http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=189892
Selasa, 20 Sept 2005, Reshuffle, Restrukturisasi, Reorientasi Oleh Riswandha Imawan * Sekalipun awalnya Presiden SBY enggan berpikir tentang opsi reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya, akhirnya sinyal untuk itu diberikan juga (JP, 18/9/05). Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut merupakan obat mujarab yang diperlukan? Apakah reshuffle merupakan satu-satunya opsi yang dibutuhkan? Hanya Reshuffle? Kata reshuffle selalu muncul tatkala kinerja kabinet di Indonesia tidak becus. Sekalipun enak dan populer diucapkan, sedikit orang yang paham maknanya. Dalam khasanah politik, reshuffle bermakna tindakan reorganisasi dengan melakukan redistribusi tugas dan kewenangan tiap elemen yang ada serta reposisi orang-orang yang terlibat dalam satu jaringan kerja. Asumsinya, pilihan terhadap orang-orang yang terlibat itu sudah benar. Hanya, mereka salah letak, salah posisi dengan besaran kewenangan yang salah pula bila dibandingkan dengan misi yang diembannya. Konkretnya, dalam kasus KIB, jumlah kementerian dan para menterinya sudah dipilih dengan benar, hanya mereka salah letak. Karena itu, yang dibutuhkan Presiden SBY hanya mengubah-ubah susunannya. Asumsi inilah yang justru harus kita pertanyakan. Morat-maritnya kinerja KIB, pating blasur-nya (tidak keruannya) pernyataan para menteri, apakah itu merupakan kesalahan letak mereka, ketidakmampuan mereka, atau ketidakmampuan Presiden SBY? Fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini, kinerja KIB mirip orkestra yang memainkan berbagai partitur (buku musik). Setiap orang merasa berhak melakukan improvisasi, sementara sang dirigen tidak tahu sedang memainkan lagu apa? Bahkan, tidak tahu apakah sedang memainkan irama klasik, jazz, atau rock 'n roll? Semua bergerak seolah tanpa arahan dirigen. Isu kenaikan harga BBM, misalnya. Seorang menteri menyatakan BBM premiun "hanya" naik Rp 500. Menteri lain menyatakan 50 persen. Wapres menyebut angka 80 persen. Soal waktu menaikkan, Presiden SBY menyebut awal 2006, Wapres menyebut awal Oktober 2005, Menko Perekonomian menegaskan "sebisanya hari ini." Belum lagi isu-isu lain, seperti wabah penyakit. Menkes menyatakan penduduk tidak mampu memelihara lingkungan. Menteri lain menunjuk daya beli masyarakat yang makin lemah untuk memenuhi standar hidup sehat serta menteri yang lain lagi menyatakan penduduk terimbas pencemaran lingkungan. Ada lagi pembantu presiden yang menyatakan kenaikan BBM dibutuhkan agar pemerintah bisa menyantuni 15,5 juta orang miskin dengan Rp 100 ribu/bulan. Sementara itu, Wapres dengan bangga menyatakan (mantan) anggota GAM akan mendapat santunan Rp 5.000/hari. Artinya, Rp 150 ribu/bulan. Angka itu "tidak jauh beda" dengan santunan untuk rakyat miskin. Namun secara politis, santunan kepada (mantan) anggota Teuntara Neugara Atjeh -begitu mereka menyebut dirinya- bisa merontokkan moral bangsa Indonesia, khususnya TNI. Kalau begini faktanya, yang dibutuhkan Presiden SBY bukan sekadar reshuffle. Dia juga harus berani melakukan restructuring dan reorientasi tujuan kerja KIB hingga jelas lagu yang hendak didendangkan ke rakyat. Restructuring dan Reorientation Sejauh ini, sepak terjang perilaku anggota KIB mengindikasikan adanya masalah dalam koordinasi kerja yang terkait dengan format kabinet, tidak berfungsinya jaringan internal kabinet, serta pilihan terhadap orang yang tidak memperhatikan keahliannya. Sebab, kebutuhan teknis administratif dan akomodasi politik dicampur aduk. Kewenangan yang tumpang tindih diikuti "tarikan loyalitas" ke kekuatan politik di luar kabinet berpotensi membuat kabinet terjerat oleh jaringan kerja internal yang berkembang. Dalam kondisi seperti itu, restructuring merupakan jawabannya (Egeberg and Saetren, 2002: 96-98). Mari disimak. Untuk menjelaskan kebijakan negara atau pandangan Presiden SBY, tersedia empat agency: Mensesneg, Menseskab, Meneg Kominfo, dan Juru Bicara. Keempat agency itu sering memberikan keterangan saling berbeda. Penjelasan siapa yang bisa dipercaya? Simak pula fungsi Mensesneg dan Menseskab yang amat kabur. Seharusnya, yang mendampingi Presiden SBY ke mana-mana itu Mensesneg. Kenyataannya, Menseskab (dan para juru bicara) yang selalu berada di samping SBY. Demikian pula, adanya tim-tim untuk "tugas khusus" pada satu instansi, yang sejatinya itu tugas resmi instansi yang bersangkutan. Misalnya, Tipikor dengan ketuanya dari luar lingkungan Kejaksaan Agung. Selain menambah kusut jaring kerja internal kabinet, tim-tim semacam itu mengindikasikan bahwa Presiden SBY tidak percaya kepada pejabat resmi dari institusi bersangkutan. Bisa dibayangkan pola hubungan presiden dengan bawahannya bila para bawahan tersebut nggerundel (menggerutu?) dengan hadirnya pejabat informal sejajar dengan otoritas yang dimilikinya. Sama halnya dengan kabinet-kabinet sebelumnya, struktur KIB menjadi sangat gendut dengan jaringan kerja dan otoritas yang kusut. Menurut logika regression development concept (Chilcote, 1981), pengembangan struktur dan fungsi memang diperlukan. Namun, bila terus dikembangkan, itu akan membuat organisasi terjerat kompleksitas hingga tidak efektif. Dengan demikian, bisa diduga, tekad Presiden SBY untuk membangun kinerja kabinet yang efektif dan memberantas KKN tidak akan berhasil. KIB yang gendut dengan kinerja yang kusut membuat orang berpikir untuk mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah. Bila diperlukan waktu rata-rata 151 hari untuk mengurus perizinan di Indonesia, sementara di tingkat regional rata-rata hanya 50 hari (World Bank, 2005), bisa dipahami bila orang berpikir jalan pintas sekalipun dengan biaya tertentu selama masih ekonomis. Bukankah pikiran semacam itu yang menjadi sumber KKN? Logiskah SBY memberantas KKN dengan tim kerja yang gendut tersebut? Merenunglah Sejenak Restructuring dibutuhkan untuk membuat KIB lebih ramping hingga lebih lincah bergerak mengantisipasi dinamika di masyarakat. Hapus tim-tim yang bidang tugasnya merupakan bidang tugas satu kementerian. Bila dalihnya pejabat di institusi resmi tidak mampu, ganti pejabat itu. Demikian pula, hapus kementerian yang tidak ada kaitannya dengan upaya menentukan agenda reformasi 1998. Misalnya, kalau urusan peranan perempuan bisa diintegrasikan ke Men PAN atau Bappenas, atau urusan olahraga lebih efektif diintegrasikan ke Diknas atau KONI, mengapa dibuat kementerian sendiri? Presiden SBY harus sadar, konsekuensi dipilih langsung dalam sistem pemerintahan presidensial adalah dia memiliki kewenangan penuh untuk menyusun struktur dan menunjuk para pembantunya (Hague, Harrop, Breslin, 1998:22-23). Artinya, presiden bisa mengesampingkan pertimbangan politis, lebih bisa memutuskan secara rasional tujuan yang hendak dicapai serta orang-orang yang paling mampu mengusahakan pencapaiannya. Kenyataannya, Presiden SBY ragu dengan legitimasi yang dimiliki, bimbang dengan minimnya dukungan partainya di parlemen. Faktor itu yang paling utama membuat Presiden SBY bersikap superakomodatif. Hasilnya, kinerja KIB tambah semrawut. Kebijakan bersifat tambal-sulam, program lipstick yang bernuansa mercusuar dicanangkan, dan -repotnya- Presiden SBY melanggar sendiri perintah yang dikeluarkannya. Penghematan bepergian ke luar negeri lewat Inpres No 11/2005 tertanggal 9 September 2005, dua hari kemudian diabaikan begitu saja saat berkunjung sepekan ke USA dengan rombongan besar. Tampaknya, Presiden SBY harus pula melakukan reorientasi terhadap arah pencapaian yang bisa diusahakan bersama KIB. Ada baiknya, Presiden SBY keluar dulu dari gebyar gemerlap celebrities leadership (kepemimpinan selebritis) yang ditampilkan untuk merenung dengan dalam dan serius, apa maksud rakyat memberikan kepercayaan kepadanya? Kalau itu mau dan dapat dilakukan, Insya Allah akan diketahui siapa yang pethakilan di balik punggungnya, siapa yang ikhlas, dan siapa yang hanya mencari keuntungan serta popularitas melalui kekuasaan yang digenggamnya. Orang-orang semacam itu yang akan segera meninggalkan SBY begitu tidak berkuasa lagi. * Riswandha Imawan, guru besar Fisipol UGM Jogjakarta [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Life without art & music? Keep the arts alive today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/FXrMlA/dnQLAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
