Ref: Rakyat bukan seperti ibu negara yang otaknya sedikit miring langsung
dikirim ke USA untuk dioperasikan supaya kembali lurus tegak dan insyaalloh
menjadi caper dan presiden NKRI yang dicintai rakyat.
http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/06/25/ArticleHtmls/Pemerintah-Hentikan-Layanan-Berobat-Warga-Miskin-25062012009013.shtml?Mode=0
Pemerintah Hentikan Layanan Berobat Warga Miskin
TULUNGAGUNG
Warga miskin di Kabupaten Tulungagung kebingungan mencari pengobatan gratis.
Rumah sakit pemerintah setempat menghentikan layanan kepada masyarakat miskin
karena habisnya anggaran.
Juru bicara Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Suyanto, mengatakan penghentian
layanan berobat bagi pemegang Surat Pernyataan Miskin (SPM) ini telah
diberlakukan sejak 18 Juni 2012. Karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah dr Iskak
Tulungagung tak lagi menerima pasien miskin.
“Anggarannya sudah habis,” kata Suyanto kemarin.
SPM ini biasanya digunakan masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam Jaminan
Kesehatan Daerah ataupun Jaminan Kesehatan Masyarakat. Agar tetap bisa berobat,
diperlukan surat keterangan miskin dari kelurahan yang ditunjukkan kepada
petugas rumah sakit.
Suyanto menambahkan, mereka tetap bisa beralih ke rumah sakit provinsi di Jawa
Timur dengan menunjukkan surat keterangan miskin.
Hanya, keberadaan rumah sakit tersebut cukup jauh, seperti di Surabaya, Malang,
dan Madiun. “Rumah sakit itu tetap menampung pasien pemegang SPM,” katanya.
Sebelumnya, Imam Suhadi, 42 tahun, warga Kecamatan Campurdarat, Tulungagung,
mengaku menjadi korban penolakan itu saat mengantar anaknya berobat ke RSUD dr
Iskak.
Putrinya yang masih berusia 3 tahun sempat berhenti menjalani pengobatan ketika
rumah sakit itu tiba-tiba tidak mengakui SPM yang dia bawa. “Anak saya terkena
epilepsi,” katanya.
Imam ditolak setelah sempat menjalani pengobatan gratis dua kali di rumah sakit
itu. Namun, pada pengobatan ketiga awal pekan lalu, dia diminta membayar
sebagai pasien umum.
Ini berarti Imam harus merogoh kocek Rp 150 ribu untuk menebus obat epilepsi
anaknya. Sedangkan perjuangannya agar terdaftar dalam Jamkesda tak pernah
berhasil.
Ketua Komisi Bidang Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulungagung, Agung
Setiawan, mengaku kaget atas penghentian itu. Sebab, pemerintah telah
mengalokasikan dana Rp 1,6 miliar untuk membiayai program SPM kepada RSUD dr
Iskak. “Kalau kurang, akan kami anggarkan lagi, jangan dihentikan,” katanya.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
