Wah.. sampe keringet dingin bacanya :) Betul Mira, masyarakat mulai belajar dari pengalaman dan sedang berusaha menghindari "tindakan pengambilalihan kekuasaan". Mulai tumbuh kesadaran bahwa pengambilalihan kekuasaan bukanlah budaya kita. Bahkan, ikon kudeta yang tersohor dalam legenda tanahair, Ken Arok, sebetulnya bukan pengambilalih kekuasaan melainkan penakluk, karena yang kemudian muncul adalah sebuah kerajaan baru yang menamatkan kejayaan Kediri.
Jelas, apa yang terjadi di sana saat itu bukan sekedar pengambilalihan kekuasaan dari Tunggul Ametung yang cuma "camat" Tumapel, tetapi penaklukan untuk kelahiran baru. Lebih kurang seperti itulah karakter kekuasaan di negeri kepulauan tropis ini. Mencerminkan watak bangsa yang punya wibawa, kharisma, serta nyali, untuk menjadi dirinya sendiri. Untuk tidak cengengesan di dalam rumah orang. Tidak menyeruduk dengan kapital orang lain, tetapi menggebrak, mengganti, merobah, dengan kekuatan sendiri untuk kelahiran sebuah negara / kerajaan baru. Tulisan Bamsoet sepintas terlihat bernyali. Tetapi jauh dari serudukan apalagi kelahiran baru. Apa yang dibahas di sana lebih merupakan repetisi dari obrolan sehari-hari yang bisa ditemukan di jalan, di pasar, terminal, warung roti bakar, cafe, hingga kantor-kantor partai, sehubungan dengan sering absennya pemerintah di tengah penderitaan rakyat sepanjang 8-9 tahun terakhir. Kalau tulisan Bamsoet itu dimaksud sebagai gong dimulainya pengguliran proses, jelas kurang keras dia memukul gongnya :) Dan mustahil bisa lebih keras lagi mengingat partai dia adalah mempelai dari partai berkuasa dalam koalisi. Dibanding suara masyarakat di radio & televisi, tulisan itu malah terlalu lunak karena cuma menyentil ketidaktegasan SBY terhadap PKS yang menjadi seteru Golkar di dalam koalisi. Samasekali tidak membenturkan presiden kepada realita yang dihadapi bangsa Indonesia. Realita apa gerangan? Tentu saja bukan realita impor sapi atau status hukum ketua partai dll seperti yang disebut-sebut dalam tulisan itu, melainkan realita yang sangat mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tepatnya, realita tentang apa yang harus dilakukan ketika presiden tidak bisa lagi mendampingi rakyat karena mangkat, berhenti, ataupun sibuk dengan urusan lain (sibuk mengurus partai, misalnya). Belajar dari masa lalu, para cerdik-cendekia sudah menyusun aturan main yang menghindari model pengambilalihan kekuasaan maupun model penaklukan. Karena itu jika presiden berhalangan melanjutkan tugasnya, maka situasi semacam ini bisa diatasi dengan cara: MPR menyatakan ketidakmampuan presiden lalu mengangkat wakil presiden untuk melanjutkan tugas presiden hingga masa jabatan berakhir. Beres. Masalahnya, bila langkah tersebut diambil pada masa sekarang, rakyat tidak menjadi gembira mengingat wapres yang ada ialah Boediono. Orang yang dinyatakan Pansus DPR sebagai aktor kasus Century. Penggantian presiden dengan "kartu mati" semacam itu (kata sebagian politisi) justru akan menimbulkan resistensi hebat terutama dari partai-partai koalisi yang pro pengungkapan kasus Century. Artinya, perpecahan koalisi saat ini akan memperparah kekacauan politik. Sekedar ilustrasi, di beberapa seminar dan diskusi mengenai pelengseran SBY, topik naiknya wapres untuk menggantikan presiden menjadi perdebatan panas karena sebagian kalangan menganggap kedudukan presiden-wapres dalam sistem presidensial saat ini adalah satu paket. Sehingga, menurut mereka, wapres dengan sendirinya ikut berhenti ketika presiden berhalangan. Sedangkan pihak seberangnya terus bertahan bahwa amanat konstitusi wajib dijalankan. Yaitu, wapreslah pengganti presiden yang berhalangan. Ini realita. Satu realita tentang kacaunya politik ketatanegaraan pasca amandemen. Di satu sisi kepemimpinan nasional ditetapkan sebagai kesatuan paket (pres-wapres) sementara di sisi lain, UUD mengamanatkan wapres sebagai pengganti presiden yang berhalangan. Namun, asyiknya orang kita adalah, begitu perdebatan soal wapres ini menukik ke orangnya (Boediono), semua hadirin pun cuma bisa tertawa :) Ketawa bareng ini menggambarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Boediono sebagai pemeran pengganti presiden. Singkatnya, jalan konstitusional mengganti presiden dengan wakilnya pada era SBY-Boediono ini mustahil menjadi pilihan untuk ditempuh. Lalu, adakah Republik Indonesia punya jalan kontitusional untuk mengatasi situasi ketika presiden berikut wapres berhalangan sekaligus? Ada. Caranya yaitu, MPR menyerahkan kekuasaan sementara (60 hari?) kepada "triumvirat" yang terdiri dari menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan, hingga terpilihnya presiden dan wapres yang baru. Langkah inilah barangkali yang paling mendekati usulan Mira tentang dewan / pemerintahan transisi. Secara konstitusional tidak ada masalah. Akan tetapi, realita berikutnya lagi-lagi membuat kita terheran-heran berkepanjangan - aku pilih terpingkel-pingkel saja :) Realitanya adalah, konstitusionalkah kita jika melengserkan SBY-Boediono melalui cara konstitusi sedangkan pasangan ini tidak dilengkapi surat pengangkatan / pengesahan secara konstitusional sebagai presiden dan wakil presiden? Belum ada yang sempat menjawab. Barangkali karena masih pada sibuk terkejut dengan realita ini. Sekedar gambaran bagi yang belum pernah mendengar realita ini, bahwa sejauh yang diketahui masyarakat - dan masih menjadi keheranan para ahli hukum tata negara - pasangan SBY-Boediono hanya mengantungi surat KPU yang menetapkan mereka sebagai pengumpul suara terbanyak pada pilpres 2009. KPU sebagai lembaga independent tentu saja kewenangannya tidak bisa disejajarkan dengan lembaga tertinggi negara setingkat MPR. Dengan demikian, surat KPU tersebut tentulah bukan TAP MPR sebagaimana yang berlaku atas Presiden Republik Indonesia. Lepas dari siapa orangnya, inilah realita-realita mendasar tentang ketatanegaraan kita yang perlu segera dibenahi sebelum kekacauan negara dan berantakannya bangsa ini menjadi sah secara konstitusi. --- "MiRa" wrote: > tengkiu Ajeg buat info melalui radio&TV..heheh > > bisa dimengerti dan logis kalo "...Banyak juga yang keras menuntut > SBY mundur. Bergerak pun sepertinya siap..." > Kalo ada salah satu dr anggota DPR sudah berani menulis dibawah ini > dan lainnya sudah siap...bukankah kemudian bisa digulirkan sampai > mendapat dukungan dari anggota DPR lainnya yang sudah siap? baik > dari pihak anggota KIB jilid 2 bersama oposisi lainnya untuk > meneruskan tugas2 prgram pemerintahan KIB jilid 2 yang adalah > merupakan tanggungjawab politik elit terhadap nasib rakyat 240 juta > orang ... hal ini janganlah dilihat sebagai "tindakan > pengambilalihan kekuasaan" tapi sebagai tanggungjawab pimpinan > negara yang karena suatu hal, yaitu keterlibatan kasus korupsi > menteri dan anggota2 DPR KIB jilid 2 sehingga SBY dan KIB jilid 2 > harus mengakui atas ketidak mampuannya untuk meneruskan memerintah > sampai 2014...dan merelakanlah serta berilah kepercayaan pada > lainnya... > dengan mengambil langkah prosedure sistim "mosi tidak percaya" > adalah konsekuensi dasar hukum sistim demokrasi dari pemerintahan > koalisi yang tidak mampu meneruskan tugas2 kenegaraan... maka > bentuklah pemerintahan transisi yang funsinya meneruskan PR SBY+KIB > yang belum diselesaikan...sementara itu pemilu > dipercepat...begitulah yang terjadi berdasarkan pemgalaman negara2 > yang katanya Demokrasi dalam sistim kapitalisme liberal...:) > > > > --- "ajeg" wrote: > > > Di radio dan televisi hampir setiap hari kita dengar > > masyarakat mengeluhkan lagak SBY & gerombolannya. > > Banyak juga yang keras menuntut SBY mundur. Bergerak > > pun sepertinya siap. > > > > Masalahnya, secara umum masyarakat melihat belum ada > > pengganti yang menjadi jaminan perubahan. Dan ini > > setidaknya menunjukkan satu hal, masyarakat sudah belajar > > dari era reformasi ini. Sudah mempertaruhkan segalanya > > untuk menurunkan Soeharto, Habibie, Gus Dur, tapi hasilnya > > lagi-lagi disergap para bandit itu. > > > > Ya, inilah era ketika penumpang gelap berjubelan sampai > > ke atap. > > > > Siapa yang bisa membubarkan jubelan penumpang gelap itu? > > > > :) > > > > > > --- "MiRa" wrote: > > > > > siapa ya yang berani menuntut bubarin KIB jilid 2 ? :) > > > > > > http://budisansblog.blogspot.nl/2013/02/sby-antara-tugas-negara-dan-partai.html > > > > > > SBY, antara Tugas Negara dan Partai > > > > > > Bambang Soesatyo ; Anggota Komisi III DPR RI/ Presidium KAHMI > > > Periode 2012-2017 > > > SINDO, 11 Februari 2013 > > > > > > > > > Kembali ke Tanah Air setelah sepekan melakukan kunjungan kerja > > > ke sejumlah negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung > > > fokus pada persoalan Partai Demokrat, bukan mengurusi masalah > > > negara atau rakyat. > > > > > > Fokus Kabinet Indonesia Bersatu II akan berantakan jika para > > > menteri ikut-ikutan menyibukkan diri mengurusi partainya masing- > > > masing. Sejak masih berada di Arab Saudi,Presiden sudah > > > disibukkan dengan kisruh yang melanda internal Demokrat. > > > Presiden sempat mengirim pesan singkat (SMS) kepada para > > > pengurus Demokrat di Tanah Air,bahkan sempat pula menggelar > > > konferensi pers seputar persoalan Demokrat. Pemandangan atau > > > kenyataan ini tentu saja tidak pantas sehingga mengundang cibir > > > dari berbagai pihak. > > > > > > Mencibir karena persoalan sepele. Presiden sedang dalam periode > > > waktu kunjungan kenegaraan dan sudah barang tentu Presiden > > > sangat tahu posisi dan kapabilitasnya saat itu. Kurang elok > > > memanfaatkan waktu di sela-sela perjalanan dinas itu untuk > > > mengurus atau sekadar merespons persoalan Demokrat. Apalagi, di > > > dalam negeri, kader Demokrat pun sudah mengecam Menteri ESDM > > > Jero Wacik karena menyelenggarakan konferensi pers di kantor > > > kementerian untuk menyikapi hasil sebuah survei yang > > > memperlihatkan merosotnya elektabilitas Demokrat. Namun, > > > rupanya, Presiden pun tak bisa menahan diri. > > > > > > Akibatnya muncul kesan di ruang publik bahwa Presiden tidak > > > konsisten karena sebelumnya meminta para menteri fokus pada > > > tugas negara dan menyampingkan urusan partai. Seperti > > > diketahui, saat berada di Jeddah, Presiden memanfaatkan > > > kapasitasnya sebagai ketua Dewan Pembina Demokrat meminta > > > Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus > > > hukum yang menjerat kader Demokrat, utamanya status hukum Ketua > > > Umum Demokrat Anas Urbaningrum. > > > > > > "Saya mohon kepada KPK untuk, ya, bisa segera konklusif dan > > > tuntas. Jika salah, ya kita terima memang salah. Kalau tidak > > > salah, kami juga ingin tahu kalau itu tidak terlibat," pinta > > > SBY. Sekali lagi, walaupun bernada imbauan, permintaan seperti > > > tak layak disuarakan seorang Presiden. Kelompok-kelompok yang > > > berpikiran sempit bisa saja mengartikan permintaan itu sebagai > > > upaya Presiden mengintervensi KPK. Kalau pimpinan KPK tidak > > > tegar, permintaan Presiden seperti itu bisa ditanggapi dengan > > > sikap yang tidak profesional pula. Dengan menyuarakan > > > permintaan itu, Presiden lagi-lagi menunjukkan kecenderungan > > > hanya peduli pada persoalan yang berkait dengan atau > > > kelompoknyadalam hal ini Partai Demokrat. > > > > > > Pada saat bersamaan khalayak juga bisa melihat bahwa Presiden > > > tidak begitu peduli dengan persoalan hukum lainnya. Bukankah di > > > KPK masih ada sejumlah kasus besar yang belum tuntas > > > penanganannya? Kalau Presiden begitu peduli dengan persoalan > > > status hukum Anas, mengapa Presiden tidak peduli dengan posisi > > > Wakil Presiden Boediono yang diduga terlibat dalam skandal Bank > > > Century yang merugikan negara? Semua orang sudah paham bahwa > > > Presiden mestinya lebih memprioritaskan persoalan negara dan > > > persoalan rakyat. Sekali-kali Presiden juga peduli pada partai > > > yang didirikannya, itu pun tak salah. > > > > > > Tetapi, harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi > > > kekeliruan tafsir atau anggapan. Munculnya anggapan negatif di > > > ruang publik tak bisa dicegah karena begitu tiba di Tanah Air, > > > Presiden langsung menyibukkan diri membenahi Demokrat. Lebih > > > memprihatinkan lagi, bukan melokalisasi persoalan menjadi > > > masalah internal Demokrat, Presiden malah ikut-ikutan > > > "memasyarakatkan" persoalan Partai Demokrat. Akibatnya, energi > > > publik ikut tersedot ke persoalan Demokrat. > > > > > > Fokus Kabinet > > > > > > Padahal, sebelum persoalan Demokrat mengemuka, Presiden sempat > > > berencana untuk memanggil menteri pertanian guna menerima > > > penjelasan tentang masalah kebijakan impor daging sapi. > > > Memanggil menteri pertanian dan membahas persoalan impor > > > daging sapi jauh lebih relevan untuk diprioritaskan Presiden > > > dibandingkan dengan mengurusi kisruh di internal Demokrat. > > > > > > Logikanya, bagi Presiden selaku kepala pemerintahan, persoalan > > > daging sapi semestinya pelik soalnya di tengah keluhan rakyat > > > akan tingginya harga daging sapi tiba-tiba terkuak kasus suap > > > untuk mendapatkan kuota impor daging sapi.Rakyat kebanyakan > > > yang awam langsung mengaitkan praktik suap itu sebagai penyebab > > > tingginya harga daging sapi di dalam negeri. Presiden > > > seharusnya segera memerintahkan para menteri untuk melakukan > > > segala cara yang mungkin guna menormalisasi harga daging sapi > > > di pasar dalam negeri. > > > > > > Tingginya harga sudah menimbulkan ekses yang luas. Berkait > > > dengan kasus dugaan suap impor daging sapi,KPK sudah berencana > > > memanggil menteri pertanian untuk didengarkan keterangannya > > > sebagai saksi. Di sisi lain, sudah muncul anggapan dan > > > kecurigaan bahwa kabinet tidak mampu dalam mengelola pengadaan > > > daging sapi untuk kebutuhan dalam negeri.Ketidakmampuan itulah > > > yang menyebabkan tingginya harga daging sapi saat ini. > > > > > > Artinya, sekembalinya dari kunjungan kerja ke luar negeri, > > > persoalan-persoalan seperti inilah yang idealnya direspons > > > Presiden. Benar bahwa para menteri bidang ekonomilah yang > > > seharusnya mengatasi persoalan. Namun, jika setelah sekian lama > > > para menteri ekonomi nyata-nyata tidak mampu menurunkan harga > > > daging sapi ke level yang ideal dan terjangkau daya beli > > > rakyat, Presiden tidak bisa tinggal diam. > > > > > > Presiden harus turun tangan langsung karena masalahnya riil dan > > > menyangkut hajat hidup orang banyak. Kini muncul lagi > > > kekhawatiran lain. Karena Presiden mulai "nyambi" membenahi > > > Demokrat, para menteri pun akan ikut-ikutan membenahi partainya > > > masing-masing. Tidak mungkin tidak karena tahun ini semua > > > partai politik peserta Pemilu 2014 harus bersiap. > > > Berkonsolidasi memperkuat peran pengurus pusat dan pengurus > > > daerah, hingga seleksi calon anggota legislatif. > > > > > > Kalau sudah begitu keadaannya, apa mungkin kabinet bisa 100% > > > fokus mengelola persoalan negara dan persoalan rakyat? Sudah > > > pasti tidak. Dengan demikian, efektivitas kabinet pada > > > bulan-bulan mendatang tidak akan ideal sebagaimana yang > > > diharapkan Presiden. Seperti diketahui, Presiden pernah > > > mengingatkan para menterinya untuk tetap fokus bekerja sesuai > > > tugas dan fungsinya masing-masing kendati 2013 menjadi tahun > > > politik. > > > > > > Hal ini perlu diingatkan Presiden agar para menteri jangan > > > sampai lebih memprioritaskan kepentingan partainya dibanding > > > program pemerintah untuk kepentingan negara dan rakyat. Namun, > > > harapan yang ideal itu akan sulit diwujudkan setelah Presiden > > > mengambil alih kekuasaan dan semua kewenangan yang ada dalam > > > struktur Demokrat, menyusul kisruh internal di partai itu. > > > Bukan tidak mungkin beberapa menteri yang kebetulan menjabat > > > ketua umum partai akan meniru langkah Presiden. > > > > > > Tentu saja semua elemen masyarakat berharap efektivitas > > > pemerintahan Presiden SBY tetap terjaga. Namun, jika Presiden > > > pun mulai sibuk mengonsolidasi Demokrat, tidak mungkin > > > efektivitas pemerintahannya bisa terjaga. Situasinya mungkin > > > akan lebih memprihatinkan kalau para menteri ikut-ikutan tidak > > > fokus pada tugasnya masing-masing. ● > > > Diposkan oleh Budi Santoso di 18.59 > > > > > > ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
