http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/05/04/ArticleHtmls/PEMBATASAN-BBM-PEMERINTAH-KELUARKAN-5-ATURAN-04052012001006.shtml?Mode=0
PEMBATASAN BBM PEMERINTAH KELUARKAN 5 ATURAN
JAKARTA
Pembatasan itu cuma sebatas wacana.
Pemerintah membatalkan rencana pembatasan penggunaan bahan
bakar minyak bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin (cc) dan tahun produksi
kendaraan. Alasannya, berdasarkan hasil uji coba, pelaksanaannya sulit
dilakukan.
“Manfaatnya tidak lebih banyak daripada mudaratnya,“ ujar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik setelah menghadiri rapat
kabinet terbatas di kantor kepresidenan kemarin.“Jadi, untuk sementara, aturan
ini kami tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan,“ujar Jero Wacik.
Sebagai gantinya, kata dia, pemerintah mengeluarkan lima
keputusan untuk mengendalikan dan membatasi penggunaan BBM bersubsidi agar
tidak melonjak melebihi 40 juta kiloliter.
Keputusan pemerintah itu, kata Jero, berupa pembatasan BBM
bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN)
hingga larangan bagi kendaraan pertambangan serta perkebunan memakai BBM jenis
ini.“Pemerintah juga akan melanjutkan kon versi BBM ke BBG di Pula Jawa,“ ujar
Jero (selengkapnya lihat tabel).
Menurut Jero, lima keputusan tersebut akan dijabarkan melalui
peraturan menteri dan peraturan daerah. Direktur Eksekutif Reforminer
Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai lima keputusan pemerintah tersebut
tidak konkret. Menurut dia, kebijak an kali ini hanya untuk menenangkan
masyarakat.n“Ujung-ujungnya, kuota bahan bakar ditambah melalui APBN Perubahan
jilid dua.“
ALI NUR YASIN | ARYANI KRISTANTI | ROSALINA Direktur
Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai lima keputusan
baru pemerintah tak akan efektif diterapkan untuk mengendalikan kuota BBM
bersubsidi.
Sebaliknya, konsumsi bahan bakar dipastikan melampaui kuota
40 juta kiloliter. “Jika pembatasan ber dasarkan cc jalan, kuota jebol. Apalagi
kalau ditunda, makin tidak bisa apa-apa,” ujarnya kepada Tempo kemarin.
Hasil rapat terbatas kabinet bidang ekonomi kemarin
memutuskan pembatalan opsi pembatasan penggunaan BBM berdasarkan kapasitas
mesin kendaraan. Sebagai gantinya, pemerintah mengeluarkan lima keputusan,
yaitu pembatasan berlaku untuk seluruh kendaraan dinas pemerintah, kendaraan
pertambangan dan perkebunan, serta melanjutkan konversi BBM ke BBG di Pulau
Jawa.
Selanjutnya, pembatasan ba gi PT PLN, yang dilarang membangun
pembangkit berbasis BBM. Dan terakhir, kewajiban gedung pemerintahan melakukan
penghematan listrik dan air.
Menurut Pri Agung, ke putusan baru ter sebut merupakan usulan
lama dan tidak pernah terealisasi. Pembatasan bagi kendaraan dinas bahkan telah
berulang kali dilontarkan. “Masih sebatas wacana,” ujarnya. Opsi konversi bahan
bakar minyak ke gas pun sulit direalisasi karena terganjal banyak hal.
Kebijakan melarang PLN menggunakan BBM pun tak bisa
terealisasi. “Sebab, beberapa pembangkit yang
seharusnya menggunakan gas saja ternyata tetap dipasok BBM
karena ketiadaan pasokan gas,” tuturnya.
Demikian pula penghematan listrik di gedung pemerintahan.
Menurut Pri Agung, kebijakan ini bukanlah ide baru. Sebab, penghematan energi
pernah dituangkan dalam instruksi presiden pada 2005, 2008, dan 2010.
Juru bicara PT Pertamina (Persero), Mochamad Harun,
menyatakan pihaknya akan menggunakan alat kendali untuk memantau konsumsi BBM
bersubsidi di daerah ra wan penyelewengan. Ren cananya, uji coba akan
diterapkan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Se latan.
Langkah ini dilakukan agar kuota bahan bakar tak melebihi 40
juta kiloliter. “Ha ra pannya, pertengahan Juni ini bisa mulai,” ujarnya
kemarin.
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dipilih karena
selama ini merupakan daerah rawan penyelewengan. Alasan lain dua provinsi ini
dipilih adalah, jumlah kendaraannya tidak sebanyak di kota-kota besar.
Fungsi alat kendali ini nantinya serupa dengan Radio
Frequency Identification.
Alat akan dipasang pada kendaraan sekaligus SPBU untuk
memantau konsumsi.
Dengan pemasangan alat ini, Pertamina bisa membaca rata-rata
konsumsi normal untuk tiap jenis kendaraan.
Sampai bulan lalu, kata Harun, konsumsi bahan bakar
bersubsidi sudah menembus 14,1 juta kiloliter atau 35,25 persen dari kuota
tahun ini. Jika tidak ada kebijakan pembatasan dan pengendalian, diperkirakan
BBM bersubsidi akan habis pada September mendatang.
+++++
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
