Kompas Sabtu, 04 Februari 2006                     Skandal Blair-Bush 
Terungkap 
Invasi Irak Telah Diputuskan Sebelum Meminta "Restu" PBB
    London, jumat - Presiden AS George W Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony 
Blair ternyata telah memutuskan akan menginvasi Irak pada bulan Januari 2003 
dengan ataupun tanpa ”restu” dari Dewan Keamanan PBB.
  Hasil pertemuan kedua pemimpin negara di Washington tanggal 31 Januari 2003 
itu terungkap dari memo yang dimuat di buku berjudul Lawless World edisi kedua 
karya Profesor Phillipe Sands—pengacara dan pengajar hukum internasional di 
University College London—yang dipublikasikan, Jumat (3/2).
  Harian The Guardian menyebutkan, dalam pertemuan selama dua jam itu—dua bulan 
sebelum invasi Irak—Bush disebutkan telah bulat tekad akan melancarkan invasi 
ke Irak dan melumpuhkan Saddam Hussein pada tanggal 10 Maret 2003. Bush juga 
mengaku akan berusaha keras melakukan apa pun untuk memperoleh ”restu” atau 
resolusi PBB. ”Meski akhirnya kita tetap tidak memperoleh resolusi PBB, invasi 
itu tetap akan kita lakukan,” kata Bush kepada Blair ketika itu.
  Menanggapi tekad Bush, Blair menyatakan ”mendukung kuat Bush dan siap 
melakukan apa saja untuk melucuti Saddam” tanpa mempertanyakan tentang 
legalitas invasi Irak itu. Meski demikian, dalam memo itu disebutkan, Blair 
sempat menyebutkan pentingnya resolusi PBB sebagai ”jaminan keamanan” yang bisa 
memberikan ”wewenang internasional, termasuk di negara-negara Arab”, jika 
invasi itu gagal atau jika Saddam meningkatkan serangannya.
  Rencana menyerang Irak itu muncul karena menurut Bush, sebut The Guardian, ia 
sangat khawatir dan takut jika tidak berhasil menemukan bukti-bukti kuat untuk 
menjatuhkan Saddam. Bahkan Bush sempat berniat ”menerbangkan armada pesawat 
pengintai U2 dan pesawat penyerang yang dicat warna biru muda khas PBB ke 
wilayah Irak”. ”Kalau pasukan Saddam menembaki armada pesawat itu, Saddam akan 
dituding melanggar resolusi PBB,” kata Bush yakin.
  Bahkan Bush juga disebutkan sangat berharap bisa menghadirkan seorang warga 
Irak yang bisa diminta bersaksi di depan publik tentang keberadaan senjata 
pemusnah massal (WMD) milik Saddam. Jika tidak, kata Bush, Saddam kemungkinan 
akan ”dibunuh” saja. Memo itu juga menyebutkan, selama pertemuan, Bush tampak 
sangat optimistis dengan situasi Irak pascainvasi dan sama sekali tidak 
membayangkan kemungkinan meningkatnya gejolak kekerasan dari kelompok 
perlawanan di Irak.
  The Guardian menyebutkan, terungkapnya dukungan Blair kepada rencana Bush 
untuk menginvasi Irak itu bertentangan dengan pernyataan Blair di hadapan 
parlemen Inggris. Pada tanggal 25 Februari 2003, kepada parlemen Blair 
mengatakan, pemerintah ”memberi kesempatan sekali lagi kepada Saddam untuk 
meletakkan senjata secara sukarela”.
  Bahkan pada tanggal 18 Maret, sebelum voting tentang invasi Irak, di hadapan 
parlemen, Blair kembali menyatakan bahwa PBB seharusnya memusatkan perhatian 
pada upaya diplomasi dan tidak mengambil tindakan militer, yang dikhawatirkan 
bisa memperparah kondisi dalam jangka waktu panjang.
  Invasi tanpa ”restu” PBB
  Pihak Departemen Luar Negeri Inggris tidak menyangkal memo itu, tetapi mereka 
menyatakan, Perdana Menteri mengirim pasukan keamanan Inggris ke Irak setelah 
ada persetujuan parlemen. Keputusan menginvasi Irak—termasuk upaya untuk 
memastikan agar Irak memenuhi kewajibannya sesuai resolusi PBB itu—diambil 
setelah upaya melucuti senjata Irak gagal.
  ”Ada berbagai diskusi antara Inggris dan AS tentang Irak. Tetapi, kami tidak 
akan berkomentar tentang pembicaraan PM dengan pemimpin negara lain,” sebut 
pernyataan Deplu Inggris.
  Sands menyebutkan, Sir Jeremy Greenstock, Duta Besar Inggris di PBB ketika 
itu, pernah mengaku ”sangat tidak nyaman” dengan kegagalan AS dan Inggris dalam 
memperoleh resolusi PBB. Para pejabat Deplu Inggris kerap memperingatkan invasi 
Irak itu akan dianggap melanggar hukum. Pada tanggal 7 Maret 2003, Jaksa Agung 
Inggris Lord Goldsmith sempat menasihati Blair bahwa pemerintahan Bush yakin 
dapat mencari cara untuk bisa menginvasi Irak tanpa resolusi PBB. Goldsmith 
juga mengingatkan Inggris bisa diajukan ke pengadilan kriminal internasional 
jika ikut terlibat dalam invasi itu. Namun, 10 hari kemudian ia berbalik 
mengatakan, resolusi PBB itu tidaklah terlalu dibutuhkan.
  Menurut BBC News, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Frederick Jones, 
mengatakan, Gedung Putih tidak akan berkomentar tentang memo tersebut karena 
pembicaraan antara Bush dan Blair itu dianggap perbincangan pribadi. ”Gedung 
Putih juga tidak akan menuntut kembali cara-cara AS memutuskan untuk 
berperang,” ujarnya.
  Sir Menzies Campbell, pemimpin Partai Liberal Demokrat Inggris, menyebutkan, 
memo itu menjadi bukti ada unsur tergesa-gesa dan ”udang di balik batu” dalam 
invasi ke Irak. (LUK)

__________________________________________________
Apakah Anda Yahoo!?
Lelah menerima spam?  Surat Yahoo! memiliki perlindungan terbaik terhadap spam  
http://id.mail.yahoo.com 

[Non-text portions of this message have been removed]



Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke