Refl: Kalau dalam waktu hampir 7o tahun tidak ada perkembangan (pembangunan), apakah mungkin yang terbengkali ini bisa dikejar dalam waktu hingga tahun 2030? Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan ialah mendirikan gedung-gendung tinggi seperti yang sedang dibangun di Jakarta?
http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=36392 KAMIS, 12 Januari 2012 | Dilema Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Konsepsi pembangunan Indonesia khusunya pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan kebutuhan mutlak yang sangat dibutuhkan saat ini. Keyakinan dalam membangun Kawasan Timur Indonesia yang dianggap sebagai vital pembangunan nasional, menjadi spirit guna membangun kekuatan ekonomi negara terutama yang difoukskan pada upaya pengembangan sumber saya ekonomi bangsa. Dengan melihat potensi yang ada dalam Kawasan Timur Indonesia, maka sudah saatnya ekonomi kawasan ini dibangun dengan baik untuk kesejahteran masyarakat di daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir paska munculnya Otonomi di daerah, terjadi segregasi pembangunan maupun peningkatan ekonomi daerah di kawasan timur Indonesia semakin merosot. Fenomena ini menambah daftar panjang angka kemiskinan di KTI kian meningkat, selain itu potensi besar sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi yang dimiliki di kawasan KTI belumlah maksimal dikelola secara baik. Pemerintah pusat malah lebih memfokuskan serta memprioritaskan program pembangunan di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Begitu halnya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi timur Indonesia yang kian merosost tajam, akibat kawasan timur Indonesia di nomor dua kan dalam aspek proses kebijakan pembngunan pemerintah yang tak lagi loyal untuk melihat KTI. Kebijakan setengah hati pemerintah pusat dalam mendorong proses percepatan pembangunan ekonomi maupun meningkatkan berbagai sektor unggulan lainnya di KTI malah ikut membebankan anggaran daerah sekaligus mengorbankan rakyat di daerah KTI akibat anggaran negara yang hanya terfokus untuk proses pembangunan di kawasan barat Indoseia terus melonjak. Oleh karena itu, tinggkat kemiskinan, dekonstruksi pembangunan maupun problem lokal lainnya yang muncul di kawasan timur Indonesia merupkan hal yang tak bias terelakan. Implementasi dari praktek otonomi daerah atau dengan kata lain proses Desentralisasi pembangunan ekonomi di daerah kawasan timur Indonesia yang menjanjikan moto kesejahteraan di daerah masih sebatas utopis serta belum mampu menjawab amanah kebutuhan rakyat di daerah. Ironisnya, kewenangan pemerintah pusat yang telah dipercayakan langsung kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri di daerah belum berjalan sinergis. Yang terjadi adalah kepentingan elite pejabat pemerintah pusat serta kawasan barat Indonesia dalam mendorong upaya percepatan pembangunan di kawasan barat Indonesia cukup menjanjikan. Alahasil, dampak pembangunan berjalan lamban di kawasan Timur Indonesia, kemiskinan menjadi indikator kegagalan pemerintah, maupun pertumbuhan ekonomi daerah terhambat sama sekali. Kawasan barat Indonesia malah labih diuntungkan ketimbang kawasan timur Indonesia. Sejalan dengan itu, maka transisi kebijakan politik anggaran maupun penguatan kebijakan pemerintah pusat terhadap upaya kebijakan pembangunan antar kawasan di Indonesia harus berjalan seimbang sehingga, tidak melahirkan segregasi pembangunan yang nyaris meletup pada gerakan disintegrasi bangsa baik dari aspek pembangunannya maupun untuk pertumbuhan ekonominya. Saatnya pemerintah pusat merubah mainset paradigma kebijakan yang tadinya hanya terfokus pada wilayah barat juga harus condong kepada kawasan Timur Indonesia. Untuk itulah, kawasan timur Indonesia butuh kebijakan strategis pemerintah pusat guna memperkuat posisi tawar pembangunan maupun dalam memajukan ekonomi daerah yang dianggap kurang diperhatikan. Dengan melihat fenomena dan dinamika pengembangan kawasan pembangunan ekonomi di atas yang dinamis, maka bagi kawasan Indonesia timur butuh kajian komprehensif dan desaign agenda grand strategi pembangunan secara matang dan relevan sehingga untuk menakar pembangunan serta peningkatan ekonomi di daerah Kawasan Timur Indonesia dapat tercipta berdasarkan lokus dan swakelola sumber daya potensi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan (Development Suistinable) di Kawasan Timur Indonesia Untuk itu, pemberdayaan Kawasan Timur Indonesia sudah semstinya di perhatikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Betapa besar sumbangan dan kontribusi besar bagi negara ini, patut disadari pula oleh pempus bahwa daerah di KTI adalah daerah penyumbang anggaran terbesar bagi pemerintah pusat. Karena memiliki sumber daya yang melimpah, maka potensi ini ikut disumbangkan kepada Negara. Dan sangat ironis jika pempus lebih terbuai dan memprioritaskan kebijakan pembangunan hanya berkisar di Kawasan Barat Indonesia. Rakyat di daerah KTI akan menuntut kebutuhannya, manakala pempus tidak memperdulikan pembangunan KTI. Ketimpangan pembangunan antar kawasan di negara ini tidak hanya ulah pemerintah daerah, tetapi ulah pempus yang yang sengaja mencoba membangun kesenjangan konflik pembangunan antara kawasan terutama di kawasan KTI. Kebijakan pempus terhadap pembangunan di KTI masih dilematis, rakyat menuntut haknya di Papua, Maluku ikut berteriak sana sini, Sulwesi maupun kawasan timur lainnya juga ikut menuntut bagiannya. Fakta yang mencolok, potensi sumber daya yang dikelola oleh pempus di KTI tidak sebanding kebijakan yang diluncurkan ke daerah. Malah membuat daerah jatuh miskin, rakyat sengsara, pertumbuhan ekonomi masyarakat menurun, pengagguran serta masalah krusial lainnya. Krisis ekonomi dan pembangunan yang berkepanjangan berpengaruh nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional dan regional. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, pendapatan menurun dan kesempatan kerja terbatas. Hal inilah memicu konflik diaderah yang kian saja terjadi terutama di KTI. Daerah-daerah kawasan tertinggal hanya dapat dilihat di wilayah KTI. Realitas ini enunjukan kegagalan pemerintah pusat dalam memajukan kawasan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Saat ini pemerintah kembali mencanangkan kebijakan dan strategi ekonomi nasional baru lagi, setelah Visi Ekonomi Indonesia 2030, yang disebut sebagai Master Plan Percepatan dan Perluasan Permbangunan Ekonomi Indonesia ( MP3EI, 2011-2025). Adanya kata ’perluasan’ sebenarnya mengisyaratkan semacam pengakuan bahwa memang selama ini terjadi konsentrasi pembangunan ekonomi di tanah air, secara geografis atau wilayah dan mungkin juga secara sektoral. Tetapi pada dasarnya setidaknya ada dua hal pokok penting dicermati. Pertama, apakah kinerja perekonomian nasional pada 2025 benar-benar akan mampu memperluas basis pembangunan ekonomi Indonesia? Dan kedua, dengan mencermati Kesenjangan pembangunan KTI, akankah tergambar kecenderungan semakin menyempit kesenjangan antara KBI dan KTI? Tentu pertanyaan ini hanya pemerintah yang tahu, karenanya master plan pembangunan yang dirancang oleh pempus, toh akan dilaksanakan juga oleh pempus lewat kebijakan-kebijakan khusus sentra ekonomi pembangunan di Negara ini. Namun hanya tawaran terakhir yang diharapkan daerah di KTI bahwa, sudah saatnya Kawasan Timur Indonesia butuh kemajuan pembangunan di berbagai sektor, sehingga untuk meneguhkan semangat persatuan dan kesatuan, maka kesenjangan pembangunan di KTI harus segera di rubah oleh pempus tentang mindset kebijakan pembngunannya. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
