http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2006021500380316
Rabu, 15 Februari 2006
BURAS
Kala Demokrasi Lumpuh!
H.Bambang Eka Wijaya
"SAAT Jerman kalah, Truman bertemu Stalin dan Churchill di Berlin!" ujar
Umar. "Pada pembahasan perdamaian Eropa pasca-Perang Dunia II itu Truman
bertanya, apakah Hongaria, Rumania, dan Bulgaria bisa menjalankan demokrasi?"
"Apa jawab Stalin atau Churchill?" sela Amir.
"Jawabnya, 'kalau gagal berdemokrasi, pasti pemerintahnya menjadi
fasis'!" tegas Umar.
"Lantas, apa maksudmu mencungkil episode sejarah itu?" kejar Amir.
"Sekadar membanding, apa pula yang terjadi kala demokrasi lumpuh,
sehingga APBD daerah kita ditetapkan dengan cara darurat seperti prinsip yang
diatur UUD 1945 Pasal 23 Ayat (3)," tukas Umar.
"Analog jawaban dari episode sejarah itu, kala demokrasi lumpuh perlu
diwaspadai munculnya bayang-bayang fasisme!" timpal Amir. "Artinya, penguasa
harus mewaspadai sikap-tindaknya yang bisa menjurus fasis!"
"Bagaimana mungkin menghindari sikap-tindak seperti itu jika kontrol
formal dari legislatif tak lagi berjalan sesuai dengan ketentuan, hingga proses
check and balance pada anggaran praktis mandul?" kejar Umar.
"Penguasa mengelola anggaran secara terbuka dan bertanggung jawab
langsung kepada publik!" tegas Amir.
"Padahal selama ini pengelola anggaran selalu menyembunyikannya dari
publik dengan alasan dokumen anggaran itu rahasia negara!" potong Umar.
"Penyataan itu rahasia negara merupakan kesalahan fatal!" tukas Amir.
"Karena prinsip keterbukaan anggaran ditegaskan UUD 1945 Pasal 23 Ayat (1),
'...dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat'!"
"Apakah prinsip-prinsip anggaran negara itu juga berlaku pada anggaran
daerah--APBD?" tanya Umar.
"Justru anggaran daerah itu merupakan bagian anggaran negara, lebih-lebih
di masa otonomi daerah sekarang karena sebagian besar dana APBD bersumber dari
APBN!" tegas Amir. "Jadi, pengelolaan dana APBN dalam APBD tak terlepas dari UU
APBN!"
"Karena APBD dibuat tanpa persetujuan DPRD, berarti laporan eksekutif
kepada publik untuk segala sesuatunya mengenai anggaran tak disampaikan lewat
DPRD!" ujar Umar. "Bagaimana publik bisa mengakses atau mendapatkan laporan itu
untuk melakukan kontrol atas penetapan dan pelaksanaannya?"
"Kalaupun tak membacakannya buat publik, penguasa bisa membuat situs
internet yang memuat detailnya, sampai satuan unit proyek nilainya berapa,
lokasinya di mana, dilakukan siapa, mulai, dan selesai bila!" ujar Amir.
"Sedang neraca global anggarannya, seperti telah dilakukan berbagai daerah,
dibuat dalam bentuk iklan di media cetak!"
"Sebenarnya tak terlalu sulit!" timpal Umar.
"Kalau memang mau menghindari jebakan menjadi fasis, prosesnya justru
lebih mudah!" tegas Amir. "Sekaligus menciptakan proses demokrasi
langsung--bertanggung jawab kepada rakyat, justru sebagai alternatif ketika
demokrasi perwakilan lumpuh!" ***
[Non-text portions of this message have been removed]
Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe : [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED]
List owner : [EMAIL PROTECTED]
Homepage : http://proletar.8m.com/
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
