http://www.suarapembaruan.com/News/2006/05/24/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Ditawarkan, Tiga Pendekatan untuk Soeharto [JAKARTA] Masalah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) terhadap kasus Soeharto, masih mendominasi lanjutan rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Sela-sa (23/5) siang, setelah sebelumnya raker Komisi III dengan Jaksa Agung pa- da Senin (22/5) mengalami penundaan. Tapi raker yang berlangsung sejak sekitar pukul 16.00-18.30 WIB itu, pun, kembali ditunda hingga Senin (29/5), karena dinilai masih belum memuaskannya jawaban Jaksa Agung. Pada kesempatan terpisah, Marzuki Daruzman, mantan Jaksa Agung yang kini menjadi anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, menyebut tidak ada masalah dengan dikeluarkannya SKP3. "Jadi ada perintah langsung, kemudian dia buka buku, SP3 tidak bisa, deponeering tidak bisa, akhirnya tinggal SKP3 yang dia ambil. Tapi dia (Abdul Rahman) saja yang tidak bisa memberi penjelasan dengan baik," katanya. Sementara itu, menurut Amien Rais, ada tiga pendekatan yang ditawarkannya untuk mantan Presiden Soeharto. Pendekatan hukum, kemanusiaan, dan kesejarahan. Ketiga pendekatan itu harus dilakukan secara simultan, agar juga bisa menjadi pembelajaran untuk generasi mendatang. "Demi keadilan, pelajaran moral, hukum, dan demi history bagi generasi mendatang, tiga pendekatan itu harus dilakukan," kata Amien, seusai menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa siang. Dia mengatakan, proses hukum terhadap Soeharto harus dilakukan, sesuai prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang boleh berdiri di atas hukum. Pemerintah menurutnya harus bisa membuat terobosan hukum, yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Kondisi kesehatan Soeharto, tidak selayaknya menjadi dasar dibuatnya terobosan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3). Tapi seharusnya membuat terobosan untuk dilakukannya pengadilan in absentia. Disebut Amien, jika pengadilan in absentia dikatakan tidak memiliki payung hukum, maka tugas pemerintah untuk mencari terobosan hukumnya, bila memang serius membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat, antara lain dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Mantan Ketua MPR itu mengingatkan, Soeharto menjadi presiden yang otoriter, lantaran selama masa Orde Baru setiap tindakannya selalu dibenarkan oleh MPR, yang hampir tidak pernah memberi pendapat berbeda dengan Soeharto. Oleh karena itu, dia meminta MPR sekarang ini mengoreksi diri, dan mau mengawasi langkah pemerintah. Hal itu juga disampaikan oleh Koordinator Transparency International untuk Indonesia Todung Mulya Lubis, di DPR. Menurut dia, seharusnya MPR bisa berbuat banyak dalam mengawal penuntasan kasus hukum Soeharto. "Ada UU tentang Korupsi, itu kan perangkat. MPR harus memonitor, memantau, dan menekan pemerintah" ujarnya, seusai menemui Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, bersama para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adili Soeharto. "Presidennya tidak me-lakukan, itu urusan presiden. Tapi Ketua MPR bisa, dan wajib. Jangan meredusir itu sebagai persoalan pribadi," sebutnya. Hidayat sendiri menyangkal bahwa dirinya mendukung upaya pengampunan atas Soeharto. Dia menyebut secara pribadi tidak terlibat, dengan aliran elit politik, serta pejabat yang tengah berupaya membuat Soeharto diampuni. [B-14] Last modified: 24/5/06 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Everything you need is one click away. Make Yahoo! your home page now. http://us.click.yahoo.com/AHchtC/4FxNAA/yQLSAA/uTGrlB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Post message: [EMAIL PROTECTED] Subscribe : [EMAIL PROTECTED] Unsubscribe : [EMAIL PROTECTED] List owner : [EMAIL PROTECTED] Homepage : http://proletar.8m.com/ Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
