Dasar dogol. Lu sudah tahu kalau di Timteng masih diberlakukan hukuman mati, tapi lu sendiri masih mau juga lu kerja di sana. Ini sih pengakuan lu sendiri di milis ini.
Idiot bukan? --- In [email protected], item abu <itemabu@...> wrote: > > Si Teddy akan bilang bhw dia dan keluarganya aman sentosa di Australia, ga > akan dihukum mati, jadi lbh baik jadi anjing buduk piaraan orang islam aja > deh ngejilat pantat orang Islam dan Islam, hehehe.... > Â > Â > > From: Sunny <ambon@...> > >To: Undisclosed-Recipient@... > >Sent: Tuesday, May 8, 2012 2:09 PM > >Subject: [proletar] Masih Ada 417 TKI Terancam Hukuman Mati > > > > > >Â > >Ref: Banyak sekali TKI yang dijatuhi hukuman mati di tanah suci bila > >dibandingkan dengan mereka yang bekerja di tanah negeri kafir? Apa sebabnya? > > > >http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/05/07/ArticleHtmls/Masih-Ada-417-TKI-Terancam-Hukuman-Mati-07052012008011.shtml?Mode=0 > > > >Masih Ada 417 TKI Terancam Hukuman Mati > >JAKARTA > >"Seharusnya ditangani presiden karena sudah menyangkut nyawa." > > > >Organisasi swadaya masyarakat pemerhati buruh migran, Migrant Care, mencatat > >saat ini ada 417 warga negara Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman > >mati. Mereka tersebar di sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, Cina, > >dan Arab Saudi.âSebagian kecil sudah mendapat vonis tetap, dan lainnya > >masih dalam proses hukum,âkata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis > >Hidayah saat dihubungi kemarin. > >Sebelumnya diberitakan, pemerintah mencatat ada 62 WNI yang terancam hukum > >an mati di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, dua orang telah terbebas dari > >ancaman hukuman mati. Sedangkan empat orang menerima perpanjangan waktu tiga > >bulan untuk meneruskan proses pemaafan dan islah. > > > >Direktur Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kementerian > >Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman, mengungkapkan, hingga akhir 2011 > >ada 39 ribu kasus yang menimpa TKI, sebagian besar di Malaysia dan Arab > >Saudi. âAda dua kasus, yaitu labour case dan non-labour case,â katanya > >di sela rapat koordinasi perlindungan TKI di Yogyakarta, pekan lalu. > > > >Dari pengamatan Migrant Care, hukuman yang diterima TKI bisa lebih ringan > >jika sejak awal pemerintah Indonesia telah ikut campur tangan. Namun, > >sayangnya, pemerintah baru terlibat dalam proses hukum di akhir proses > >sehingga tidak signifikan mengurangi hukuman. > > > >Menanggapi perpanjangan masa islah empat TKI di Arab Saudi, Anis berharap > >pemerintah memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Apalagi kasus yang > >membelit empat TKI itu tergolong kasus luar biasa karena melibatkan keluarga > >Raja Arab Saudi. Negosiasi yang dilakukan mantan presiden B.J. Habibie > >dengan keluarga korban belum juga menghasilkan pemberian maaf.âKarenanya, > >SBY harus turun tangan,âujar Anis. Keterlibatan presiden dalam pembebasan > >TKI diharapkan berimbas pada upaya penyelamatan ratusan TKI lain yang > >terancam hukuman sama. > > > >Sementara itu, anggota Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke > >Dyah Pitaloka, meminta presiden meminta bantuan lembaga internasional, > >seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amnesty International. > >âIni seharusnya ditangani presiden karena sudah menyangkut nyawa WNI di > >luar negeri,âujarnya. > > > >Anggota Komisi Tenaga Kerja DPR, Nova Riyanti Yusuf, mengatakan DPR tengah > >merampungkan Undang-Undang Perlindungan TKI pengganti UU Nomor 39 Tahun > >2004.âKalau sudah disahkan, nanti akan kami harmoniskan dengan pemerintah. > >Saya berharap tahun ini Undang-Undang Perlindungan TKI baru ini bisa > >disahkan,âkatanya. > > > >IRA GUSLINA | ISTMAN | M SYAIFULLAH | RAHMA TW > > > >[Non-text portions of this message have been removed] > > > > > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
