http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/17/opini/2295892.htm
Mengakhiri Tahun Antikritik Syamsuddin Haris Keruntuhan bangunan negara otoriter Orde Baru seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para penyelenggara negara yang telah terpilih dan diperca- ya rakyat melalui pemilihan umum. Ironisnya, baik presiden, wakil presiden, maupun para menteri, masih memandang kritik sebagai ancaman atas kekuasaan mereka. Betapa tidak, para penyelenggara negara bukannya berterima kasih kepada pers yang telah membuka mata kita terhadap kasus kelaparan di Yahukimo, Papua, justru sebaliknya, pekerja media dianggap membesar-besarkan masalah. Terminologi kelaparan pun ditolak karena hanya dianggap sebagai rawan pangan atau gagal panen Nyawa saudara-saudara kita yang tidak beruntung itu bahkan diperlakukan sebagai angka. Yang meninggal bukan 55 orang, tetapi hanya 15 orang. Seolah perbedaan jumlah itu signifikan untuk menganulir kebenaran substansial bahwa negara telah gagal menyelamatkan sebagian rakyat Papua dari kelaparan. Jujur dalam mengakui keterbatasan jauh lebih baik ketimbang berapi-api membela diri untuk menutupi realitas kehidupan bangsa. Kualitas SDM yang buruk, etos kerja yang rendah, korupsi yang merajalela, mismanajemen negara dalam mengelola ekonomi, penegakan hukum yang masih pandang bulu, dan birokrasi yang berorientasi rente, adalah sebagian fakta yang tak perlu dan tidak mungkin ditutup-tutupi dalam era keterbukaan informasi dewasa ini. Presiden Yudhoyono pun tak perlu malu mengakui kondisi negara kita lebih buruk daripada negara tetangga seperti India, apalagi dibandingkan, misalnya, dengan negara yang lebih muda seperti Malaysia dan Singapura. Kejujuran yang sama perlu diakui, terkait nasib buruk guru-guru kita yang terus dibebani tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi kesejahteraan mereka tak pernah diperhatikan. Meski dari tahun ke tahun alokasi anggaran pendidikan terus meningkat, ironisnya hampir tak pernah bersentuhan dengan upaya memperbaiki kesejahteraan guru. Karena itu, Wapres Jusuf Kalla mestinya berlapang dada menerima kritik bahwa faktanya pemerintah yang baru belum berhasil memperbaiki nasib guru kita. Tidak berhak Para penyelenggara negara sebenarnya tidak berhak untuk marah terhadap kritik yang ditujukan kepada mereka. Sebaliknya, hak moral untuk marah justru dimiliki publik yang kecewa terhadap kinerja para pemimpin yang telah dipercayainya. Apalagi, konsep good governance yang diusung Yudhoyono-Kalla menuntut adanya partisipasi publik di dalamnya sehingga relasi pemerintah-rakyat tidak semata-mata didasarkan pada kepatuhan tanpa batas rakyat kepada pemerintahnya. Sejauh ini kritik publik masih dalam batas-batas wajar karena lebih bersifat mengingatkan bahwa kinerja para pemimpin kita belum membuahkan hasil optimal. Kritik-kritik itu berfungsi meluruskan berbagai klaim pencapaian pemerintah yang lebih didasarkan pada realitas artifisial-manipulatif ketimbang fakta materiil di lapangan. Di balik angka pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2005, misalnya, tidak terungkap bahwa secara faktual telah terjadi kemerosotan kualitas hidup mayoritas rakyat di tingkat bawah. Juga tidak terungkap realitas kian buruknya sanitasi dan pelayanan kesehatan, merosotnya kualitas standar hidup rakyat, membengkaknya angka pengangguran riil, dan meningkatnya kesenjangan kaya-miskin. Pesan penting di balik kritik-kritik itu termasuk puisi Profesor Winarno Surachmad adalah agar pemerintah lebih jujur dan tidak sekadar pandai beretorika. Daulat tuanku Para penyelenggara negara perlu menyadari, era monopoli kebenaran dan hegemoni wacana telah berakhir bersamaan terkuburnya Orde Baru. Kebenaran bukan lagi milik tunggal penyelenggara negara karena masyarakat kini memiliki aktivis LSM, akademisi, pejuang HAM, dan pekerja pers sebagai mata hatinya. Era laporan ABS (asal bapak senang), alergi, dan antikritik, bersembunyi di balik klaim pencapaian semu, serta kepatuhan tanpa batas rakyat kepada pemerintah, telah berlalu dan harus dipandang sebagai laknat sejarah yang tak perlu dihidupkan lagi. Karena itu, semangat antikritik yang masih diwarisi para penyelenggara negara dari rezim otoriter Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru pada dasarnya amat tidak produktif bagi pembenahan multimasalah bangsa. Semangat antikritik lebih merupakan milik penguasa otoriter masa lalu yang tidak sesuai untuk era demokrasi. Ia adalah bagian integral prinsip Daulat Tuanku yang menjadi ciri sistem monarki dan aristokrasi yang telah kita tolak melalui konsep daulat rakyat. Seperti halnya para penyelenggara negara, pers juga merupakan lembaga publik yang hanya dapat hidup dan bertahan dari kemampuannya mengelola kepercayaan publik. Pers bukan humas pemerintah yang hanya memuji kebijakan pemerintah. Jadi, wajar jika pers menjadi wadah gugatan dan kritik masyarakat karena merupakan bagian tanggung jawab moralnya. Sebaliknya, aneh dan tidak masuk akal bagi kita yang masih waras jika penyelenggara negara yang telah dipercayai rakyat melalui pemilu malah alergi terhadap kritik. Semoga semangat antikritik itu tak lebih dari luapan emosi para penyelenggara negara yang tak sempat istirahat karena benar-benar memikirkan perbaikan kualitas bangsa. Pergantian tahun, bagaimanapun, merupakan momentum bagi siapa pun termasuk penyelenggara negara untuk introspeksi dan evaluasi diri, serta kembali ke jalan yang lurus. Syamsuddin Haris Ahli Peneliti Utama Ilmu Politik LIPI [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Know an art & music fan? Make a donation in their honor this holiday season! http://us.click.yahoo.com/.6dcNC/.VHMAA/Zx0JAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
