http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/12/nas01.htm
Menteri Tak Lagi Pakai Jas
a.. Gerakan Hemat Energi Disambut Pesimisme
TUNDA KUNJUNGAN: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri
ESDM Purnomo Yusgiantoro menjelaskan kepada wartawan tentang penundaan
kunjungannya ke sejumlah negara, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/7).
Dikatakan penundaan tersebut dilakukan karena harus menyelesaikan terlebih
dahulu krisis BBM yang saat ini berlangsung di dalam negeri.(30v)
JAKARTA - Inpres Hemat Energi, Senin kemarin, sudah mulai dilaksanakan,
meskipun masih bersifat parsial. Wapres Jusuf Kalla dan para menteri berupaya
menjadi teladan dalam merealisasikan gerakan hemat BBM. Mereka sudah tidak
mengenakan jas. Namun seorang anggota DPR RI menyambutnya dengan perasaan
pesimistis.
Wapres memimpin rapat tentang Monitoring Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Kementerian di Gedung Graha Sawala, Kantor Departemen Keuangan. Ada 16
menteri yang mengikuti rapat dengan Wapres ini. Juga beberapa dirjen dari
berbagai departemen. Namun, tidak ada peserta rapat yang mengenakan jas.
Sebagian besar mengenakan kemeja biasa, yang lain mengenakan baju safari, dan
batik.
Wapres Jusuf Kalla yang sudah lama jarang mengenakan jas, kali ini mengenakan
kemeja lengan panjang abu-abu tanpa dasi. Seperti biasa, Kalla tidak memasukkan
kemejanya ke dalam celana panjangnya.
Hal yang sama juga dilakukan Menteri Keuangan Jusuf Anwar. Dia mengenakan
kemeja warna hijau pastel tanpa dasi.
Menko Perekonomian Aburizal Bakrie yang biasanya sering memakai jas, kali ini
mengenakan kemeja rapi dan berdasi. Menteri Pertanian Anton Apriyantono
mengenakan pakaian dinas harian berwarna abu-abu.
Selain para menteri, rapat ini juga dihadiri para pejabat eselon I
departemen-departeman yang terlibat dalam rapat ini. Para dirjen juga tidak
terlihat mengenakan jas. Mereka mengenakan kemeja dan baju batik.
Perubahan yang terlihat mencolok juga dapat dilihat pada penampilan para
petugas protokoler Wapres. Biasanya mereka mengenakan jas, namun kali ini hanya
mengenakan kemeja putih dan berdasi.
Sebagian besar menteri juga sudah beralih menggunakan mobil dinas Toyota Camry
3.000 cc. Tapi, masih ada menteri yang memakai kendaraan Mercedes Benz yang
cc-nya lebih besar.
Penggunaan mobil-mobil Toyota Camry ini bisa dilihat dari deretan mobil para
menteri yang diparkir di Gedung Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng,
Jakarta Pusat. Saat itu digelar rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Mobil Toyota Camry 3.000 cc ini sudah jauh-jauh hari memang dijadikan mobil
dinas resmi para menteri. Namun, sebelum ada Instruksi Presiden No 10/2005
tentang Penghematan Energi, masih banyak menteri yang menggunakan mobil yang
ber-cc lebih besar dibanding Toyota Camry itu. Semakin tinggi cc mobil,
penggunaan BBM-nya semakin boros.
Tapi, pemandangan kemarin tampak lain. Di Gedung Depkeu, ada 16 menteri yang
mengikuti rapat. Dan hampir semua menteri tampak menumpang mobil Camry berwarna
hitam itu. Hanya ada beberapa menteri yang masih menggunakan mobil mewah.
Seperti diberitakan, Presiden telah mengeluarkan Inpres No 10/2005 tentang
Penghematan Energi. Inpres diberlakukan mulai 10 Juli 2005.
Rangkaian Konvoi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri memelopori program penghematan
energi dari lingkungan Istana Kepresidenan. AC dihidupkan pada posisi 28
derajat celcius, penggunaan listrik dikurangi, pakaian batik lengan pendek dan
jumlah iring-iringan presiden akan dikurangi.
SBY juga menyatakan telah meminta Komandan Paspampres untuk mengurangi jumlah
rangkaian konvoi Presiden dan Wapres. "Motor dikurangi, mobil dikurangi, dengan
demikian kita juga ikut berkontribusi dalam penghematan ini," ujar SBY.
Pesimisme
Sementara itu, inpres tersebut mulai ditanggapi pesimisme. Inpres ini dianggap
tidak tepat dalam menanggulangi masalah kelangkaan BBM.
"Saya yakin Inpres ini tidak efektif. Kita lihat saja nanti," kata anggota
Komisi XI DPR RI dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Rama Pratama.
Menurut dia, imbauan Presiden yang dituangkan ke dalam Inpres itu tidak tepat
sasaran. Alasannya, penghematan BBM sebaiknya dilakukan pada hal lain yang
dinilai lebih mendasar.
Rama mengusulkan, sebaiknya pemerintah membenahi terlebih dahulu berbagai
permasalahan yang menyangkut beberapa hal, misalnya membenahi distribusi bahan
bakar, memberantas penyelundupan BBM serta mengungkap berbagai kasus
pengoplosan bahan bakar.
"Itu kerja keras pemerintah. Jangan karena pemerintah yang kekurangan, justru
masyarakat yang kena dampaknya."
Tindakan lain yang sepatutnya dikerjakan pemerintah yakni memberantas para
broker importir bahan bakar.
Ketua DPR RI Agung Laksono mengatakan, kini yang harus dilakukan pemerintah
adalah memberi teladan. Menurut dia, inpres tersebut sangat baik karena negara
Indonesia dikenal sebagai negara yang paling boros dalam menggunakan energi
terutama untuk kepentingan transportasi. Sebab 49 sampai 51% BBM digunakan
untuk transportasi. "Kalau inpres dilaksanakan dengan baik, bisa menghemat
subsidi hingga Rp 20 triliun."
Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengusulkan lembaga negara yang hemat energi
mendapat penghargaan. Sedangkan pejabat yang boros energi diberi sanksi.
"Bagus ya, karena penegasan instruksi mulai dari kantor lembaga negara tingkat
pusat sampai daerah."
Wapres menegaskan, memang ada sanksi bagi PNS yang melanggar.
"Sanksinya berupa teguran dan diturunkan pangkatnya. Ini sudah jelas dalam
aturan kepegawaian."
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro,
Inpres itu dikeluarkan untuk mengatasi krisis energi di Indonesia. Inpres akan
ditindaklanjuti para menteri dan kepala daerah di Indonesia.
Inpres No 10/2005 mengatur tentang pembatasan siaran televisi, penggunaan AC
hingga suhu 25 derajat celsius di kantor dan mal, termasuk seruan agar mobil
mewah menggunakan pertamax.
Di Jabar
Pemprov Jabar akan mengurangi jatah BBM untuk PNS yang menjadi pejabat eselon
III ke atas.
Selama ini, para pejabat eselon III mendapat jatah 200 liter BBM setiap bulan.
Jatah itu selanjutnya akan dikurangi.
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan membuat aturan tentang penghematan listrik
fasilitas kantor seperti komputer, AC, dan televisi. Pemprov Jabar juga akan
mematikan lampu listrik, terutama untuk lampu di taman dan lampu-lampu dalam
dan luar gedung Gedung Sate."Untuk lebih optimal lagi, nanti saya akan
keluarkan surat keputusan gubernurnya," ungkap Gubernur Jabar Danny Setiawan.
Menurut dia, nanti para pejabat daerah tidak perlu membawa mobilnya
masing-masing bila berkunjung ke daerah. "Cukup satu mobil dinas termasuk bus
untuk ramai-ramai. Peraturan ini akan diberlakukan untuk seluruh dinas provinsi
se-Jawa Barat."
Saat ini, biaya listrik tiap bulan Pemprov Jabar memang tak kecil. Rata-rata
kebutuhan tiap bulannya sebesar Rp 100 juta lebih. Sedangkan jumlah kendaraan
dinas Pemprov Jabar sebanyak 148 buah.
Sedangkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akan mengganti saklar
kantor di bawah Pemprov DIY dengan saklar yang ada di hotel-hotel berbintang.
"Kita akan melakukan penggantian beberapa peralatan yang mengarah ke hemat
energi. Salah satunya, akan mengganti sejumlah saklar ruang di kantor-kantor
Pemprov DIY," katanya.(dwi,dtc-14v)
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
