GALAMEDIA
12/07/2005 Kesehatan Reproduksi di Indonesia Memprihatinkan
Oleh: EFRIE CHRISTIANTO
(WARTAWAN HU GALAMEDIA)
MUNCUL perasaan tak percaya saat penulis mengetahui betapa rentannya kondisi
kesehatan reproduksi di Indonesia. Tak hanya itu, ternyata kondisi sebagian
besar kesehatan perempuan Indonesia di segala tingkatan, mulai dari anak
balita, remaja, dewasa, dan orang tua sangat memprihatinkan.
Hal ini setidaknya terbukti dari beberapa indikator. Seperti angka kematian ibu
dan anak Indonesia yang mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup. Bahkan, angka
yang didapat dari hasil survei demografi dan kependudukan Indonesia 2002/2003
itu merupakan tertinggi di kawasan ASEAN.
Selain itu, jumlah penderita anemia (kurang darah) di tingkat remaja putri
cukup tinggi, yaitu mencapai 57%. Kemudian angka penderita HIV/AIDS perempuan
pada Desember 2004 mencapai 1.393 kasus dari total 6.050 kasus.
Ironisnya lagi, kasus-kasus pelanggaran terhadap hak reproduksi perempuan
dewasa juga kian marak. Hal itu bisa dilihat dari kasus pemerkosaan dalam
perkawinan, perjodohan, larangan aborsi, pelecehan seksual, penyiksaan, paksaan
terhadap penggunaan alat kontrasepsi, tidak adanya akses mudah terhadap
informasi tentang masalah kesehatan reproduksi, dan berbagai bentuk
diskriminasi yang menomorduakan kedudukan perempuan.
Bisa jadi semua kejadian itu disebabkan belum adanya payung hukum yang
benar-benar melindungi hak-hak reproduksi perempuan. Selain itu, minimnya
informasi tentang kesehatan reproduksi pun bisa menjadi sebab, mengapa
kasus-kasus pelanggaran terhadap hak reproduksi perempuan masih kerap terjadi.
Sebenarnya angin segar akan adanya payung hukum yang bisa melindungi hak-hak
reproduksi perempuan di Indonesia hampir saja terwujud. Sebab melalui hak
inisiatifnya, DPR RI 1999-2004 telah mengusulkan rancangan perubahan UU No.
23/1992 tentang Kesehatan yang disetujui oleh semua fraksi.
Bahkan Ketua DPR RI waktu itu, Akbar Tandjung telah menyampaikan surat kepada
Presiden Megawati untuk mendapatkan persetujuan pemerintah atas rancangan
perubahan tersebut. Namun lagi-lagi, seiring dengan berakhirnya masa jabatan
presiden dan DPR RI periode 1999-2004 pada Oktober lalu, pembahasan perubahan
terhadap UU Kesehatan tersebut ditunda untuk dibahas pada sidang DPR-RI periode
2004-2009.
Padahal, sudah seharusnya pemerintah segera menerbitkan amanat presiden untuk
menindaklanjuti perubahan terhadap UU No. 23/1992 tentang Kesehatan. Perubahan
itu khususnya mengenai kesehatan reproduksi perempuan yang dibahas dalam bab
tersendiri. Sebab jika tidak, sampai kapan pun hak-hak reproduksi perempuan
akan sulit dilindungi tanpa adanya payung hukum yang jelas.
Selain masalah payung hukum, pemerintah juga diharapkan lebih gencar lagi
memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, terutama kepada kaum remaja.
Jika hal ini tidak dilakukan, dikhawatirkan akan berdampak terhadap sinergisme
kaum remaja di Indonesia pada masa-masa mendatang.
Disadari atau tidak, kaum remaja saat ini membutuhkan informasi, pendampingan,
dan pendidikan yang baik demi memenuhi hak kesehatan reproduksi yang baik dan
seksualitas mereka melalui pelayanan yang ramah remaja (youth friendly).
Perlunya remaja mendapat layanan seperti ini, setidaknya terungkap dari hasil
penelitian yang dilakukan Tim PKBI Pusat dan PSS PKBI DIY sejak tahun 2002
hingga 2004 lalu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terungkap, bahwa 96,56%
remaja Indonesia dan 96,42% remaja di DIY, memerlukan layanan kesehatan
reproduksi.
Sebab youth friendly dinilai bisa meningkatkan akses pengetahuan dan sikap
remaja tentang kesehatan reproduksi. Namun tidak selalu berpengaruh pada
perilaku seksual mereka. Dengan kata lain, minimnya informasi seks dan
kesehatan reproduksi bagi remaja akan menjadi berbahaya bila tidak terpenuhi.
Hal itu di sebabkan remaja akan mencari-cari informasi yang sangat dimungkinkan
tidak bertanggung jawab dan justru akan berakibat fatal.
**
PENDUDUK dunia menurut laporan Divisi Kependudukan PBB diperkirakan meningkat
40%, yaitu dari 6,5 miliar menjadi 9,1 miliar jiwa menjelang 2050. Rumitnya
lagi, hampir semua pertambahan itu terjadi di negara berkembang, termasuk
Indonesia tentunya. Sebaliknya, penduduk negara maju akan tetap bertahan pada
angka 1,2 miliar jiwa.
Menurut laporan itu, India akan mengambil alih posisi sebagai negara
berpenduduk terbesar dari Cina sebelum 2030 atau 5 tahun lebih awal dari
perkiraan sebelumnya. Kondisi ini tentu saja akan memberikan tekanan tersendiri
bagi dunia internasional.
Selain itu, dalam laporan itu diprediksi pula warga di 50 negara termiskin
dunia lebih banyak dua kali lipat menjelang 2050. Laporan itu menyebutkan bahwa
negara-negara seperti Afganistan, Chad, dan Timor Leste akan mencatat jumlah
penduduk mereka lebih banyak tiga kali lipat.
Pada bagian lain laporan itu diungkapkan pula, Afrika yang berbeda dari kawasan
lain, harapan hidup rata-rata pada saat kelahirannya menurun dari 62 tahun pada
1995 menjadi 48 tahun antara 2000 dan 2005. Penurunan drastis itu dikaitkan
dengan terus menyebarnya HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya serta konflik
bersenjata dan kemandekan ekonomi.
Tentu saja Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki penduduk cukup
besar di dunia harus pula mengantisipasi kondisi tersebut. Sebab kita tidak
dapat menutup mata, sejak merebaknya krisis moneter pada pertengahan 1997,
kemudian diikuti oleh krisis multidimensional hingga sekarang, upaya untuk
menekan angka kelahiran melalui program keluarga berencana (KB) tidak lagi
berjalan mulus.
Apalagi sejak terjadinya krisis, jumlah penduduk miskin terus naik. Saat ini,
jumlah penduduk miskin di Indonesia diperkirakan sudah mencapai angka 36 juta
jiwa. Kondisi ini makin diperparah lagi dengan dihentikannya bantuan alat
kontrasepsi (alkon) dari Amerika Serikat dan Masyarakat Ekonomi Eropa maupun
lembaga internasional lainnya yang selama ini menjadi donatur dalam gerakan KB
nasional. Hanya Kanada yang masih melanjutkan bantuan alkon suntik dan kondom.
Terlepas dari itu, bagaimanapun program KB harus tetap berhasil sehingga
ledakan penduduk pada 2050 seperti yang diramalkan PBB tidak terjadi. Selain
itu, dengan keberhasilan menjaga program KB, khususnya di Indonesia, jumlah
penduduk diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin. Semoga! **
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
