Paling beneran mah antepin ajah...pemerintah seh demen banget ada issue ini, minimal rahayat banyak lupa dengan ruuapp, dan seabrek masalah lain, seperti biasa menutup masalah dengan menggali masalah baru, dan rahayat akan lupa dengan masalah lama.
sur ( udah baca ruuapp belonan ? ) ----- Original Message ----- From: "PAREWA PAREWA" <[EMAIL PROTECTED]> > Memberi pelajaran perlu, tapi alat untuk memberi pelajarannya apa? Mau Balas pake isu aborigin, ngga punya daya. Atau angkat isu rasialisnya Australia terhadap pendatang? apa pula yg bisa dilakukan. Penulis saja ngga ada harga nya koq di Indonesia. Satunya-satunya cara adalah > jangan beri Australia amunisi untuk menyerang Indonesia. Dengan kata lain, > berikan keadilan bagi masyarakat. Tembak mati para penjarah duit rakyat di > Papua juga di daerah-daerah lain. Hentikan kebiadaban di daerah-daerah pertambangan. Seret para pejabat yg dapat duit sogokan di Freeport (kabarnya tokoh-tokoh sosialis juga kebagian duit dari freeport, sebagai komisaris)? > > Ambon <[EMAIL PROTECTED]> menulis: > RIAU POS > > > Australia Perlu Diberi Pelajaran > > > > Selasa, 28 Maret 2006 > Keputusan pemerintahan PM John Howard memberikan visa tinggal sementara (temporary visa) bagi 42 pengungsi asal Papua yang meminta suaka menyulut kembali hubungan dengan Jakarta yang memang sering panas. > > Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa menerima keputusan Canberra tersebut. Jumat pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS melalui rapat koordinasi terbatas memutuskan menarik Dubes Indonesia di Canberra. Pada saat hampir bersamaan, Menlu Hassan Wirajuda mengirimkan nota protes kepada Dubes Australia Bill Farmer di Jakarta. > > Perkembangan terakhir, Senator Kerry Nettle dari Partai Hijau di Australia yang berencana mengunjungi Papua diputuskan bakal ditolak Jakarta. Partai Hijau memang termasuk partai yang terus membuat opini internasional untuk menggalang kekuatan bagi pemisahan Papua dari RI. > > Siapa pun yang rajin mengikuti dinamika hubungan Jakarta-Canberra akan memahami bahwa kedua negara bertetangga tersebut memang sering ''bertengkar''. Bahkan, pada saat-saat tertentu, ''pertengkaran'' itu masuk pada kategori konflik politik yang buruk. > > Tetapi, bagi banyak kalangan di negeri ini, Canberra memang sering membuat manuver politik dan penggalangan opini internasional yang dalam situasi tertentu bersifat mengarah pada bentuk-bentuk tekanan politik, campur tangan yang terlalu jauh, serta melanggar etika persahabatan kedua negara. > > Bahkan, yang paling memuakkan, Canberra secara terang-terangan sering memperlihatkan hasrat untuk menguasai dan mendikte RI sesuai kemauan atau kepentingan sepihak. > > Mulai soal Timor Timur (Timor Leste) pada masa lalu yang terus-menerus digiring agar memisahkan diri dari RI, perlakuan khusus terhadap warga Papua yang terang-terangan merupakan pelarian dari daerah asalnya dengan dalih korban pelanggaran HAM sebelum ada kejadian 42 WNI asal Papua yang meminta suaka, sampai praktik-praktik buruk terhadap muslim asal Indonesia yang menetap di Negara Kanguru tersebut. > > Belakangan, meski melalui partai kecil, yakni Partai Hijau yang tidak berkuasa, Australia terang-terangan memberikan semangat kepada kelompok separatis di Papua untuk berjuang memisahkan diri dari RI. > > Pada bagian lain, tanpa rasa malu, Australia juga sering membuat opini internasional yang berisi meminta perlakuan khusus dan istimewa bagi warga yang jelas-jelas melanggar hukum Indonesia. > > Simak saja, misalnya, media Australia terus-menerus membuat opini internasional bahwa dua warganya yang ditangkap polisi di Bali karena membawa heroin dan ekstasi tidak bersalah. Bahkan, mereka terus-menerus membuat opini negatif mengenai hakim dan polisi yang menangani perkara dua gadis asal Australia yang membawa narkoba tersebut. > > Karena itu, sangat proporsional jika kali ini Jakarta harus bersikap keras terhadap Canberra. Jakarta tidak boleh diam dan terus-menerus menahan diri seolah-olah manut serta menuruti sikap angkuh, tidak peduli, dan arogansi pemerintahan John Howard. > > Harus kita akui, kepentingan Indonesia terhadap Australia lebih besar dibandingkan kepentingan Australia terhadap Indonesia. Tetapi, sifat dependensi Jakarta terhadap Canberra tidak serta merta harus diikuti ''ketaatan'' dan ketundukan terhadap perlakuan Canberra. > > Sikap keras dan tegas Jakarta memang tidak perlu dilanjutkan dengan, misalnya, memutuskan hubungan diplomatik dengan Canberra. Tetapi, hal itu jelas harus diikuti tindakan lain yang bisa segera memberikan pelajaran bagi Australia agar lebih peduli terhadap etika persahabatan kedua negara bertetangga. *** > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > > Post message: [EMAIL PROTECTED] > Subscribe : [EMAIL PROTECTED] > Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] > List owner : [EMAIL PROTECTED] > Homepage : http://proletar.8m.com/ > > > > --------------------------------- > YAHOO! GROUPS LINKS > > > Visit your group "proletar" on the web. > > To unsubscribe from this group, send an email to: > [EMAIL PROTECTED] > > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. > > > --------------------------------- > > > > > > --------------------------------- > Apakah Anda Yahoo!? > Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru! > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > > Post message: [EMAIL PROTECTED] > Subscribe : [EMAIL PROTECTED] > Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] > List owner : [EMAIL PROTECTED] > Homepage : http://proletar.8m.com/ > Yahoo! Groups Links > > > > > > > > Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
