http://www.tempo.co/read/news/2012/08/16/078423931/NU-Minta-Warga-Waspadai-Kebangkitan-PKI


AP/Alexander F. Yuan

Kamis, 16 Agustus 2012 | 08:11 WIB
NU Minta Warga Waspadai Kebangkitan PKI
Besar Kecil Normal 

TEMPO.CO, Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta warga 
mewaspadai kebangkitan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketua umum 
Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menengarai beberapa peristiwa akhir-akhir ini 
ada kaitannya dengan pergerakan PKI. Bahkan pergerakan itu, kata dia, berasal 
dari lingkungan istana.

Peristiwa pertama, kata Nusron, adalah munculnya wacana mendorong Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf kepada korban pembantaian 1965-1966. 
“Wacana ini muncul dari lingkungan dalam istana,” kata Nusron di kantor PBNU 
pada Rabu 15 Agustus 2012. 

Peristiwa kedua adalah rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) 
agar pemerintah membentuk peradilan HAM guna mengungkap kasus pembantaian atas 
ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI pada 1965. 

Ketiga, kata Nusron, adalah pergerakan-pergerakan dan aktivitas mantan anggota 
PKI di Jawa Barat, Jawa Tengah, juga Jawa Timur. “Sudah jelas di dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tidak bleh ada ideologi lain sebagai pandangan 
hidup dasar negara selain Pancasila,” katanya. 

Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali justru mempertanyakan mengapa hanya kasus 
pembantaian PKI saja yang diungkap. Menurut As’ad tak adil jika kasus 
pembantaian 1965-1966 diungkap tapi peristiwa-peristiwa sebelumnya tidak. “Kita 
sama-sama tahu, pada masa itu ada banyak pembunuhan. Sebelumnya banyak anggota 
NU dibunuh tapi kami tidak mengungkit-ungkit,” ujarnya. 

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) 
Haris Azhar tak setuju dengan sikap PBNU. Menurutnya, kasus antara pembunuhan 
anggota NU dengan pembantaian PKI adalah dua hal yang berbeda. “Pembunuhan 
orang NU adalah hukum pidana karena konflik horizontal, sedangkan pembantaian 
PKI adalah perintah negara, jadi ada konflik vertikal,” kata Haris. 

ANANDA BADUDU

Berita Terkait
  a.. NU Minta Kasus Pembantaian PKI Dilupakan Saja 
  b.. NU Tolak Rekomendasi Komnas HAM soal Tragedi 1965 
  c.. Soal PKI, NU Dinilai Mundur 
  d.. SBY Diminta Tak Minta Maaf pada Korban 1965 
  e.. Soal 1965, Komnas HAM Akan Temui Jaksa Agung 
Besar Kecil Normal 

TEMPO.CO, Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta warga 
mewaspadai kebangkitan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketua umum 
Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menengarai beberapa peristiwa akhir-akhir ini 
ada kaitannya dengan pergerakan PKI. Bahkan pergerakan itu, kata dia, berasal 
dari lingkungan istana.

Peristiwa pertama, kata Nusron, adalah munculnya wacana mendorong Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf kepada korban pembantaian 1965-1966. 
“Wacana ini muncul dari lingkungan dalam istana,” kata Nusron di kantor PBNU 
pada Rabu 15 Agustus 2012. 

Peristiwa kedua adalah rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) 
agar pemerintah membentuk peradilan HAM guna mengungkap kasus pembantaian atas 
ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI pada 1965. 

Ketiga, kata Nusron, adalah pergerakan-pergerakan dan aktivitas mantan anggota 
PKI di Jawa Barat, Jawa Tengah, juga Jawa Timur. “Sudah jelas di dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tidak bleh ada ideologi lain sebagai pandangan 
hidup dasar negara selain Pancasila,” katanya. 

Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali justru mempertanyakan mengapa hanya kasus 
pembantaian PKI saja yang diungkap. Menurut As’ad tak adil jika kasus 
pembantaian 1965-1966 diungkap tapi peristiwa-peristiwa sebelumnya tidak. “Kita 
sama-sama tahu, pada masa itu ada banyak pembunuhan. Sebelumnya banyak anggota 
NU dibunuh tapi kami tidak mengungkit-ungkit,” ujarnya. 

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) 
Haris Azhar tak setuju dengan sikap PBNU. Menurutnya, kasus antara pembunuhan 
anggota NU dengan pembantaian PKI adalah dua hal yang berbeda. “Pembunuhan 
orang NU adalah hukum pidana karena konflik horizontal, sedangkan pembantaian 
PKI adalah perintah negara, jadi ada konflik vertikal,” kata Haris. 

ANANDA BADUDU

Berita Terkait
  a.. NU Minta Kasus Pembantaian PKI Dilupakan Saja 
  b.. NU Tolak Rekomendasi Komnas HAM soal Tragedi 1965 
  c.. Soal PKI, NU Dinilai Mundur 
  d.. SBY Diminta Tak Minta Maaf pada Korban 1965 
  e.. Soal 1965, Komnas HAM Akan Temui Jaksa Agung 


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke