Refleksi: Bisa dilaksanakan pendidikan gratis bila ada kehendak politik dari phak penguasa negara. Harta kekayaan alam milik rakyat bisa dipakai membiyayai pendidikan gratis.
Patut dipahami bahwa ada negara-negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia dalam memiliki kekayaan alam, tetapi mereka bisa dapat menjamin pendidikan bebas bayaran untuk warganegaranya mulai dari SD sampai tingkat universatas. Alasan-alasan yang selama ini dikemukan oleh para petinggi partai politik dan cecunguk mereka serta penguasa negara kleptokratik Indonesia untuk mengabaikan pendidikan gratis adalah prokolbambu penipuan, karena mereka telah dibuat bidang pendidikan ladang pengeruk laba. Politik pendidikan tsb menmarginalisasikan mayoritas anggota masyarakat dari hak azasi mereka atau jelasnya membelunggu rakyat dengan kertebelakangan dan kemiskinan. http://www.indomedia.com/bpost/072005/13/opini/opini1.htm Pendidikan Gratis, Mungkinkah? oleh: Zulkifli Pembukaan UUD 1945 alenia pertama menyatakan,"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Kalau kita simak, maksud kemerdekaan di sini tidak sekadar mengandung Hak Berdaulat atau mengatur bangsanya sendiri, tetapi juga mengandung makna sekaligus amanah bahwa hak warga atau rakyat dalam status bangsa yang bebas, merdeka dan otonom mengembangkan dirinya (kehidupannya). Selanjutnya alenia ke empat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ditutup dengan Pancasila. Hal ini lebih menegaskan, negara dalam hal ini pemerintah yang berkuasa mempunyai tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Bagaimana membuat warga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengenyam (memperoleh) pendidikan. Kebodohan, keterbelakangan, minimnya ketrampilan dan lainnya yang merupakan ciri atau potret kemiskinan selama ini, bisa jadi pengaruh dari 'ketidakadilan dan tidak dimilikinya kepedulian dalam pengelolaan pendidikan'. Bukankah UUD 1945 menyebutkan, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Untuk menuju ke arah sana, negara dan pemerintah harus mempersiapkan perencanaan pendidikan nasional yang mampu merespon dan mengakomidasi hak warga dalam mewujudkan kesempatan mengikuti setiap jenjang pendidikan, yang nantinya akan bersinergi dan terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja. Bukankah kita hidup dari sumberdaya alam yang sama, seharusnya kesempatan memperoleh pendidikan tidak menjadi hambatan apalagi beban berat bagi orang yang tak mampu. Masih melekat di ingatan kita, kasus Eko Haryanto, murid kelas VI SD Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang gantung diri pada 25 Maret 2005 lalu, atau kasus sejenis lainnya. Hanya karena malu tidak bisa membeli sejumlah buku pelajaran sekolah, bocah ini nekat mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di ruang tamu rumahnya. Selain masalah buku, anak ini ternyata belum bayar SPP selama satu tahun. Yang mencemaskan disini, bukan saja persoalan biaya pendidikan terasa mahal dan berat dirasakan orangtua Eko yang hanya sebagai buruh/kuli senggol di kampungnya, tetapi juga keperluan dapur sehari - hari. Aksi nekat Eko ini harus menjadi perhatian serius, apakah pengaruh depresi, beban berat mental yang tak sanggup dipikul Eko, atau karena malu. Apakah pengaruh lingkungan dan atau tayangan televisi yang akhir-akhir ini begitu vulgar dan polos, pada jam tayang siang hari sampai menjelang malam dengan liputan aksi kriminalitas baik yang terjadi di kota maupun pelosok kampung, yang kemungkinan besar ditonton anak-anak. Bagaimana potret pendidikan nasional kita, harapan seperti apakah pendidikan nasional kita ke depan? Lain kabinet, lain menteri, lain pula kebijakannya. Sudah menjadi hal yang lumrah bongkar pasang kurikulum, tidak hanya mengakibatkan anak didik menjadi objek sekolah, pelajaran dan sistem pengajaran serta guru pun dibuat repot. Belum lagi keluhan orangtua murid setiap ganti tahun ajaran, yang harus menyediakan sejumlah dana tertentu untuk keperluan buku pelajaran, karena buku yang terdahulu kemungkinan besar tidak akan dipakai lagi. Seharusnya buku tersebut tidak ditinggalkan begitu saja, bisa dipakai sebagai bahan referensi atau dikelola oleh sekolah dengan mengumpulkan dari murid yang tidak memerlukannya untuk koleksi perpustakaan sekolah. Sinyalemen atau isu adanya 'campur tangan' industri penerbitan dalam pengadaan buku pelajaran, turut mewarnai morat-maritnya potret pendidikan nasional kita. Kita bukannya menafikan kehadiran mereka dalam ikut serta menyukseskan proses penyelengaraan pendidikan, dibutuhkan tekad dan komitmen yang kuat dan tulus bahwa kehadiran industri penerbitan buku pelajaran sekolah tidak sekadar bermotif keuntungan. Departemen pendidikan nasional di daerah seharusnya punya kewenangan dan ketegasan dalam menjaga substansi pokok pembelajaran dari tingkat dasar sampai menengah, termasuk baku mutu pendidikan yang jelas dan terukur. Otonomi daerah seharusnya dapat dimaknai pada sebuah kompetisi pelayanan publik. Pelimpahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota, seharusnya dapat mempercepat aktivitas dan lajunya pembangunan dengan menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance/Good Government). Di Inggris disebut Good Administration, di Belanda disebut behoorlijk bestuur. Artinya, pemerintahan yang layak atau baik. Porsi APBN untuk sektor pendidikan dalam 10-20 tahun ke depan sebesar 20 persen, memang cukup menjanjikan dari sisi ketersediaan dana untuk menyokong majunya pendidikan nasional kita. Sangat dimungkinkan, biaya pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan menengah. Apakah target 20 persen porsi APBN untuk sektor pendidikan ini, bisa terpenuhi sesuai harapan pemerintah sekaligus dambaan rakyat khususnya rakyat miskin dan berpenghasilan rendah. Belum lagi persolan menuju Indonesia Sehat dalam 2010 mendatang yang juga cukup banyak menyedot dana APBN untuk mensukseskannya. Lebih parah lagi persoalan utang luar negri kita, banyak program pemerintah yang harus dibiayai dari sumber dana utang luar negri dan mudah - mudahan suatu saat nanti bangsa kita akan terbebas dari utang, kita harus mampu membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, kaya akan sumberdaya alamnya mari kita majukan dan bangkitkan pendidikan nasional kita. Persoalan pendidikan, tidak sekadar bagaimana setiap warga mendapatkan kesempatan belajar atau mengikuti jenjang pendidikan tersebut terjangkau dalam arti aspek pembiayaan, sarana prasarana, kualitas guru termasuk kesejahteraan guru itu sendiri, akan tetapi bagaimana suatu sekolah menjadikan anak didik mandiri dan berdaya serta adanya kepastian termasuk rasa percaya diri untuk berkompetisi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau memasuki dunia kerja baik di sektor pemerintah maupun swasta. Akhirnya orangtua termasuk si anak tidak ragu sedikit pun, ketika memutuskan pilihan; mengikuti jenjang pendidikan adalah sebuah nilai investasi yang tak ternilai harganya. Mengenali sebab tidak tertampungnya lulusan sekolah atau akademi, perguruan tinggi dan atau sejenis dalam industri ketenagakerjaan, juga menjadi lebih penting untuk merumuskan tindakan (kebijakan) pendidikan itu sendiri maupun oleh departemen tenaga kerja. Termasuk kalau pemerintah dan kita jeli mencermatinya, sebenarnya masalah dunia pendidikan dan ketenagakerjaan adalah bagian dari ketahanan negara. Gejolak buruh, pengangguran bisa menghambat lajunya sebuah pembangunan, investasi termasuk kepercayaan publik, swasta, maupun pihak luar terhadap pemerintah. Bagaimana mewujudkan pendidikan gratis? Realitas penduduk kita masih banyak yang tergolong miskin dan berpenghasilan rendah. Orang miskin dengan kondisi penghasilan yang minim, akan kesulitan merealisasi tabungan. Akhirnya, investasi untuk ke pendidikan pun menjadi terbatas bahkan tidak terjangkau. Sepantasnyalah pengelolaan pendidikan nasional kita memberi kesempatan. Dalam arti, pelayanan bagi warga miskin dalam pendidikan mudah mereka dapatkan. Bisa jadi untuk hal tertentu atau pada waktu yang akan datang, pendidikan dasar sampai menengah bahkan perguruan tinggi diperoleh secara gratis bagi orang miskin. Bahkan untuk golongan menengah sekali pun untuk merangsang majunya pendidikan kita. Pentingnya perencanaan pengelolaan pendidikan dalam rangka mempersiapkan alternatif pemecahan masalah guna memenuhi kebutuhan pendidikan, secara realistis harus berpedoman pada tujuan yang ditetapkan dengan jelas dan rinci. Bermacam tujuan yang ditetapkan itu akan turut mewarnai pola pendekatan perencanaannya. Perlunya bank data, mulai kependudukan jenjang usia dan sebarannya, jumlah sekolah, guru dan daya tampung sekolah serta rasio jumlah guru dan murid, termasuk kebutuhan dunia kerja harus menjadi satu kesatuan perencanaan yang terintegrasi. Pola pendekatan tidak hanya melihat permintaan masyarakat (social demand approach), pendekatan ketenagakerjaan (man power approach), tetapi juga pendekatan efisiensi investasi (invesment efficiency approach). Kunci keberhasilan sebuah perencanaan, terpulang kepada sejauhmana kepedulian, sikap serta perilaku jujur dalam menyusun rencana tersebut. Ketika mereka diberikan kepercayaan untuk menyusun rencana itu, tidak terjebak pada ritual atau rutinitas proyek belaka. HArus bebas budaya suap, sogok untuk memperoleh jenjang pendidikan, pekerjaan, kepangkatan, jabatan dan lainnya. TA Sosialisasi P2KP 2-1 KMW III Kalteng, tinggal di Kuala Kapuas e-mail: [EMAIL PROTECTED] [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
