Ref: Mana bisa skandal, bukankah ini suatu kebiasaan. Kebiasaan yang
telah ditradisikan bukan lagi skandal!
http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/06/20/ArticleHtmls/SKANDAL-ANGGARAN-INFRASTRUKTUR-PARTAI-POLITIK-BERBAGI-PROYEK-RP-20062012001009.shtml?Mode=0#
SKANDAL ANGGARAN INFRASTRUKTUR PARTAI POLITIK BERBAGI PROYEK RP 7,7
TRILIUN
JAKARTA
KPK tunggu fakta persidangan.
Politikus wanita Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati,
mengungkap praktek bagi-bagi proyek senilai Rp 7,7 triliun yang dilakukan
partaipartai politik dan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat.
Terdakwa perkara suap Rp 6,25 miliar dalam penetapan daerah
penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan pencucian uang ini
membongkar permainan itu dalam sidang pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa
kemarin. “Semua sudah diplot.
Tak ada satu pun daerah yang tak diplot (guna mendapatkan
jatah),“ katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Nurhayati menjelaskan, pembagian itu tergambar dalam dokumen
pembahasan penggunaan DPID untuk 126 daerah pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara 2011. Dokumen tersebut terdapat dalam komputer jinjing Nando,
Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Anggaran, yang disita Komisi
Pemberantasan Korupsi sejak 10 Februari lalu.
Di situ, penerima jatah diberi tanda dengan huruf, angka, dan
warna. Simbol warna untuk partai-partai: huruf P1-P4 untuk empat pemimpin Badan
Anggaran, sedangkan K sandi lima pemimpin DPR. Dalam dokumen tertulis, K1
mendapat jatah proyek senilai Rp 300 miliar, sedangkan K2, K3, K4, dan K5
masing-masing Rp 250 miliar.“Itu bukan saya yang bilang, tapi dari berita acara
pemeriksaan Nando,“ ucap Nurhayati.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., memastikan lembaganya terus
mengembangkan pengusutan kasus DPID. Salah satu bahannya digali dari fakta
persidangan Nurhayati. “Akan dilihat sejauh mana proses persidangan, apakah
muncul fakta-fakta baru atau keterangan, baik dari terdakwa maupun saksi yang
dihadirkan,“ ucapnya.
Ketua DPR Marzuki Alie, yang disebut bersimbol K1 dan
mendapat jatah proyek senilai Rp Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki
dugaan korupsi para pemimpin Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dalam
penyusunan anggaran proyek dengan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sebesar
Rp 7,7 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011.
“Penyelidikan sudah sejak tiga bulan yang lalu,“ kata sumber
Tempo di KPK pekan lalu. “Fokus pengusutan pada keterlibatan pemimpin Badan
Anggaran DPR.“
Menurut dia, modal pengusutan antara lain hasil penggeledahan
di Sekretariat Badan Anggaran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada 10
Februari lalu. “Ada beberapa data yang kami peroleh di sana,“ucap sumber itu.
Dia menyebutkan para pemimpin Badan Anggaran menerima fee dari daerah penerima
DPID. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengaku belum mengetahui perihal
penyelidikan tersebut. Tapi ia menyatakan pengusutan kasus korupsi dalam
penggunaan DPID tak berhenti pada anggota Badan Anggaran dari Partai Amanat
Nasional, Wa Ode Nurhayati.
“Kasus ini sedang dikembangkan oleh KPK.” Ia menuturkan
informasi dan fakta yang muncul dalam persidangan perkara suap Rp 6,26 miliar
dan pencucian uang yang melilit Nurhayati akan dijadikan masukan untuk
mengembangkan pengusutan.
Dalam sidang pembacaan eksepsi kemarin, Nurhayati mengungkap
adanya bancakan proyek DPID senilai Rp 7,7 triliun yang diatur di Badan
Anggaran. Alokasi anggaran untuk 126 daerah itu disahkan dalam Sidang Paripurna
DPR pada akhir 2010 sebagai bagian dari APBN 2011. Partai dan orang-orang
penerima jatah diberi simbol warna, angka, dan huruf. Sandi P1
P4 untuk empat pemimpin Badan Anggaran.
Menurut dokumen yang salinan yang ada pada Tempo, Kepala
Subbagian Rapat Badan Anggaran Nando menyatakan perincian anggaran DPID itu
dibuat oleh pemimpin Badan Anggaran.
Catatan itu berisi kode, seperti P1 adalah Melchias Marcus
Mekeng (ketua dari Golkar), P2 Mirwan Amir (Demokrat), P3 Olly Dondokambey
(Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), dan P4 Tamsil Linrung (Partai Keadilan
Sejahtera). Nando mengaku, dalam sebuah rapat pada Oktober 2010, ia diminta
menyalin catatan itu ke dalam komputer yang belakangan disita KPK.
Ketika hendak dimintai konfirmasi, empat petinggi Badan
Anggaran tak menjawab panggilan telepon. Tapi, berdasarkan pemeriksaan yang
dilakukan KPK, mereka menyatakan membantah.
“Tak ada duit mengalir ke pimpinan Banggar,” ujar Mekeng.
Para pemimpin
Banggar menyatakan usulan daerah penerima dan besaran
anggaran datang dari fraksi. “Fraksi menyampaikan nama daerah penerima DPID
beserta besaran dananya,” kata Tamsil Linrung. Mirwan Amir dan Olly Dondokambey
memberi penjelasan senada.
“Penentuan alokasi sesuai rapat fraksi,” kata Olly.
Adapun Melchias Marcus Mekeng memberikan penjelasan berbeda.
Kata dia, penyusun draf DPID disesuaikan dengan proposal yang tak harus
diajukan anggota dan pemimpin Badan Anggaran.
“Tapi bisa langsung dikirim ke DPR atau pemerintah.” Pengamat
politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, berpendapat tak adanya
kejelasan ukuran alokasi DPID itu membuka peluang besar politikus
mengintervensi penyusunan anggaran. “Daerah seperti apa yang diprioritaskan tak
ada patokannya, tergantung lobi daerah dengan elite di Jakarta.” ● TRI S |
RUSMAN P | A. BADUDU |
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
