Ref: Disepelekan karena mau disembunyikan untuk tidak diketahui umum agar
partainya tetap jaya permai di mata rakyat?
----
Harian Komentar
16 June, 2012
16 Jun
SBY Dinilai Sepelekan Korupsi di Demokrat
Jakarta, KOMENTAR
Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono bahwa masih ba-nyak partai politik yang
tingkat korupsinya di atas Partai De-mokrat disesalkan banyak pihak. Dengan
pernyataannya itu, SBY terkesan menyepelekan kasus korupsi yang dilakukan kader
Demokrat.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf mengatakan SBY yang
juga menjabat presiden seharusnya lebih berpikir secara kebangsaan. ‘’Bahwa
persoalan korupsi harus diselesaikan dengan penegakan hukum, bukan malah
mem-banding-bandingkan antara Partai Demokrat dan parpol lainnya,’’ ujar
Maswadi di Jakarta seperti dilansir dari media-indonesia.com kemarin. Saat
memberikan sambutan pada acara Silaturahim Tokoh Pendiri dan Deklarator Partai
Demokrat di Jakarta, Rabu (13/06) malam, Yudhoyono memper-soalkan kenapa
Demokrat menjadi sorotan utama. Padahal, lebih banyak kader dari partai lain
yang tersangkut kasus korupsi. Ia memaparkan data, kader Demokrat di jajaran
DPRD ting-kat provinsi 2004-2012 hanya 3,9 Persen dan berada di urutan ke-lima.
Untuk tingkat kabupaten/kota, Demokrat di posisi tiga. Begitu juga persentase
anggota Demokrat untuk tingkat menteri dan gubernur. Menurut Maswadi, jika
meng-akui ada korupsi di tubuh De-mokrat, SBY harus mendorong penegakan hukum.
‘’Kasus korupsi yang melibatkan kader Demokrat tidak bisa dianggap kecil karena
yang disampaikan SBY hanya sebatas jumlah kasus.’’
Pernyataan SBY dalam kapasi-tasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat
terse-but juga dianggap bisa meng-ganggu kerukunan di sekretariat gabungan
pendukung pemerin-tahan. “Statement seperti itu berpotensi menyulut polemik
yang tidak perlu,” kata Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya.Politikus
senior Golkar Siswono Yudho Husodo menilai pe-ringkat korupsi di partai tidak
perlu dibanggakan. Yang ter-penting ialah penindakan ter-hadap koruptor tanpa
me-mandang asal parpol. Sekjen PPP M Romahurmuziy menyesalkan pernyataan SBY
yang bisa menimbulkan penafsiran serius. Di sisi lain, PDIP yang berada di kubu
oposisi tak merasa tersindir oleh pernyataan SBY. ‘’Kami tidak terpengaruh,’’
tandas politikus PDIP Pramono Anung.
Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Andi
Nurpati, menyatakan pidato yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu malam merupakan peringatan untuk semua kader
partai Demokrat. Pidato itu untuk mengingatkan kembali agar kader selalu
me-matuhi dan menjalankan politik yang bersih, cerdas, dan santun. “Kalau
(pidato) pengulangan kan biasanya penegasan, itu un-tuk mengingatkan kembali
ka-der-kader secara internal. Itu bagus. Beliau kan posisinya Ke-tua Dewan
Pembina, biasa kan melakukan pembinaan,” kata Andi Nurpati ketika nonton
ba-reng Anas Urbaningrum dan anggota DPP lainnya di Plaza Senayan, Jakarta,
Jumat 15 Juni 2012.
Soal pidato yang dipersepsikan sebagai isyarat agar Anas Urbaningrun mundur
dari posisi ketua umum, Andi mengatakan bahwa di dalam AD ART Partai Demokrat,
kader bisa saja mengundurkan diri. Namun, par-tai tidak bisa menghentikan kader
tanpa ada alasan yang jelas. “Kalau perkara hukum kan tidak satu pun yang
menyebut itu (Anas terlibat kasus korupsi). Kalau tersangka, itu masuk kode
etik, kalau in kracht (jadi terpi-dana), itu otomatis diberhen-tikan,” kata dia.
Di sisi lain, Pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta, Arie Sujito mengatakan, partai politik sebaiknya segera introspeksi
terkait dengan korupsi yang diduga dilakukan para kadernya. “Hal itu seperti
dikemukakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
dalam sambutannya, yang menyindir partai politik lain terkait dengan korupsi,”
katanya di Yogyakarta, yang dilansir Suara Pembaruan. com Jumat (15/06).
Namun, Arie menilai, sambutan Yudhoyono dalam forum silaturahmi dengan para
pendiri Partai Demokrat tersebut, juga bisa dibaca sebagai upaya mem-bela
partai ini dari berbagai se-rangan parpol lain, yang sama-sama korup.
“Pembelaan itu wajar, apalagi dengan adanya serangan’ ber-tubi-tubi, baik dari
sesama ang-gota setgab maupun oposisi,” ka-tanya. Menurut Arie, parpol lain
yang merasa menjadi bagian dari tuduhan tersebut perlu meres-pons dengan cara
saling ber-benah, dan tidak perlu defensif. “Dengan begitu, maka parpol-parpol
yang ada sekarang sudah saatnya menunjukkan komit-mennya membenahi institusi
dan kadernya, serta politisi di berbagai lini, untuk segera memperbaiki
kualitas ber-politiknya agar kredibel. Moralitas politisi harus bersih dari
korupsi,” katanya.
Ia mengatakan pada sisi lain Yudhoyono sendiri juga harus konsisten dengan
bersikap tegas sesuai komitmennya, agar Partai Demokrat serius membersihkan
diri dari para koruptor. “Jangan sampai hanya sekadar ‘pantun’, kemudian
ditanggapi parpol lain dengan berbalas pan-tun. Sebab, kalau tidak konsis-ten,
pasti dinilai sebagai pen-citraan, dan sekadar membela diri,” katanya. Arie
mengatakan, posisi Yu-dhoyono sebagai Presiden serta Ketua Dewan Pembina Partai
Demokrat, jelas punya tanggung jawab lebih besar dalam pem-berantasan korupsi,
karena selama ini pidato-pidato me-ngenai pemberantan korupsi terus bergaung.
Staf pengajar jurusan sosiologi Fisipol UGM ini mengatakan, siapa pun penguasa
di parpol sudah tahu bahwa belitan korupsi terkait dengan partai politik makin
meresahkan, dan makin menurunkan kredibilitas parpol di mata rakyat. “Entah ada
survei atau tidak, menurun atau tidak popularitas parpol-parpol yang ada saat
ini, kenyataannya KPK telah banyak menangkap dan mengusut politisi, baik di
parlemen maupun eksekutif, nasional maupun daerah,” katanya. Ia mengatakan, hal
tersebut menjadi bukti nyata adanya ma-salah yang akut yang dialami parpol.
“Jika saling kritik antarparpol terus terjadi, dan berkembang, maka semua itu
bisa menjadi bahan penting, agar para calon presiden yang bakal maju pada
Pemilu 2014, mulai sekarang harus di-’tracking’, dilacak seja-rahnya apakah
menjadi bagian dari masalah korupsi atau tidak,” katanya. Menurut Arie, sejak
dini harus diingatkan ke publik agar presiden hasil Pemilu 2014 bersih dari
korupsi, dan kredibilitasnya diakui. “Kalau teledor dan toleran, kita tidak
akan bisa keluar dari lingka-ran korupsi yang makin jamak. Demokrasi tentu akan
rusak jika pemimpinnya punya sejarah korupsi,” katanya.(spo/mio/vvn)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
