Rai gedek! Partai kontol sapi.
________________________________ From: Tawangalun <[email protected]> To: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ab rahim abdul hamid <[email protected]> Sent: Sunday, May 26, 2013 8:51 PM Subject: [proletar] Re: [mediacare] Sumber Dana PKS Sumber dana PKS dari korupsi ______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ Aku dan Bapa adalah satu." (Yoh 10:30) Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa." (Yoh 10:34-38) Yesus mengatakan bahwa Bapa dan Yesus adalah satu oknum "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)”.(QS.3:45) *YESAYA 28:16* 16 sebab itu beginilah Firman TUHAN ALLAH: "Sesungguhnya, AKU meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh: Siapa yang percaya, tidak akan gelisah! 2013/5/25 Daniel H.T. <[email protected]> > ** > > > http://politik.kompasiana.com/2013/05/25/sumber-dana-pks-563196.html > > Guna menepis kecurigaan atas kebenaran berita yang mengatakan bahwa uang > haram Achmad Fathanah dan Yudi Setiawan mengalir juga ke Kas PKS sebagai > institusi, pada Jumat, 24 Mei 2013, Ketua Bidang Humas Partai Keadilan > Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menjelaskan kepada wartawan tentang sumber > dana yang diperoleh PKS selama ini. Maksudnya tentu hendak mengatakan bahwa > semua dana yang diperoleh PKS adalah dana halal, tidak melanggar hukum. > Yudi Setiawan adalah pengusaha asal Surabaya, Direktur PT. Cipta Inti > Permindi yang pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk LHI yang menjadi > tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) > rekomendasi kuota impor daging sapi. Yudi juga merupakan tersangka kasus > dugaan korupsi Bank BJB (dulu Bank Jabar Banten), dan saat ini ditahan di > rutan Teluk Dalam, Banjarmasin, sebagai tersangka kasus korupsi alat peraga > pendidikan di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. > Mardani menjelaskan, sumber pendanaan untuk biaya operasional di partainya > berasal dari sumbangan wajib/infaq para kader yang besarannya ditentukan > dari posisi serta penghasilan masing-masing kader. Setiap kader yang > menduduki jabatan potensial, seperti menteri atau anggota DPR, kata > Mardani, beban infaqnya mencapai Rp 20 juta. Infaq tersebut dibayarkan > setiap bulan melalui auto debet. Para kader PKS yang menjadi anggota DPR > juga memiliki kewajiban lebih untuk memberikan infaq sebesar Rp 2,5 juta ke > DPW, dan Rp 1 juta ke DPC > (*Kompas.com<http://nasional.kompas.com/read/2013/05/24/20305612/Ini.Dia.Sumber.Pendanaan.PKS.> > *) > Yang menjadi pertanyaan adalah berapa gaji dari seorang anggota DPR dan > menteri (kader PKS) itu, sampai mampu selama ini memberi infaq Rp. 20 juta > setiap bulannya itu? > Gaji plus tunjangan menteri, misalnya, tidak lebih dari Rp. 30 jutaan per > bulan. Kalau dipotong Rp. 20 juta, sisa Rp. 10 juta. Bagaimana dengan > pajaknya? Apakah sisa netto penghasilan itu cukup untuk biaya hidup > sehari-hari di luar yang ditanggung pemerintah untuk si menteri dan > keluarganya? Pasti sangat tidak cukupbukan? Lalu? > Berapa sebenarnya jumlah dana infaq yang diterima PKS dari para kadernya > itu sehingga PKS ternyata benar-benar bisa eksis lebih dari sekadar > sejahtera? > Bayangkan, — seperti yang diakui PKS sendiri — mobil operasional DPP PKS > saja terdiri dari mobil-mobil mewah berharga Rp. 1 miliaran per unitnya. > Ada mobil operasional bermerek VW Caravelle berharga Rp 1,1 miliar (sekelas > Alphard), Nissan Navara dan Toyota Fortuner masing-masing berharga Rp. 400 > jutaan - 490 jutaan. Termurah, Mitsubishi Grandis sekitar Rp 350 juta – Rp. > 400 juta. > Apa usaha dari mantan Ketua PKS Luthfi Hasan Isaaq (LHI) sampai bisa > memiliki beberapa unit mobil mewah, seperti Mazda CX berharga Rp. 800 > jutaan per unit, dan Mitsubishi Pajero yang harganya berkisar Rp. 400 > jutaan – Rp. 500 jutaan? Yang terbaru, yang disita KPK dari kantor DPP PKS, > 23 Mei lalu adalah Alphard hitam milik LHI juga yang harganya di atas Rp 1 > miliar. Belum lagi dia juga memiliki sedikitnya lima unit rumah mewah > dengan harga termurah Rp 2 miliaran. > Kata KPK beberapa mobil mewah yang disita itu diduga sebagai hasil > pencucian uang oleh LHI, dengan cara memakai nama beberapa orang kader PKS, > seperti ajudan LHI yang bernama Achmad Zaki, Ali Imron, dan Rantala Sikayo. > Sedangkan, PKS mengaku pemakaian nama kader-kader PKS untuk beberapa mobil > operasional mereka itu adalah hal biasa di PKS demi mempermudah urusan > administrasinya. > Ini alasan yang aneh. Karena beberapa kader PKS yang dipakai namanya itu > mengaku, mereka memang pernah beberapa kali dipinjam KTP-nya, tetapi mereka > tidak tahu untuk apa KTP-nya itu dipinjam. > Rantala Sikayo, misalnya, mengaku baru tahu setelah KPK menyita beberapa > mobil yang diduga sebagai hasil pencucian uang LHI, bahwa ternyata KTP-nya > dipinjam untuk digunakan membeli salah satu dari mobil-mobil itu. > Apakah juga benar mereka semua itu adalah kader PKS? Seperti Ali Imron > yang sesungguhnya adalah sopir pribadi LHI? Apakah dia juga kader PKS? > Lagipula, memakai beberapa nama kader atas mobil operasional PKS itu > justru memperumit administrasinya. Setiap kali hendak membayar pajak > kendaraannya dan memperpanjang STNK-nya, kader-kader itu harus dihubungi > satu per satu. Lebih sederhana pengurusannya jika memakai nama PKS sebagai > institusi pemiliknya. > Apapun alasannya, jika benar mobil-mobil itu adalah memang mobil > operasional PKS, ternyata, alangkah *glamour*-nya gaya hidup partai ini. > Untuk mobil operasional saja mereka memakai mobil-mobil mewah seperti itu. > Bandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta besar/BUMN yang rata-rata > memakai mobil Innova dan sejenisnya sebagai kendaraan operasional > sehari-harinya. > * > Terkait dengan pengakuan Yudi Setiawan, di Majalah *Tempo* edisi 20-26 > Mei 2013, tentang adanya pembelian tiket pesawat terbang olehnya untuk LHI > dan 30 anggota Fraksi PKS yang berkunjung ke Istanbul, Turki, pada 29 > September 2012, senilai Rp. 1 miliar, telah dibantah Presiden PKS Anis > Matta. Anis mengatakan, KPK juga tidak menanyakan soal ini. > Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho juga membantah kabar tersebut. Dia > membenarkan ada kunjungan sejumlah petinggi dan kader PKS ke Turki, tetapi > semua pembiayaannya menggunakan dana pribadi masing-masing. > “Tanya sama yang *munculin* (Yudi). Kita berangkat sendiri, beli tiket > sendiri,” ujar Taufik > (*Kompas.com<http://nasional.kompas.com/read/2013/05/24/16551919/PKS.Tak.Ada.Sponsor.ke.Turki.> > *). > Keterangan Sekjen PKS ini sekali lagi menyatakan bahwa ternyata betapa > kaya-kayanya para petinggi dan kader-kader PKS itu, sampai-sampai untuk ke > Turki, mereka semua bisa membiayainya dari kantong pribadinya > sendiri-sendiri. > Masalahnya adalah apakah publik bisa mempercayai sepenuhnya semua > keterangan PKS ini? > Tentu saja PKS tidak cukup dengan memberi pernyataan tentang sumber dana > PKS seperti yang disampaikan oleh Ketua Bidang Humas Partai Keadilan > Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tersebut di atas. Apalagi penjelasannya > itu justru menimbul tanda tanya, seperti soal sumbangan Rp 20 juta untuk > kader PKS di DPR dan di kementerian; berapa gaji mereka, sehingga masih > bisa memberi sumbangan wajib tetap Rp 20 juta per bulannya itu? > Demikian juga halnya dengan dana yang dipakai untuk membeli mobil-mobil > mewah yang diakuinya sebagai mobil operasional PKS itu, dan soal dana > pribadi kader-kader PKS yang dipakai untuk membeli tiket dan biaya > akomodasi ke Istanbul, Turki itu. > Sebagai bentuk pertanggungjawaban PKS atas pernyataan dan penjelasannya > tersebut di atas, PKS harus bisa membuktikan akuntabel ke publik. Bukan > hanya sekadar bicara saja. Keuangannya harus diaudit oleh auditor > independen. > Bukan hanya keuangan PKS, tetapi juga keuangan kader PKS yang menjadi > anggota DPR, dan tiga menteri kader PKS (Menteri Pertanian Suswono, > Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri), > yang menurut Kahumas PKS, mereka setiap bulan masing-masing memberi infaq > ke parpol-nya mencapai Rp. 20 juta per bulan itu. Dari mana dana Rp. 20 > juta itu mereka peroleh sampai bisa memberi sumbangan wajib ke parpol-nya > sampai sebesar itu, padahal gaji dan tunjangan menteri, misalnya, tidak > lebih dari Rp. 30 jutaan per bulan? > Apakah PKS bisa membuktikan bahwa uang yang dipakai untuk membayar > mobil-mobil operasionalnya yang serba mewah itu benar-benar berasal dari > Kas PKS secara resmi? Demikian juga para petinggi dan kader PKS harus bisa > membuktikan bahwa uang tiket pergi-pulang, plus akomodasi ke Turki itu > benar-benar dibiayai oleh mereka masing-masing secara pribadi. Apakah > penghasilan pribadi mereka memungkinkan untuk itu? *** > > > [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
