http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/12/opini/2278263.htm
Ketika Presiden Mengkritik Pengkritiknya Suko Widodo Marah tanda tak mampu. Begitu kalimat yang lazim diucapkan mahasiswa saat ngrasani dosen yang suka marah. Rerasanan itu tentu bernuansa guyonan. Marah bisa dialami siapa pun. Namun, jika presiden atau wakil presiden marah, masalah menjadi lain. Kita kaget saat Wapres Jusuf Kalla marah karena puisi Prof Winarno Surachmad pada HUT Ke-60 PGRI di Solo. Kita kaget Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berang menghadapi aneka kritik atas kepemimpinannya. Kritik adalah pesan komunikasi, bertujuan mengkritisi kebijakan atau tindakan. Benar kata Presiden SBY, jika mau mengkritik, hendaknya disampaikan obyektif dan jernih. Tetapi sulit menilai sebuah kejujuran, juga tak mudah menetapkan sebuah masalah dipandang secara obyektif atau subyektif. Sejernih-jernihnya memandang masalah, pasti ada perbedaan pandangan antara satu dan lain orang. Di sinilah kita memerlukan kearifan dalam memahami kritik sebagai proses komunikasi. Menuju kesempurnaan Sebagai feedback atas pesan komunikasi, kritik menjadi perlu bagi dinamika berbangsa dan bernegara. Saat ada perasaan tidak nyaman atas kebijakan pemerintah, muncul ketidaknyamanan, dan lahirlah kritik. Jadi, kritik tidak lahir tiba-tiba, selalu ada persoalan yang mendahuluinya. Presiden SBY sadar, kritik perlu, tetapi cara menyampaikan perlu diperhatikan. Meski tiap orang punya cara dalam mengkritik, cara menjadi penting dan menentukan efektivitas pengomunikasian pesan. Selepas reformasi, terjadi perubahan besar dalam proses komunikasi politik di Indonesia. Cara berkomunikasi telah jauh berubah. Banyak tradisi komunikasi mulai bergeser. Dalam kultur Mataraman, kritik bisa lewat guyon parikeno (bercanda tetapi mengkritik). Juga orang Surabaya cukup dengan parikan jula-juli- nya. Namun, perjalanan waktu dan sejarah telah mengubah cara orang berkomunikasi, khususnya untuk menyampaikan kritik. Jika dirunut, inilah implikasi globalisasi. Kemudahan akses komunikasi memberi banyak pengetahuan dan informasi kepada rakyat Indonesia. Perubahan ini perlu dipahami karena perubahan berlangsung otomatis. Mengkritik adalah bagian dari dinamika komunikasi, dan komunikasi yang transparan menjadi syarat terwujudnya pemerintahan yang baik. Maka, pejabat negara maupun pemerintahan tidak harus alergi terhadap kritik yang datang jika ingin negara ini akan lebih baik. Karena itu, Presiden SBY tak perlu resah menanggapi kritik, justru seharusnya berterima kasih atas kritik dan berempati kepada yang mengkritik. Terima kasih karena kebijakannya direspons dan memahami perasaan (empati) mengapa orang itu sampai mengkritiknya. Sepedas dan setajam apa pun hendaknya kritik dipandang sebagai jalan menuju tatanan yang lebih sempurna. Hak untuk tahu Kritik harus dipahami sebagai respons rakyat untuk lebih banyak mengetahui atas kebijakan dan tindakan pemerintahnya. Pemerintahan yang baik harus memberikan hak bagi rakyatnya untuk tahu (right to know). Bagi pemerintah, tentu memerlukan masukan dari rakyatnya tentang persoalan yang dihadapinya. Jika ada guru dengan puisi bermakna kritis, jangan dikikis. Jika ada warga mengkritik dengan menjelekkan bangsa sendiri dan mengagungkan bangsa lain, mestinya dikaji mendalam. Kita paham, pekerjaan rumah SBY-JK amat berat. Di tengah krisis kepercayaan multidimensi dan tekanan dunia internasional, yang diperlukan keberanian bersikap dan bertindak. Segala kritik hendaknya menjadi bagian dari masukan untuk mendorong pengambilan kebijakan. SBY dan JK tak perlu marah, resah, dan gelisah atas pedasnya kritik. Dalam dunia komunikasi politik, mendengarkan adalah bagian terpenting yang harus dilakukan. Dengarkan suara mereka, dengarkan suara rakyat secara cermat, karena suara rakyat sejatinya adalah suara Tuhan. Setelah mendengarkan, berikan penjelasan secara jujur, berikan informasi yang obyektif dan tanggapi kritikan itu jernih. Adalah kewajiban Presiden dan Wakil Presiden memenuhi hak rakyat untuk tahu. Dengan komunikasi yang transparan, rakyat dan mereka yang mengkritik menjadi tahu tentang kebijakan yang diambil pemerintah sekarang ini. Suko Widodo Dosen Ilmu Komunikasi FISP Universitas Airlangga, Direktur Pusat Kajian Komunikasi Surabaya [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back! http://us.click.yahoo.com/u8TY5A/tzNLAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
