Refl: Sudah ada banyak kementrian itu dan ini, tetapi rakyat tetap miskin. Miskin dan terkebelangan tak terpisahkan, apakah dengan membuat kementrian baru akan menyelesaikan masalahnya, apabila kementrian yang ada tidak mampu menyelesaikan masalah yang mereka harus tangani dalam 60 tahun lebih merdeka-meredeka?
http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=53&id=37265 ABTU, 02 Maret 2012 | 1040 Hits Dari Seminar Daerah Perbatasan DPD RI Empat Gubernur Usulkan Pembentukan Kementerian Daerah Perbatasan Kesejahteraan. Itulah masalahnya. Seberapa besar perhatian pemerintah itu. Karena ini terkait dengan kedaulatan negara. Wilayah perbatasan rata-rata tertinggal, miskin, terbelakang dan lain-lain. Sentuhan wilayah perbatasan harus memiliki terobosan khusus. Karena kawasan perbatasan merupakan kawasan terdepan bangsa ini. “Orang mengatakan pulau-pulau terbelakang atau terluar, saya rasa ini keliru, seharusnya pulau-pulau terdepan. Karena pulau-pulau itu berada di beranda negara ini,” kata Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida, dalam Key Note speakernya saat seminar tersebut. Dalam seminar tersebut, menghadirkan empat Gubernur sebagai pemateri, yakni Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Sarundajang, Gubernur Riau Rusli Zainal, dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya. Gubernur Maluku mengatakan, harus ada perhatian penuh, dan badan atau kementerian yang mengurusi wilayah perbatasan. Sehingga penanganan permasalah di wilayah perbatasan bisa ditangani secara khusus. Karena daerah perbatasan meski tertinggal, namun memiliki kekayaan yang banyak. “Contohnya saat ini di Maluku, terdapat Blok Masela. Blok ini merupakan cadangan minyak terbesar di Indonesia. Tapi Blok ini berada di daerah perbatasan antara Indonesia dan Australia. Maka harus ada perhatian khusus,” kata Ralahalu, dalam memaparkan materinya. Ada masalah yang sangat penting juga, yakni batas laut di perbatasan dengan negara tetangga. Kadang, batas laut tidak jelas, ini menyebabkan banyak nelayan terperangkap, dan harus diadili di negara luar, karena dianggap melewati teritorial. “Saat kami kunjungan ke Darwin, ada beberapa orang Indonesia yang ditahan di sana. Masalahnya mereka menangkap ikan melewati batas laut, katanya masuk wilayah Australia. Kami meminta perhatian pemerintah pusat agar memperhatikan batas wilayah dengan jelas. Misalkan garis perbatasan laut antara Indonesia Australia harus jelas. Nelayan kita yang ditangkap, kapalnya dihancurkan, dan mereka menjalani hukum di sana,” ungkap Ralahalu lagi. Maka itu perlu untuk memperhatikan wilayah perbatasan secara serius. Harus ada kemauan politik yang nyata, dengan program pemberdayaan di daerah perbatasa yang rill. Sehingga masyarakat di darah perbatasan merasa diperhatikan, dan menumbuhkan rasa nasionalismenya. Banyak kementerian, tapi tak menyentuh daerah-daerah terluar. Maka harus ada kementrian yang mengurusi ini. “Kami usulkan agar direkomendasikan oleh DPD untuk menambahkan fungsi kementerian kelautan dan perikanan menjadi, Kementrian Kelautan Perikanan dan Daerah Perbatasan,” usul Ralahalu. Di sisi lain Gubernur Sulut mengatakan, banyak pulau yang hilang, karena terjadi abrasi. Ada juga karena patahan. Pulau-pulau terdepan Indonesia mestinya lebih diperhatikan, sehingga orang yang tinggal di pulau terdepan tidak marasa diskriminasi. “Ini bisa menjadi bumerang, orang yang tinggal di daerah perbatasan bisa mengklaim dirinya bukan orang Indonesia, jika perhatian itu datang dari negara tetangga,” katanya. Menurutnya, pulau-pulau terluar banyak merupakan daerah yang tergabung dalam provinsi kepulauan. Maka RUU Provinsi Kepulauan juga harus diperhatikan. “Rumus menghitung DAU misalkan, adalah dihitung berdasarkan luas daratan dan jumlah manusia. Sementara daerah kepulauan luas wilayah terbesarnya adalah laut. Apakah laut bukan wilayah? Sehingga tak dihitung dalam menentukan besaran DAU. Laut merupakan wilayah terintegrasi, laut ini yang menghubungkan pulau-pulau,” tegasnya. Gubernur Riau Rusli Zaenal, mengungkap, banyak pulau yang belum punya nama. Ini menjadi perhatian bersama, pemerintah provinsi dan pusat. “Pada hakikatnya persoalan mendasar di daerah perbatasan sama. Mulai dari masalah pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan lainnya. Kami berbatasan langsung dengan Malaysia,” katanya. Ada enam wilayah di Riau yang sangat dekat dengan Malaysia. Misalkan Pulau Meranti, hanya dua kilo meter dengan Malaysia. Pulau Batu Mandi juga demikian, dekat dengan Malaysia. “Makanya pulau Mandi ini kami jadikan sebagai pagar hidup. Kami harap ini juga menjadi perhatian kita bersama,” katanya. Perhatian pemerintah harus lebih serius. “Harus mengusulkan untuk menambah fungsi menteri perikanan, kelautan, dan wilayah perbatasan. Agar fungsinya dalam mengurus wilayah perbatasan lebih tegas,” kata gubernur. Atau, kata dia, Badan Nasional Pengelola Perbatas di bawah Kementerian Dalam Negeri dimekarkan menjadi Menteri Daerah Perbatasan. Jika masalah perbatasan tak diurus oleh instasi tersendiri, maka selamanya masalah perbatasan terus mengemuka dan tak pernah ada solusinya. Dan ini menciptakan disintegrasi, karena nasionalisme akan berkurang. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menyebut masalah wilayah perbatasan adalah masalah lokal, nasional, bahkan internasional. Misalkan masalah kemiskinan, kesejahteraan. Kemudian masalah infrastruktur.”Selain itu juga adalah masalah ilegal loging yang menjadi masalah nasional, dan internasional. Yang menjadi pertanyaan apakah kita tak bisa lagi selesaikan masalah-masalah ini? Karena masalah perbatasan sudah ada jauh puluhan tahun lalu hingga saat ini,” katanya. Dia menuturkan, Kalbar itu tertinggal. Dan pihaknya terus berusaha mengurusi wilayah perbatasan. Sebagaimana diketahui wilayah Kalbar berbatasan dengan Malaysia. “Biarlah kita jauh dari unsur politik. Tapi sulit karena isu perbatasan adalah isu politik. Misalkan kalau ada yang pindah negara itu hebohnya bukan main. Diberitakan sana-sini. Tapi kalau ditanyakan mengapa pindah, ternyata masalahnya kesejahteraan, isunya adem-adem saja. Perasaan tenang-tenang saja tuh,” jelasnya. Keempat gubernur sepakat untuk membentuk instansi selevel kementerian untuk mengurus wilayah perbatasan. Apakah dengan menambah fungsi kementerian kelautan, ataukan membentuk Kementerian Perbatasan. Karena akan sia-sia, 100 seminar dilakukan untuk bahas perbatasan juga tak akan ada efeknya bagi daerah perbatasan. Tapi dengan adanya instasi tersendiri yang selevel kementrian, maka wewenangnya jelas. Dia bisa menyusun programnya secara mandiri, dan menjalankannya. Meski ada instansi perbatasan, namun jika berada di bawah kementrian, maka sulit untuk mengatur wilayah perbatasan, karena secara otomatis kewenangannya sedikit. Bagi empat gubernur itu, ini merupakan solusi awal, solusi berikutnya dijalankan dengan program untuk daerah kepulauan yang diprogramkan oleh kementrian dimaksud. DPD setuju dengan usulan ini, mereka akan merekomendasikannya kepada pemerintah pusat, yakni presiden agar dipertimbangkan. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
