http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2006/4/16/b11.html
Dialog Kamtibmas Bali 2006 Pariwisata Perjuangkan Dana Keamanan Rp 10 M Gangguan kamtibmas Bali pada tri wulan I 2006 terus meningkat. Masyarakat mulai resah akibat tindakan perampok. Polisi sudah bekerja maksimal namun penjahat seperti tak kenal jera. Saling menyalahkan tentu bukan jalan bijak untuk mengatasi masalah. Apalagi, membangun rasa aman harus dimulai dari konsep sense of bilonging. Benarkah kalangan industri pariwisata tengah memperjuangkan dana keamanan Rp 10 milyar per tahun? Berikut rangkuman dialog Kamtibmas Bali 2006 yang diprakarsai Bali Post. -------------- PRAKTISI hukum dan pengamat kasus kriminal, Gede Made Swardana, S.H., M.H., melihat banyak peristiwa yang terjadi di lapangan pada periode 2006. Melihat fakta peningkatan gangguan kambtibms di Bali, tentu ada faktor yang melatarbelakangi. Dia membagi kejahatan menjadi dua, masing-masing konvensional dan nonkonvensional. ''Saya berangkat dari kacamata akademis,'' tandasnya. Kejahatan konvesional apa yang terdapat dalam KUHP, seperti pencurian, perampokan, dll. Sementara yang non-konvesional antara lain teroris, illegal logging, dan korupsi. Kejahatan konvensional menyentuh langsung pribadi orang. Artinya, individu yang merasa tidak nyaman. Dicontohkan, penganiayaan tidak hanya melahirkan trauma bagi korban. Individu lain juga bisa mengalami ketakutan. ''Kalau kasus korupsi, masyarakat tak tersentuh secara langsung,'' tambahnya. Bagaimana menciptakan kenyamanan lingkungan sendiri? Gede Swardana menegaskan keamanan bukan hanya tugas polisi. Semua lingkungan harus bersatu untuk membangun kamtibmas. Misalnya, rumah yang kosong akan memancing minat perampok. Lebih lanjut menyangkut lingkungan masyarakat yang lebih luas -- tetangga, banjar, dll. Apakah di lingkungan tertentu ada satpam, atau patroli swadaya? Ketua Bali Tourism Board (BTB) Bagus Sudibya lebih banyak mengupas korelasi keamanan dengan sektor pariwisata. Ia melihat kamtibmas dan pariwisata bagai ''ikan dan air''. Salah satu tak memenuhi syarat, maka simbiose tidak akan terjadi. Kamtibmas dari tataran makro, tambah Bagus Sudibya, sangat menuntut rasa saling memiliki. Tidak hanya dilihat dari aspek kebutuhan, atau jangan ada yang bertanggung jawab ansih. ''Berangkat dari kesadaran akan kebutuhan bersama, dan ditarik ke atas menjadi tanggung jawab bersama,'' katanya. Kasus bom Bali yang membuat perekonomian terpuruk, tidak serta merta hanya menjadi musibah pariwisata. Ini masalah Bali dan Indonesia. Bagus Sudibya menyebutkan dengan penurunan jumlah kunjungan wisata 2.000 orang per hari, bisa dihitung berapa kerugian akibat kamtibmas terganggu. Secara kongkret, kemampuan wisman rata-rata 2.000 dolar dalam sekali kunjungan ke Bali. ''Artinya, Bali akan kehilangan 4 juta dolar per hari atau 120 juta dolar tiap bulan,'' ujarnya. Ia pun menyindir, jika keamanan dapat dikelola dengan baik dan 120 juta dolar per bulan tak raib, kemaslahatan tak akan terjadi. Tidakkah pemerintah dan masyarakat berpikir, kenapa harus kehilangan 120 juta dolar per bulan? ''Mantan Kapolda Mangku Pastika pernah menyatakan polisi hanya perlu 1 Rp milyar per tahun. Angka itu sangat kecil, karena 120 juta dolar itu sama dengan Rp 1,2 trilyun,'' tambahnya. Soroti Kinerja Polisi Sementara Gede Swardana minta polisi tak apriori terhadap kritikan. Masyarakat bisa memberi masukan dan menyoroti kinerja Polri. Misalnya, peranan petugas yang menyangkut aspek kepercayaan. Harus dibangun, bagaimana memberi keleluasaan pada polisi untuk mengamankan wilayah dan menegakkan nilai-nilai kepercayaan di masyarakat. Peranan lain, bagaimana menciptakan rasa saling percaya antara polisi dan masyarakat. Aspek kedua yang dikemukakan dosen FH Unud itu adalah penegkan hukum secara material. Dengan meningkatnya kasus kriminal, akan menimbulkan kecenderungan para penegak hukum berdarah ''panas''. Misalnya panik, brutal, dan bertindak di luar batas hukum. Ini bisa dipicu oleh berita penjambretan semarak, polisi dikritik lemah, bekerja kurang bagus. dll. ''Saya setuju tembak di tempat, namun bukan untuk kelas pencuri helm,'' katanya seraya menyinggung aspek ketiga menyangkut perlindungan hukum di masyarakat. Bicara soal gangguan kamtibmas, Bagus Sudibya menyinggung SK Gubernur tentang BKKD (Badan Koordinasi Keamanan Daerah) Bali. Lembaga ini melibatkan seluruh aspek, seperti kapolda, wagub, bupati, polres, dan insan pariwisata. Bagaimana bisa menggerakkan BKKD agar operasional dan berfungsi sesuai harapkan bersama, ini yang harus dibicarakan. ''Apakah lewat DPRD atau pusat. Jangan sampai SK itu mandul, ada SK tetapi tidak operasional,'' sindirnya. Ia melihat akhir-akhir ini ada tambahan gangguan kamtibmas. Apakah itu akibat dari sinkronisasi dalam tubuh Polda? Fakta di lapangan, ada pembaruan, ada penyegaran, atau tour of duty. ''Perlu waktu, jangan berprasangka tidak baik dan berikan Polda bekerja,'' ujarnya. Kamtibmas tidak bisa diselesaikan dengan sepotong-sepotong. Salah satunya masalah mobilitas yang harus ditopang dana. Bagus Sudibya menegaskan kalangan industri pariwisata sedang memikirkan itu, termasuk berupaya ada simbiose mutualistis -- saling menguntungkan untuk memenuhi keperluan operasional. ''Keamanan bukan untuk pariwisata ansih, tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat,'' katanya. Untuk tahun 2006, Bali dari segi recovery perekonomian dan pariwisata sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Memang secara kongkret dana belum turun, namun program-program itu sudah diadopsi bahkan sebagin sedang jalan. Khusus masalah keamanan, Deputi Kapolri Bidang Operasional sudah mengajukan dana. ''Saya tak tahu berapa jumlah dana disetujui dan diturunkan. Tanyakan pada Menko Perekonomian, Kapolri, dan Deputi Kapolri,'' ujarnya. Apa yang diperoleh Bali pascaledakan bom? Untuk tahun 2007 ke atas, Bagus Sudibya mengaku sudah bertemu sejumlah pejabat di pusat. Ia menyarankan program recovery Bali 2006 harus dilanjutkan secara berkesinambungan. Harus ada reinventasi, revitalisai, dll. yang memerlukan modal. Bali menyumbangkan Rp 25 trilyun sampai Rp 30 trilyun per tahun pada devisa negara. Apa yang dikembangkan pemerintah untuk reinvestasi pariwisata Bali? ''Saya minta pada Wapres, sumbangan pusat lewat APBN minimum 5 juta dolar per tahun mulai 2007,'' tegasnya. Kalangan pariwisata juga akan bicara dengan para bupati dan wali kota di bawah koordinasi gubernur, ia minta jumlah yang sama. Ada sekitar Rp 500 milyar per tahun dikumpulkan lewat pajak hotel dan restoran di Bali. Seandainya SK Gubernur ditaati, maka kalangan industri pariwisata minta 10 persen (Rp 50 milyar) untuk reinvestasi termasuk kepentingan keamanan. ''Dana operasional untuk polisi bisa Rp 10 milyar per tahun,'' sindir Bagus Sudibya. Hitungannya, sumbangan pusat 5 juta dolar plus daerah 5 juta dolar. Dengan dana 15 juta dolar per tahun, mulai 2007 Bali bisa merencanakan suatu program komprehensif tentang kepariwisataan yang holistik -- termasuk kamaman. Sektor pariwisata secara nasional, tambahnya, Bali menyumbang Rp 55 trilyun -- nomor dua terbesar setelah migas. Dibandingkan sektor migas yang menyumbang Rp 100 trilyun, berapa reinvestasi yang dilakukan untuk bisa mencapai angka itu. ''Sekarang berapa reinvestasi yang dikembalikan ke sektor pariwisata, ini sedang kami perjuangkan,'' tegasnya. Jika perjuangan berhasil, polisi dapat jatah Rp 10 milyar per tahun. Saat itu baru kita berani bertanya, kenapa masih saja ada orang Jepang dijabret pada siang bolong. Sekarang jawaban polisi, jatah BBM dua liter itu sampai di mana? ''Kami akan proaktif berbuat dulu, baru minta tanggung jawab polisi,'' katanya diplomatis. * suentra [Non-text portions of this message have been removed] Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
