http://www.indomedia.com/bpost/062005/19/depan/utama1.htm
Bongkar Mafia Depag Jakarta, BPost Mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar didesak membongkar jaringan mafia korupsi di departemen agama (Depag). Depag tidak pantas dijadikan sebagai sarang penyamun oleh para koruptor, menyusul terungkapnya korupsi dana haji senilai Rp700 miliar. Barisan Muda Nahldatul Ulama (BMNU) meminta Said Agil tidak menutup-nutupi, meski tekanan datang dari penguasa yang memimpin saat itu. "Tidak mungkin Said Agil bisa melakukan tindak pidana korupsi sebesar itu seorang diri. Kami yakin ada tekanan politik dari atasannya menag, yakni presiden," kata koordinator (BMNU), Diyen Hasanuddin, di kantor Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jakarta, Sabtu (18/6). Karenanya, sebut Diyen, bilamana Agil merasa diperalat secara politik oleh penguasa saat memimpin departemen Agama, sebaiknya dibuka di muka umum saja sehingga jelas duduk perkaranya. Senada rekan Dijen sesama koordinator BMNU Maksum Zuber S, "Kondisi saat itu, campur tangan presiden di bidang politik sangat kuat. Sehingga departeman yang dipimpin seorang menteri pun tidak akan lepas dari campur tangan politis presiden." Koordinator Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Rizal, meminta penyidik menuntaskan permasalah ini. Alasannya, Said Agil merupakan salah seorang tokoh NU, yang pernah membuat keputusan soal tidak diwajibkannya menshalatkan seorang koruptor jika meninggal dunia. Kuasa hukum Said Agil, Ayuk F Sahab yang ikut hadir dalam acara tersebut juga menegaskan, siapapun termasuk seorang presiden, jika terbukti menyebabkan kliennya menjadi tersangka maka harus dibongkar keterlibatannya. "Siapa pun orangnya, saya harap klien saya tidak menutup-nutupi." Ayuk juga menegaskan pengungkapan kasus dugaan korupsi dana haji tidak diskriminatif dan penyidikan jangan dilakukan sepotong-potong. Sehingga, mantan menteri agama sebelum Said Agil yakni Tholchah Hasan dan Tarmizi Taher juga harus diperiksa. "Dana Abadi Umat (DAU) ini adalah peninggalan menteri sebelumnya. Jadi mereka juga harus diperiksa. Kalau sepotong-potong, maka pengusutan ini tendensius dan tidak transparan. Lagipula, kalau belum kadaluarsa bila tim Tastipikor memeriksa Tholhah dan Tarmizi," tegasnya. Menurut Ayuk, justru saat Said Agil menjadi menteri (Agustus 2001-Oktober 2004), dialah satu-satunya menteri yang pernah memimpin depag yang meminta depag diaudit oleh BPK. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kebocoran dalam pengunaan anggaran. Langkah konkrit yang dilakukan Said Agil untuk membenahi sistem administrasi di depag untuk mencegah terjadinya tidak pidana korupsi adalah dengan memisahkan bendahara Badan Pengelola Ibadah Haji (BPIH) dan DAU. "Justru pak Agil lah yang memulai membenahi Depag," tegasnya. Selain membongkar atasannya yang menyebabkan ia melakukan korupsi, BMNU juga mendesak Said Agil membongkar mafia korupsi di Depag. "Departemen agama sangat tidak pantas sebagai sarang penyamun dan para koruptor. Dengan demikian, Said Agil harus membuka selebar-lebarnya mafia korupsi di depag sekaligus menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar," tegas Diyen. Jangan diskriminatif Ditemui seusai berdiskusi di Universitas Pancasila, Jakarta, Ketua DPR Agung Laksono mengusulkan, bila mantan menteri agama sebelum Said Agil juga terkait korupsi dana DAU, mereka juga harus diperiksa. "Tidak boleh secara diskriminatif hanya satu orang saja," tegas wakil ketua umum Partai Golkar ini. Namun Agung tidak sependapat jika mantan Presiden Megawati turut dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan Said Agil. Menurut dia, tanggungjawab presiden itu dilakukan selama lima tahun sekali yakni saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke MPR. Sedangkan tanggungjawab operasional dalam pelaksanaan tugas di setiap departemen, adalah tanggungjawab menteri dan para dirjen. "Soal kebijakan pemerintah mengurus haji, itu tidak salah. Yang salah adalah pada tataran operasionalnya. Untuk operasional itu yang bertanggungjawab menteri dan dirjen-nya," tegas Agung. Gus Dur yang juga hadir pada acara itu menegaskan, bahwa penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan Said Agil yang kini menjabat sebagi Khatib Rais Aam PBNU tidak mengakibatkan NU terciderai. Menurut Gus Dur, warga NU yang salah itu banyak. Namun yang baik juga banyak. Kepala Polri Jenderal Dai Bachtiar kepada wartawan di Mabes Polri menyatakan belum bisa memberi kepastian penahanan Said Agil Husein Almunawar setelah ditetapkan sebagai tersangka. "Itu tergantung penyidik nanti. Kalau tidak mempersulit, biasanya tidak ditahan," jelas Dai. Saig Agil rencananya akan diperiksa sebagai tersangka, Selasa, pekan depan. Pemeriksaan terhadap Said karena berdasarkan hasil pengungkapan, menunjukkan ada keterkaitannya dengan menteri semasa Presiden Megawati Sukarnoputri. Menurut Dai, kasus korupsi di departemen agama kerja bareng Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Jampidsus Hendarman Supandji. Hendarman dihubungi, kemarin, mengaku telah menyiapkan alat-alat bukti terkait rencana pemeriksaan terhadap Said Agil, Selasa (21/6) mendatang. Bukti-bukti itu, sebut dia, telah diklarifikasi ke saksi dan tersangka lainnya. Sayangnya, Hendarman, menolak memberi komentar lebih lanjut menyangkut kasus yang sedang ditanganinya. Termasuk ketika diminta tanggapan atas keterangan dari pihak lain terkait kasusnya semisal apakah ada kemungkinan menteri agama terdahulu juga diperiksa, Hendarman tetap bersikeras. "Saya ngomentari bisa saja, tapi nggak pas. Nanti isi koran hanya jawab jinawab (saling jawab)," katanya. JBP/yls/ugi Copyright © [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
