http://www.sinarharapan.co.id/berita/0605/20/nas11.html
PERSPEKTIF Bambang Harymurti: Kejahatan Akan Menang Bila Orang Baik Diam Pengantar Redaksi: Kita baru saja memperingati Hari Pers Internasional dan sekarang kita memiliki tamu orang pers, yaitu Bambang Harymurti, pemimpin redaksi Majalah Tempo. Menurut Bambang, demokrasi itu harus hiruk-pikuk. Karena itu, orang-orang baik jangan diam saja menjadi silent majority. Kekuatan jahat itu bisa berkuasa dengan hanya satu syarat saja, yaitu orang baik-baik membiarkannya. Berikut petikan wawancara dengan Bambang Harymurti. Menurut Anda, bagaimana inti demokrasi? Demokrasi itu ujiannya adalah bagaimana kita menoleransi pendapat orang-orang yang bagi kita menyebalkan. Bagaimana perspektif Anda terhadap hebohnya Rancangan Undang-undang (RUU) Antipornografi dan Pornoaksi (APP)? Sebetulnya intisarinya sudah ada dalam dokumen PBB "International Covenant for Civil Political Rights" di pasal 19. Kalau kebebasan ke dalam seperti pemikiran dan sebagainya, itu absolut karena tidak mengganggu orang lain. Tetapi, begitu dia eksternal maka kebebasan itu ada batasnya. Itu sangat islami karena dalam Islam, saya sebagai orang Islam mengerti bahwa niat baik itu sudah mendapat pahala. Tapi, niat buruk tidak mendapat dosa. Jadi, sudah cukup islami buat kaum Muslim. Mengapa menurut Anda ada yang memaksakan pendapat menggunakan simbol islami juga? Saya pikir mungkin mereka membaca atau diajarkan ayat-ayat Alquran tertentu saja, misalnya, ayat-ayat waktu perang saja, sedangkan ayat-ayat waktu damai tidak. Kalau kita melihat Alquran dalam keadaan damai, menurut saya, demokrasi sangat cocok dengan Islam. Esensinya, Islam mengatakan bahwa manusia punya kemuliaan karena punya free will. Jadi, kalau ada siapapun yang mengambil free will itu dia melawan Islam dan melawan perintah Tuhan. Apakah seharusnya kita bebas memilih? Urusan dosa tidak ada yang bisa menentukan, siapa masuk surga atau masuk neraka. Tentu dalam kebebasan eksternal, antarmanusia, harus diatur agar masing-masing punya kebebasan setara, jangan memaksa. Sekarang di dalam perdebatan ini ada yang pro ada yang anti RUU APP. Apakah dalam demokrasi ada wasitnya? Menurut saya, seharusnya pemerintah menjadi wasit karena pemerintah menjadi fasilitator. Peraturannya jelas, ada konstitusi dan ada UU kita. Undang-undangnya pun dilihat apakah sesuai atau tidak dengan konstitusi. Pemerintah ini dalam arti baik eksekutif maupun yudikatif? Betul. Mahkamah Konstitusi dianggap termasuk pemerintah karena kalau orang membuat UU yang melanggar konstitusi maka UU-nya harus dibatalkan. Apakah demokrasi berada dalam ancaman kalau orang ribut-ribut dan pemerintahnya diam? Saya kira akan ada ancaman. Sama seperti dalam pertandingan bola jika wasitnya diam tidak melakukan pekerjaannya. Apakah orang yang mengobrak-abrik kantor Tempo juga harus ditindak? Ya. Itu sudah jelas kekerasan. Kemudian yang merusak tempat-tempat rumah aktivis atau melempar kantor majalah Playboy, walaupun mungkin kita tidak setuju dengan majalah Playboy, tapi kalau sampai melempar apalagi yang kena Bank Mandiri. Ini sudah merusak public property. Jadi, harus dihukum dengan UU yang berlaku. Mengapa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil jalan menunggu? Nah, ini terus terang masih misteri untuk saya. Mudah-mudahan, ini hanya karena belum dua tahun pemerintahannya, mungkin masih meraba-raba. Nah, yang kita perlu ingatkan ke presiden bahwa presiden itu dipilih oleh 70 juta orang. Janganlah sampai takut menegakkan hukum hanya karena 200 orang berdemo pakai batu. Sebagai orang pers, mana yang lebih banyak, orang yang suka atau orang yang tidak suka RUU APP? Menurut saya, ini yang disebut dengan istilah "red herring" atau pengalih perhatian. Sebab, kalau kita tanya baik kelompok pro dan anti semua pasti tidak mau adanya pornografi. Yang menjadi masalah adalah sebetulnya kedua pihak punya agenda yang lain yang tidak berhubungan dengan pornografi. Jadi bukan masalah cabul atau tidak cabul, tapi mengetes kekuatan politik saja? Menurut saya, ada yang lebih mengkhawatirkan. Bagi saya ini berbahaya karena kalau bukan pasal aduan maka siapapun boleh melakukan penangkapan. Mereka merasa menjalankan UU. Ini justru bahaya dari UU Pornografi dan Pornoaksi. Bukan soal apa yang kita definisikan cabul dan tidak cabul, tapi memberikan hak kepada orang-orang untuk berperilaku seperti polisi. Mengapa kelihatannya orang yang maksudnya tidak baik lebih semangat atau lebih teroganisasi daripada orang yang baik-baik? Saya kira masalah di demokrasi selalu ada problem silent majority. Kemudian ada orang merasa punya kebenaran absolut, apalagi kalau ada yang mengaku ini diperintah langsung oleh Tuhan. Mereka tentu punya motivasi dan militansi yang tinggi. Sementara orang yang biasa-biasa saja menjadi silent majority. Mereka merasa kalau tidak mengganggu saya untuk apa repot-repot kerena untuk mencari pekerjaan dan uang saja sudah susah. Sebetulnya itulah yang menyebabkan satu kelemahan demokrasi yang harus kita peduli. n Copyright © Sinar Harapan 2003 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> You can search right from your browser? It's easy and it's free. See how. http://us.click.yahoo.com/_7bhrC/NGxNAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
