Lebih lanjut dikatakan Wapres, kemungkinan melibatkan pihak ketiga seperti Tim Monitoring ASEAN dan observer dari Uni Eropa itu perlu pembicaraan lebih lanjut yang bersifat teknis yang bisa memakan waktu antara enam sampai setahun. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah menjadi tim monitoring yang dipimpin Kivlan Zein untuk penyelesaian damai konflik di Filipina antara Pemerintah Filipina dengan kelompok separatis MILF. Wapres juga mengutarakan perlunya decomissioning berupa penarikan senjata yang dimiliki oleh GSA agar perundingan damai benar-benar dapat berjalan dengan baik. ant/abi [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/pkgkPB/SOnJAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
