http://www.sinarharapan.co.id/berita/0507/11/sh05.html
Soal BBM, Pemerintah Pura-pura Tak Cerdas? Oleh Wartawan "SH" RUDY VICTOR SINAGA JAKARTA - Tahun 2005 ini PT Pertamina (Persero) mendapat jatah konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah sebanyak 59,6 juta kiloliter. Dari jumlah tersebut jenis premium 15 juta kiloliter atau 41,1 juta liter per hari. Apakah alokasi ini cukup untuk memenuhi konsumsi sektor transportasi utamanya mobil dan motor? Sampai tahun 2004 Departemen Perhubungan mencatat, jumlah motor yang berseliweran di seluruh Indonesia kurang lebih 24 juta unit. Jika diasumsikan rata-rata setiap harinya satu kendaraan menempuh jarak 30 km setara satu liter premium, maka konsumsi per hari seluruh motor sebanyak 18 juta liter. Apabila ditambahkan dengan mobil yang berjumlah lebih dari 6 juta unit, maka untuk jarak yang sama per harinya dan rata-rata pemakaian bahan bakar per liter untuk 6 km, maka seluruh mobil yang lalu lalang di jalan-jalan di Indonesia mengonsumsi lebih dari 30 juta liter. Jadi, total konsumsi untuk mobil dan motor lebih dari 48 juta liter per hari. Dengan demikian volume premium yang ditargetkan oleh pemerintah masih di bawah konsumsi riil. Fakta kedua, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Bambang Trisulo beberapa waktu lalu di Jakarta, memprediksi penjualan mobil tahun ini akan mencapai 550.000 unit. "Kita perkirakan tahun 2005 industri mobil tumbuh 8,6 persen. Tetapi itu masih perkiraan pesimistis, jadi bisa lebih dari itu," tuturnya, seraya menyebutkan realisasi penjualan tahun 2004 mencapai 480.000 unit. Sementara Ridwan Gunawan, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyatakan rasa optimisnya bahwa penjualan sepeda motor tahun 2005 tidak meningkat lebih dari 35 persen. Dari dua perkiraan pertumbuhan itu, bila diambil angka rata-rata maka kita akan mendapatkan besaran kenaikan volume kendaraan roda dua dan roda empat sebanyak 20 persen. Hari-hari terakhir ini pemerintah disibukkan dengan kelangkaan BBM dan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khususnya untuk premium. Alih-alih mencari penyebab atau akar permasalahan, pemerintah justru mengimbau (dan kemungkinan akan diikuti sanksi) lewat Inpres No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi) yang diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Minggu (10/7), agar masyarakat atau konsumen menghemat pemakaian energi. Direktur Utama Pertamina, Widya Purnama, memperkirakan konsumsi BBM bisa berkurang 10 persen bila imbauan penghematan itu benar-benar dilaksanakan. Tetapi dari kalkulasi di atas, imbauan penghematan itu tidak akan efektif. Pasalnya, konsumsi hanya bisa diturunkan 10 persen, itu pun perkiraan optimistis. Padahal jumlah kendaraan bertambah lebih dari 20 persen. Artinya, sekali lagi, konsumsi akan tetap melebihi target alokasi. Belajar dari Negara Lain Sekali lagi, untuk soal BBM dan masalah energi umumnya, pemerintah tidak pernah menunjukkan sikap yang cerdas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru menampilkan profil pemimpin yang lamban bersikap. Itu bisa dilihat dari tarik ulur pergantian Dirut Pertamina. Kabarnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan sosok yang berbeda dengan kehendak Presiden, padahal untuk soal itu 100 persen merupakan hak prerogatif Presiden. Sikap kurang cerdas dan lamban juga tampak dari strategi pemerintah mengatasi kelangkaan BBM. Imbauan penghematan jelas-jelas bukan strategi paling tepat untuk persoalan genting yang tengah dihadapi bangsa ini. Itu hanya solusi jangka pendek dan tidak mungkin diterapkan terus-menerus. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pemerintah? Jawabannya, tidak bisa tidak pemerintah harus menaikkan harga BBM. Sulit? Rasanya tidak, jika Presiden Yudhoyono konsisten dengan pernyataannya di awal periode kepemimpinannya bahwa dirinya siap menanggung konsekuensi dari kebijakan yang tidak populer asalkan bisa menyelamatkan bangsa Indonesia. Kepala Negara seharusnya sadar bahwa imbauan berhemat tetap akan menempatkan ekonomi dan bangsa di pinggir jurang. Analis industri migas Dirgo Purbo kepada SH mengeluarkan unek-uneknya tentang sikap pemerintah. "Subsidi BBM ini ibarat membuat Presiden seperti diborgol. Keuangan negara dipersulit sehingga program-program pembangunan terhambat. Mengapa beban itu tidak coba dilepaskan saja?" katanya. Pemerintah perlu belajar dari negara-negara lain yang bisa dengan cepat pulih dari keterpurukan ekonomi pasca krisis ekonomi 1998. Pemerintah Meksiko, misalnya, berani mengambil sikap tidak populer, salah satunya dengan menerapkan harga BBM mengikuti harga pasar. Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Meksiko, Ahwil Lutan, dalam perbincangan dengan SH beberapa waktu lalu bercerita, harga BBM dan gas di "Negeri Sombrero" itu tidak lagi disubsidi oleh negara. Hasilnya, dalam waktu singkat Meksiko yang sempat terpukul dengan pendapatan per kapita di bawah US$ 1.000 sewaktu krisis ekonomi, kini bangkit dan pendapatan per kapita sudah mencapai US$ 6.200. Jadi, menurut Ahwil Lutan, Presiden Yudhoyono harus berani menaikkan harga BBM. "Itu justru mendidik masyarakat kita. Kalau memang tidak punya uang, jangan beli mobil atau kendaraan. Jangan sampai ambil kredit sana-sini untuk beli mobil tetapi tidak mampu beli BBM," lanjutnya. Transportasi Buruk Korea Selatan yang juga cepat pulih dari krisis ekonomi tahun 1998, juga menerapkan harga BBM tanpa subsidi. Akhir tahun lalu, ketika harga minyak mentah masih bertengger di kisaran US$ 30-35 per barel, SH yang sempat berkunjung ke sana mendapati harga bensin di negeri Ginseng itu jika dirupiahkan kurang lebih Rp 3.700 per liter. Tentu sekarang harganya makin mahal seiring dengan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia. Bagi orang-orang yang berpikiran dangkal, pasti menolak usulan kenaikan harga BBM dengan alasan ekonomi Indonesia tidak sebaik Korea Selatan. Ini mirip dengan penolakan besar-besaran ketika Liquified Petroleum Gas (LPG) akan dinaikkan oleh Pertamina mengingat harganya yang masih disubsidi. Tetapi bagaimana dengan Meksiko yang sebenarnya setara dengan Indonesia? Mengapa mereka bisa sedangkan kita tidak? Dan justru sekarang negara itu jauh lebih baik daripada Indonesia yang begini-begini saja hingga kini. Jadi, janganlah mengait-ngaitkannya dengan kondisi masyarakat. Ini murni merupakan cerminan apakah kita bisa bersikap cerdas menyikapi persoalan ekonomi dan keberlangsungan negara. Menarik mendengar penuturan analis migas Dirgo Purbo tentang langkah yang perlu diambil oleh pemerintah. Selama ini, katanya, masyarakat mengeluhkan infrastruktur jalan yang buruk, jeleknya sarana dan prasarana transportasi sehingga masyarakat tetap membeli kendaraan yang mengakibatkan konsumsi BBM terus meningkat. Dan untuk mensubsidi konsumsi BBM itu pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp 70 triliun untuk tahun ini. "Lebih baik duit subsidi sebanyak itu dipakai untuk membangun jalan tol, subway, jembatan, dll. Tol Cipularang sepanjang 41 kilometer cuma menghabiskan biaya Rp 1,7 triliun. Monorel sekitar Rp 6-7 triliun. Bayangkan, betapa banyaknya infrastruktur yang bisa dibangun jika dana subsidi itu dialihkan," Dirgo mengingatkan. Dan jika alasan itu masih tetap tidak bisa mengena di hati Presiden, maka benarlah bahwa pemerintah memang benar-benar tidak cerdas. Atau justru berpura-pura tidak cerdas? *** [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
