http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/10/25/nrs,20041025-04,id.html

Korupsi

Kasus-kasus Korupsi di Indonesia
Senin, 25 Oktober 2004 | 15:13 WIB 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertekad dalam program kerja seratus harinya 
akan mengutamakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut 
Presiden, KKN, akan menjadi salah satu masalah berat yang harus diselesaikan 
oleh Pemerintah yang baru. 

Jika dirunut, masih banyak masalah KKN di negara ini yang dalam proses hukumnya 
berhenti di tengah jalan. Berikut adalah kasus-kasus KKN besar yang menunggu 
untuk diselesaikan. 

SOEHARTO

Kasus Soeharto Bekas presiden Soeharto diduga melakukan tindak korupsi di tujuh 
yayasan (Dakab, Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dana Sejahtera 
Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora) Rp 1,4 triliun. Ketika diadili di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia tidak hadir dengan alasan sakit. Kemudian 
majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengembalikan berkas tersebut 
ke kejaksaan. Kejaksaan menyatakan Soeharto dapat kembali dibawa ke pengadilan 
jika ia sudah sembuh?walaupun pernyataan kejaksaan ini diragukan banyak 
kalangan.


PERTAMINA

Dugaan korupsi dalam Tecnical Assintance Contract (TAC) antara Pertamina dengan 
PT Ustaindo Petro Gas (UPG) tahun 1993 yang meliputi 4 kontrak pengeboran sumur 
minyak di Pendoko, Prabumulih, Jatibarang, dan Bunyu. Jumlah kerugian negara, 
adalah US $ 24.8 juta. Para tersangkanya 2 Mantan Menteri Pertambangan dan 
Energi Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita dan Ida Bagus Sudjana, Mantan Direktur 
Pertamina Faisal Abda'oe, serta Direktur PT UPG Partono H Upoyo.

Kasus Proyek Kilang Minyak Export Oriented (Exxor) I di Balongan, Jawa Barat 
dengan tersangka seorang pengusaha Erry Putra Oudang. Pembangunan kilang minyak 
ini menghabiskan biaya sebesar US $ 1.4 M. Kerugian negara disebabkan proyek 
ini tahun 1995-1996 sebesar 82.6 M, 1996-1997 sebesar 476 M, 1997-1998 sebesar 
1.3 Triliun. Kasus kilang Balongan merupakan benchmark-nya praktek KKN di 
Pertamina. Negara dirugikan hingga US$ 700 dalam kasus mark-up atau 
penggelembungan nilai dalam pembangunan kilang minyak bernama Exor I tersebut.

Kasus Proyek Pipaisasi Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa 
(Pipianisasi Jawa), melibatkan Mantan Direktur Pertamina Faisal Abda'oe, Bos 
Bimantara Rosano Barack, dan Siti Hardiyanti Rukmana. Kerugian negara hingga 
US$ 31,4 juta.

Korupsi di BAPINDO

Tahun 1993, pembobolan yang terjadi di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) 
dilakukan oleh Eddy Tanzil yang hingga saat ini tidak ketahuan dimana rimbanya, 
Negara dirugikan sebesar 1.3 Triliun.


HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young

Kasus HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 
tentang penggunaan dana reboisasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan 
kerugian negara Rp 15,025 triliun (versi Masyarakat Transparansi Indonesia). 
Yang terlibat dalam kasus tersebut, antara lain, Bob Hasan, Prajogo Pangestu, 
sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto. 

Bob Hasan telah divonis enam tahun penjara. Bob dinyatakan bersalah dalam kasus 
korupsi proyek pemetaan hutan senilai Rp 2,4 triliun. Direktur Utama PT Mapindo 
Pratama itu juga diharuskan membayar ganti rugi US$ 243 juta kepada negara dan 
denda Rp 15 juta. Kini Bob dikerangkeng di LP Nusakambangan, Jawa Tengah. 

Prajogo Pangestu diseret sebagai tersangka kasus korupsi dana reboisasi proyek 
hutan tanaman industri (HTI) PT Musi Hutan Persada, yang diduga merugikan 
negara Rp 331 miliar. Dalam pemeriksaan, Prajogo, yang dikenal dekat dengan 
bekas presiden Soeharto, membantah keras tuduhan korupsi. Sampai sekarang nasib 
kasus taipan kakap ini tak jelas kelanjutannya.

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Kasus BLBI pertama kali mencuat 
ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan hasil auditnya pada Agustus 2000. 
Laporan itu menyebut adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI Rp 138,4 triliun 
dari total dana senilai Rp 144,5 triliun. Di samping itu, disebutkan adanya 
penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp 80,4 
triliun. 

Bekas Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono dianggap bertanggung jawab 
dalam pengucuran BLBI. Sebelumnya, mantan pejabat BI lainnya yang terlibat 
pengucuran BLBI?Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru Soepraptomo?telah 
dijatuhi hukuman masing-masing tiga, dua setengah, dan tiga tahun penjara, yang 
dianggap terlalu ringan oleh para pengamat. Ketiganya kini sedang naik banding. 
Bersama tiga petinggi BI itu, pemilik-komisaris dari 48 bank yang terlibat 
BLBI, hanya beberapa yang telah diproses secara hukum. Antara lain: Hendrawan 
Haryono (Bank Aspac), David Nusa Widjaja (Bank Servitia), Hendra Rahardja (Bank 
Harapan Santosa), Sjamsul Nursalim (BDNI), dan Samadikun Hartono (Bank Modern). 

Yang jelas, hingga akhir 2002, dari 52 kasus BLBI, baru 20 dalam proses 
penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan 
hanya enam kasus



[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Home is just a click away.  Make Yahoo! your home page now.
http://us.click.yahoo.com/DHchtC/3FxNAA/yQLSAA/uTGrlB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Post message: [EMAIL PROTECTED]
Subscribe   :  [EMAIL PROTECTED]
Unsubscribe :  [EMAIL PROTECTED]
List owner  :  [EMAIL PROTECTED]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/ 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke