Ref: Kalau seandainya Sri Baginda Raja Neo-Mojopahit tidak mau tambah kuota BBM, lantas apa yang bisa dibuat dengan harga mati?
http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/9/36808 Rabu, 30 Mei 2012 Tambah Kuota BBM Harga Mati Hetifah: Jangan Biarkan Permasalahan Berlarut! SAMARINDA. Anggota Komisi V DPR RI, Hetifah Sjaifudian mendukung penuh upaya perjuangan masyarakat Kalimantan untuk menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Termasuk masyarakat Kaltim yang dianggap tinggi konsumennya namun minim kuota. Kata politi Partai Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim itu, apa yang diminta masyarakat Kalimantan sangat beralasan. Karena berkaca dari pengalaman sehari-hari di mana masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi. "BBM bersubsidi di sini tidak hanya bensin. Tetapi juga solar. Kami minta supaya permasalahan ini bisa direspon serius sehingga tidak sampai berlarut-larut," ujar Hetifah kepada Sapos kemarin. Menurut Hetifah, tidak tepat bila pemerintah beralasan bahwa pembagian BBM bersubsidi selama ini sudah merata secara proporsional. Apalagi bila dianggap mengancam APBN defisit. "Harus dilihat secara menyeluruh. Karena krisis lain akibat kelangkaan BBM mulai merambat dan membesar sehingga mengancam stabilitas sosial," terangnya. Untuk itu, Hetifah meminta agar pemerintah bisa segera merealisasikan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk masyarakat Kalimantan. Berikut memikirkan solusi konkret untuk mengganti kebutuhan masyarakat akan BBM. "Kami juga akan meminta Komisi VII yang membidangi Migas selayaknya lebih sungguh-sungguh dan serius membahas tuntutan pemerintah daerah wilayah Kalimantan dengan Kementrian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina. Selanjutnya, pemerintah pusat (Menteri ESDM) dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan harus segera menyampaikan surat pemberitahuan tertulis pada masing-masing gubernur tentang keputusan apa yang diambil dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga ada kejelasan," ulasnya. Hetifah melanjutkan, Pertamina dan BPH Migas juga perlu melakukan konsolidasi untuk memperjelas penyebab masalah kuota BBM di Kalimantan. Apakah ada kekeliruan data, mis-kalkulasi (salah hitung), ada illegal demand dari kegiatan tambang, atau perlunya tambahan SPBU non-subsidi. Selain itu, ia juga mengajak sejumlah anggota DPR dan DPD RI asal Kaltim lainnya untuk bisa memperjuangkan hal tersebut secara bersama. Meski tak ada dari Kaltim yang duduk di Komisi VII, namun diharapkan perjuangan bisa melalui jalur fraksi. "Kami juga mengajak semua pihak agar tidak menambah keruh situasi dengan membuat pernyataan yang menambah kegelisahan masyarakat di Kalimantan," tandasnya. (yes/agi) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
