http://www.shnews.co/detile-2453-negara-paling-toleran-di-dunia.html


Negara Paling Toleran di Dunia? 
Victor Silaen* | Selasa, 29 Mei 2012 - 15:44:26 WIB



(dok/ist)Masih menjadi pertanyaan besar, benarkah Indonesia menjadi negara 
paling toleran. 
Saya hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala membaca berita berjudul “LSM 
Imparsial: Menag Putar Balikkan Fakta Intoleransi”, pada situs berita 
www.kbr68h.com, 27 Mei lalu. 
Tertulis dalam berita tersebut, LSM Pemantau Hak Asasi Manusia Imparsial 
menilai Menteri Agama Suryadharma Ali memutarbalikkan fakta soal kerukunan umat 
beragama di Indonesia. Hal itu menyusul pernyataan Suryadharma Ali yang 
mengklaim Indonesia sebagai negara paling toleran di dunia. 
Peneliti Imparsial Swandaru mengatakan pernyataan Menteri Agama itu sangat 
bertolak belakang dengan kekerasan yang sering dilakukan kelompok intoleran. 

“Artinya, ukuran yang digunakan oleh Menteri adalah Presiden datang di setiap 
perayaan. Sementara itu, fakta yang terjadi, kekerasan begitu banyak di 
Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada semacam sense of crisis yang 
dimiliki menteri bahwa sudah ada begitu banyak orang mati, begitu banyak orang 
harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan rumahnya kehilangan harta bendanya 
karena pemerintah gagal memberikan perlindungan.” 
Sebelumnya Menteri Agama Suryadharma Ali mengklaim Indonesia sebagai negara 
dengan toleransi tertinggi di dunia. Menurutnya, kehadiran dirinya, Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dalam setiap perayaan hari 
besar keagamaan di Indonesia merupakan bentuk kerukunan umat beragama. 
Suryadharma juga menyayangkan tindakan sejumlah LSM yang melaporkan kasus 
kekerasan oleh kelompok intoleran di Indonesia ke sidang Dewan HAM PBB. 
Menurutnya hal tersebut memperburuk citra pemerintah di dunia internasional.

Jumlah Meningkat 

Melalui tulisan ini saya ingin memberikan catatan terhadap pernyataan dan klaim 
Menag Suryadharma Ali tersebut. Pertama, apakah kementerian yang dipimpin 
Suryadharma Ali tak punya data tentang berapa banyak rumah ibadah yang 
dirusak/ditutup paksa setiap tahun? 

Kalau begitu izinkanlah saya memaparkan data tersebut. Di era Presiden 
Soekarno, ada dua gereja yang dirusak/ditutup paksa. Selanjutnya, di era 
Soeharto ada 456, di era BJ Habibie ada 156, di era Abdurrahman Wahid ada 232, 
di era Megawati Soekarnoputri ada 92, sedangkan di era Susilo Bambang Yudhoyono 
ada 108 (sampai tahun 2007). 

Itu baru rumah ibadah milik umat Kristen, belum lagi milik umat beragama 
lainnya seperti Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Yang jelas, fakta bicara 
bahwa praktik kekerasan dengan mengatasnamakan agama dalam beberapa tahun 
terakhir ini meningkat. Penyebabnya? 

Pertama, akibat absennya pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut 
secara tegas. Kedua, adanya kecenderungan meningkatnya intoleransi di tengah 
masyarakat. Terkait itulah maka kelompok-kelompok sipil berbasis agama diminta 
untuk mengambil tindakan yang tidak memberi toleransi kepada kelompok-kelompok 
yang selalu mengatasnamakan agama tertentu untuk melakukan kekerasan. 

Tentang hal itu, Moderate Muslim Society (MMS) menilai bahwa tahun 2010 sebagai 
tahun kelam kebebasan beragama di Indonesia. Sepanjang tahun 2010, setidaknya 
terjadi 81 kasus intoleransi. Ketua MMS Zuhairi Misrawi mengatakan, Provinsi 
Jawa Barat perlu mendapat perhatian khusus karena lebih dari separuh kasus 
intoleransi di Indonesia meledak di daerah tersebut. 
MMS mencatat, 49 kasus intoleransi, atau 61 persen dari keseluruhan kasus, 
berlangsung di Jawa Barat. Dari 49 kasus yang ada di Jawa Barat, sebagian besar 
di antaranya terjadi di Bekasi, Bogor, Garut, dan Kuningan. ”Jumlah tersebut 
jauh lebih banyak daripada di daerah-daerah lain,” ujar Zuhairi dalam diskusi 
yang membahas laporan akhir tahun Toleransi dan Intoleransi 2010 yang digelar 
MMS. 

Zuhairi menengarai, ada dua faktor utama penyebab eskalasi kekerasan akibat 
sikap intoleran meningkat di Jawa Barat. Faktor pertama adalah pembiaran yang 
dilakukan oleh negara. ”Faktor kedua ialah rendahnya pendidikan agama yang 
toleran di provinsi ini,” tutur Zuhairi. Meski demikian, ia juga melihat bahwa 
faktor politik, yakni pemilu kepala daerah, menjadi penyebab terjadinya 
kekerasan. 

Ironisnya, aparat negara (polisi dan pemerintah daerah) menjadi salah satu 
aktor dari tiga aktor yang paling sering menjadi biang kerok kericuhan 
tersebut. Dua lainnya adalah ormas dan massa dari kelompok tanpa nama. Tiga 
aktor ini tak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, korban yang 
jatuh paling sering adalah dari umat nasrani dan pengikut Ahmadiyah. Komunitas 
berikutnya yang menjadi korban adalah kelompok yang didakwa sesat (Sinar 
Harapan, 22-12-2010). 
Selama 2011, insiden kekerasan terhadap umat Kristen di Indonesia hampir 
berlipat ganda. Menurut Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), tahun 
2011 terjadi 54 insiden kekerasan terhadap umat Kristen di Indonesia. Umumnya 
pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia terus naik, dari 
198 di tahun 2010 menjadi 276 di tahun 2011. 

Menurut Compass Direct, Jakarta bahkan mengumbar intoleransi antarumat beragama 
dengan mengumumkan 36 aturan untuk melarang ritual agama yang bertentangan 
dengan ajaran Islam. Tidakkah hal ini sangat memprihatinkan, mengingat Jakarta 
adalah ibu kota Indonesia? 

Sementara itu, Setara Institute di Jakarta menarik kesimpulan, baik pemerintah 
maupun kelompok tertentu bertanggung jawab atas berbagai insiden kekerasan 
terhadap umat beragama di luar Islam. Sementara itu, provinsi yang paling parah 
menjadi korban kekerasan terhadap warga kristiani adalah Jawa Barat (160 
kasus). Penelitian The Wahid Institute juga menunjukkan, sepanjang 2011 terjadi 
92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

Jumlah itu berarti meningkat 18 persen jika dibandingkan dengan peristiwa 
serupa pada tahun sebelumnya, 62 kasus. Celakanya, institusi negara tercatat 
menjadi pelaku pelanggaran kebebasan beragama yang paling banyak, yakni 32 
kali, disusul bupati, wali kota, atau pejabat pemerintah daerah sebanyak 28 
kali. 
Tindakan intoleran beragama dan berkeyakinan juga meningkat menjadi 184 kasus 
atau meningkat 16 persen ketimbang tahun 2010, 134 kasus. Tindakan intoleran 
yang paling banyak dilakukan adalah intimidasi dan ancaman kekerasan atas nama 
agama. 
Kedua, saya yakin Menag Suryadharma Ali tahu tentang kasus GKI Yasmin di Bogor 
dan HKBP Filadelpia di Tambun yang hingga kini belum selesai. Pertanyaannya, 
apakah kedua kasus itu tidak menunjukkan kegagalan Indonesia dalam mengamalkan 
nilai toleransi? Saya berharap akan mendapat tanggapan secara terbuka, agar 
siapa pun dapat menilai bahwa Indonesia betul-betul layak dikategorikan sebagai 
negara paling toleran di dunia atau tidak. 

*Penulis adalah dosen FISIP Universitas Pelita Harapan. 

(Sinar Harapan) 


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke