http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Metropolis&id=109855
Sabtu, 18 Februari 2006 Hanya Menyentuh Warga Mampu Keadilan di Kalbar Pontianak,- Akses terhadap keadilan di Kalimantan Barat sangat memprihatinkan. Keadilan semakin mahal dan misterius, dan hanya didapatkan kaum berpunya. Sedangkan rakyat kurang beruntung tak tersentuh akses keadilan. Demikian hasil kajian yang diungkap ujar Mochammad Maksum dari Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gajahmada. Dalam Seminar Potret Akses Terhadap Keadilan (Access to Justice), di Hotel Kapuas Palace kemarin. Kajian itu memakan waktu setahun, dimulai sejak 17 Desember 2004 . Meliputi delapan desa di Bengkayang dan Ketapang. Yakni Desa/ Kelurahan Samalantan, Marunsu, Monterado dan Beringin Baru. Lanjut ke Kali Nilam, Sukaharja, Sutra dan Pangkalan Buton. Kedelapan desa itu merupakan bekas daerah konflik dan desa penerima pengungsi korban konflik. Kajian tersebut merupakan hasil kerjasama UNDP Indonesia, BAPPENAS, PSPK UGM dan Fakultas Hukum Untan. Dengan beranggotakan tujuh peneliti yang disortir melalui beberapa tahapan. "Penyortiran dilakukan secara transparan. Dimulai sejak pertengahan tahun 2004," tutur Maksum. Dia dan rekan-rekannya memilih delapan desa/kelurahan tersebut sebagai grup masyarakat kurang beruntung (disadvantage). Jumlah total masyarakat yang menjadi responden kajian sebanyak 934 orang. Dari beragam suku, agama, profesi dan jenis kelamin. Maksum berpendapat bahwa permasalahan mikro kerap kali tak ditangkap pemerintahh pusat. Karenanya kajian yang dilakukaln timnya akan sangat bermanfaat sebagai masukan pemerintah daerah maupun pusat. "Kasus transmigrasi di Samalantan dan Monterado, misalnya. Pemerintah pusat tak melihat langsung masalah yang petani karet hadapi," sebutnya. Warga transmigrasi lokal maupun luar Kalimantan telah menanam pohon karet. Setelah pohon layak ditoreh, tapi nyatanya perusahaan inti malah menarik diri sebagaim penampung hasil karet mereka. Akibatnya timbul berbagai permasalahan sosial. Otonomi daerah adalah pergeseran, menurut Maksum, berada dalam batas penyesuaian. Mengatasi gagap-gagap paradigmatik, dari sentralistik ke otonomisasi. Kini pemerintah harus berinisiatif, tak hanya menerima perintah dari pusat. Seringkali kebijakan yang dibuat pemerintah daerah menjadi tak bijak bagi masyarakat. Karena itu hasil kajian ini, tegas Maksum, menjadi masukan penting bagi pemerintah. Bagaimana sebenarnya cara pandang rakyat terhadap pemerintah di era otonomi. Lantas langkah konkrit apa saja yang harus dilakukan pemerintah. " Kita akan meneruskan hasil kajian ke instansi penegakan peradilan. Juga instansi terkait lainnya," tutur Maksum. Kebijakan pembangunan, lanjutnya, harus melibatkan warga masyarakat. Jangan lagi menjadikan mereka sebagai penonton pembangunan, atau instrumen pembangunan semata. (dee [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
