Oleh Hadi Prayitno (Ketua Pengurus Daerah KAMMI Lampung) Peranan partai politik antara lain mengader para pemimpin bangsa. Partai-partai politik bertanggung jawab menyediakan bagi negara para pemimpin politiknya. Salah satu pengecualian yang jarang ada dalam aturan ini
adalah Jenderal de Gaulle, yang menawarkan dirinya untuk memimpin Prancis tahun 1944 sebagai seorang ’’juru selamat’’ yang berada di atas semua perbedaan partai-partai. Partai seperti Union for the New Republic (UNR) adalah ciptaannya. PARTAI politik menjadi wadah pengaderan yang mengideologisasi kader-kadernya untuk dipersiapkan menjadi pemimpin bangsa. Partai-partai dengan demikian menyediakan basis pelatihan dan pengalaman politik bagi para kader, melengkapi mereka dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Di sisi lain, monopoli partai di pemerintahan mendapatkan kritikan karena para pemimpin politiknya diambil dari tempat yang sangat sempit: tokoh-tokoh senior partai besar. Terlalu naif bila melihat realitas partai politik saat ini dipandang seideal itu. Kenyataannya, partai politik dijadikan kendaraan politik untuk berebut jabatan-jabatan strategis negara. Partai politik pragmatis, hanya ingin mendulang suara saat pemilu saja, sehingga memilih politikus yang mempunyai uang banyak dan/atau terkenal tanpa melihat kualitas. Pasca Orde Baru banyak pengusaha yang terlibat secara langsung dalam politik, dengan menduduki kepengurusan partai. Keterlibatan pengusaha dalam politik secara langsung pada hakikatnya bertujuan mengamankan kepentingan bisnis mereka di tengah ketidakpastian politik. Apalagi melihat kualitas politikus-politikus saat ini jauh dari sifat kenegarawanan semakin membuktikan belum berhasilnya partai politik mengader pemimpin bangsa. Empat belas tahun reformasi masih belum banyak menjawab ekspektasi yang begitu tinggi. Publik malah rindu dengan rezim diktator Orde Baru. hal ini menunjukkan kontraproduktifnya reformasi. Hal itu terjadi oligarki politik Soeharto masih tersisa dan sekarang membangun oligarki-oligarki kecil demi kepentingannya masing-masing. Golkar yang telah menghegemoni bangsa hampir sepanjang Orde Baru, saat ini masih bercokol di seluruh sudut kekuasaan. Golkar kini bak amoeba membelah diri menjadi beberapa partai yang menawarkan perubahan kepada bangsa ini. Menurut Audy, sistem pemilu jangan berhenti pada demokrasi prosedural yang bisa disusupi kekuatan uang, tapi harus menuju demokrasi yang lebih substantif. ’’Demokrasi yang oligarki itu sangat berbahaya’’. Praktik demokrasi untuk mempertahankan uang, kekuasaan, posisi, dan status pasti memunculkan oligarki besar. Oligarki besar menjelma dalam bentuk gabungan dari oligarki negara, pasar, dan partai politik. Kesemuanya memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan kekuasaan dan uang dengan cara apa pun. Oligarki dalam partai politik tidak menumbuhkan suasana yang baik dalam mencetak kader. Partai seperti milik beberapa orang beruang sehingga sepertinya kader bekerja untuk menjadikan ketua partai atau dewan pembina partai menempati posisi-posisi strategis bangsa ini. Apalagi elektabilitas pimpinan partai lebih tinggi dari partainya itu sendiri. Ini semakin jelas bahwasanya partai belum mampu menunjukkan partai politik sesungguhnya. Efek dari praktik oligarki tidak terbangunnya budaya politik bangsa ini. Hal ini terjadi karena politik dikelola oleh politisi yang tidak memiliki etika. Tetapi para komprador yang hanya mencari keuntungan materi dan kekuasaan. Realitas kepemimpinan bangsa saat ini belumlah mampu memunculkan tokoh-tokoh baru yang layak memimpin bangsa ini. Sampai saat ini belum ada tokoh baru yang menjadi bursa serius calon presiden. Orang-orang lama yang sebelumnya telah gagal dan tak legawalah yang ngotot jadi presiden Indonesia. Pada konvensi calon presiden Partai Golkar 2004 mempertarungkan kandidat di antaranya Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, dan Wiranto yang hari ini masih ngotot jadi presiden melalui perahu politiknya masing-masing. Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla yang pernah menjadi pemimpin negara belumlah legawa memberikan kesempatan kepada kadernya. SBY pun belum bisa melepaskan calon presiden dari kerabat dan orang kepercayaannya. Hampir seluruh calon presiden yang kuat adalah ketua umum atau dewan pembina partai politik. Ternyata hal ini berbeda dengan negara kiblatnya demokrasi yaitu Amerika. Tidak ada dalam sejarah Amerika Serikat seorang calon presiden berasal dari Ketua Umum Partai Demokrat atau Republik. Semua berasal dari senator, kongres, dan gubernur negara bagian. Bahkan, nama ketua umum Partai Demokrat dan Republik tidak sepopuler nama ketua-ketua umum partai politik di Indonesia. Bangsa ini membutuhkan orang-orang seperti Chavez, Erdogan dan Ahmadinejad yang kuat serta tegas terhadap intervensi asing demi kedaulatan bangsa. Pimpinan partai politik yang berperilaku oligarki tidak layak untuk diusung sebagai calon presiden (capres) mendatang. Kalau para elite partai politik berprilaku oligarki tersebut lolos dalam proses pencapresan bisa membahayakan kepentingan bangsa dan demokrasi Indonesia ke depan. Elite parpol yang oligarki jangan sampai lolos dari proses pencalonan presiden. Kalau mereka itu sempat lolos, ini akan membahayakan proses pengaderan pemimpin nasional dan demokrasi Indonesia. Sikap mengambil alih amanat konstitusi yang menyatakan bahwa capres dan cawapres diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang oleh ketua umum partai dipahami sebagai haknya untuk diusung menjadi capres. Ini sangat tidak masuk akal karena menjadikan partai politik sebagai satu-satunya sumber pimpinan nasional. Pemimpin yang belum banyak coretan tinta hitam dalam sejarahnya harusnya sudah berani tampil. Harusnya partai politik berani menampilkan sosok-sosok baru yang masih belum banyak dugaan dugaan kesalahannya kepada negara. Bukanlah harus pemimpin muda tetapi pemimpin yang telah mengabdi dan memberikan kerja konkret pada pembangunan bangsa. Sayang, nampaknya susah terwujud karena oligarki partai politik di negara ini terlalu kuat. teringat istilah power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Bukan hanya mengorupsi uang tapi mengorupsi pengaderan pemimpin bangsa. (*) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
